Waspadai Ekonomi Biaya Tinggi

‘Reformasi birokrasi kini dinilai tidak efektif lagi’, demikian opini publik yang terbentuk pasca pengungkapan kasus korupsi di sejumlah lembaga dan institusi negara.

Gerakan ‘pemangkasan’ jalur birokrasi yang semula bertujuan untuk meningkatkan efektivitas layanan negara kepada masyarakat dan segenap pemangku kepentingan kini malah menjadi salah satu faktor pemicu ekonomi biaya tinggi.

Penurunan tingkat kepercayaan masyarakat akan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya diprediksi akan memicu kompleksitas permasalahan yang terjadi.

Realitas ini akan menciptakan efek negatif pada masa depan perekonomian domestik. Bila tak segera diantisipasi, niscaya akan berdampak buruk pada kinerja perdagangan di tanah air.

Efisiensi perekonomian memang mutlak bagi sebuah negara. Semakin rendah biaya ekonomi yang harus ditanggung produsen maka secara otomatis akan semakin murah harga yang dipasang tuk setiap komoditi. Selanjutnya makin besar pulalah daya saing produk-produk dari negara tersebut.

Dengan premis bahwa kualitas tinggi dengan harga terjangkau kini telah menjadi primadona perdagangan dunia, maka mekanisme ini dipercaya mampu menempatkan suatu negara sebagai penentu pola perekonomian internasional.

Menyoal ekonomi biaya tinggi memang bukanlah hal yang sederhana. Ini melibatkan tak hanya cara pandang yang sama akan biaya itu sendiri, melainkan juga harmonisasi faktor-faktor yang terindikasi mampu memicu timbulnya biaya tinggi. Namun di antara sekian banyak faktor pemicu biaya tinggi, jalur birokrasi serta potensi terjadinya korupsi diprediksi menjadi dua indikator teratas.

Konsep manajemen memandang birokrasi sebagai sebuah keharusan. Lebih lanjut, birokrasi umumnya berperan dalam pendelegasian tugas serta wewenang, sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme birokrasi sangat berperan dalam fase perencanaan, pengorganisasian, penerapan hingga pengendalian (baca; monitoring).

Beberapa manfaat birokrasi seperti membuka peluang bagi manajemen puncak dalam memahami situasi (baik internal maupun eksternal) yang tengah terjadi serta meningkatkan ketelitian dan kejelian dalam pengambilan keputusan setidaknya telah dinikmati oleh sejumlah organisasi baik bisnis, pemerintah maupun sector nirlaba.

Di lain sisi, kompleksitas birokrasi harus diakui sangat tergantung dari besaran organisasi yang ada. Semakin besar organisasi yang ada maka secara otomatis birokrasi akan menjadi lebih kompleks.

Untuk itu upaya monitoring dari jalur birokrasi diharapkan mampu mempertahankan efektivitas dari eksistensi mekanisme itu sendiri. Artinya langkah perampingan secara berkala mutlak diperlukan agar organisasi tetap mampu mengambil benefit dari system birokrasi.

Namun meski demikian, satu hal yang harus selalu diwaspadai adalah bahwa pemangkasan jalur birokrasi berarti pula perampingan struktur. Artinya, akan ada posisi-posisi yang harus dihapus. Ini mungkin akan menjadi babak tersulit dari sebuah ‘reformasi’ birokrasi. Menghapus satu posisi berarti menurunkan satu ‘pejabat’ dari kedudukannya.

Efek lanjutan dari kegagalan reformasi ini adalah potensi korupsi yang tak kunjung padam. Nah di titik inilah peran ketegasan hukum dan kebijakan publik mutlak diperlukan. Sebab kealpaan faktor tersebut akan memicu timbulnya biaya-biaya yang terkadang jauh lebih besar dari biaya pokok yang ditanggung produsen. Sehingga tak hanya potensi daya saing ekspor yang berkurang, beban biaya ekonomi tinggi pada akhirnya harus ditanggung (lagi-lagi) oleh konsumen.

Di lain sisi, rasional konsumen akan memicu gerakan ‘meninggalkan’ produk-produk yang diciptakan dengan ekonomi biaya tinggi untuk beralih pada produk-produk impor yang lebih efisien. Alhasil mekanisme tersebut akan menempatkan produk local sebagai ‘tamu’ di negaranya sendiri. Ketakutan akan gejala deindustrialisasi menjadi tak terelakkan lagi.

Untuk itu pemerintah dan segenap pemain domestik harus berkerja sama dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat akan komitmen dalam reformasi birokrasi sekaligus upaya pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya.

Dengan bukti yang nyata, niscaya optimisme pasar akan masa depan ekonomi domestik akan membaik. Nah melalui opini ini pulalah akan tercipta efisiensi biaya ekonomi dalam jangka panjang.

Di satu sisi inflasi stabil, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terus terjadi, di sisi lain penguatan nilai tukar akan membawa Rupiah ke posisi yang lebih stabil bagi ekonomi. Selamat berefleksi, sukses menyertai Anda!

*Tulisan ini dimuat di Harian Kontan, 17 April 2013.

Aries Heru PAries Heru Prasetyo. Ketua Program Sarjana PPM School of Management
AHP@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s