Redefinisi CSR

Kata ‘Social’ yang terselip di antara kata Corporate dan Responsibility tampaknya telah membuat salah kaprah berkepanjangan, bahkan sudah mendegradasi makna dari kata Responsibility (baca; tanggung jawab) perusahaan terhadap lingkungannya (baca; stakeholder-nya).

Terdapat kesan bahwa dengan melakukan CSR yang bernuansa sosial, perusahaan sudah merasa lepas dari tanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkan mereka terhadap lingkungan.

Bahkan ada yang sampai mendapatkan penghargaan membanggakan dengan hanya menyisihkan sebagian kecil dari keuntungan yang mereka peroleh. Sementara di sisi lain, untuk mendapatkan keuntungan itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya jauh lebih besar.

Kata “social” pada masyarakat Indonesia memang mengandung konotasi ‘sumbangan’ yang berarti bisa dikeluarkan sesukanya dengan jumlah berapa saja (biasanya sekecil mungkin), kapan saja (biasanya di akhir tahun supaya untung sudah jelas sekalian mengurangi beban pajak), di mana saja (suka-suka, biasanya pada tempat yang masih ada hubungan emosional yang mungkin tidak ada hubungannya dengan lingkungan yang jadi korban), dan dengan program apa saja (biasanya program yang ada pamrihnya dalam bentuk pemasaran terselubung).

Maka, tidak heran jika kita melihat banyak program CSR yang sangat nyata terlihat ironik. Misalnya, ada perusahaan yang jelas-jelas produknya bila dikonsumsi oleh generasi muda, bisa merusak kesehatan dalam jangka panjang, melakukan kegiatan CSR dengan memberikan beasiswa pendidikan.

Beasiswa ini kemungkinan besar akan diterima oleh orang yang kemungkinan besar tidak mengkonsumsi produknya. Mereka kemudian menutup mata pada korban  yang mengkonsumsi produknya. Ada yang sakit, tidak sedikit diantaranya bahkan meninggal di usia produktif.

Alih-alih bertanggung jawab, mereka malah sibuk membuat alibi bahwa bukan produk mereka yang patut disalahkan.

Ada juga perusahaan yang membuat kualitas kehidupan masyarakat di pedalaman Kalimantan atau Irian Jaya terdegradasi secara drastis, tapi melakukan Program CSR justru di Pulau Jawa atau pulau lainnya semata demi aspek publisitas, artinya mereka sangat berhitung bahwa liputan beritanya akan jauh lebih ‘mengkilap’ jika dilakukan di Pulau Jawa, sehingga dampak pencitraan bagi perusahaan akan jauh lebih hebat.

Perusahaan ini menutup mata dan telinga mereka terhadap keluhan, kemarahan, dan rasa frustrasi dari masyarakat dimana perusahaan ini beroperasi yang pada umumnya justru berada di luar Pulau Jawa.

Melihat situasi di atas, sudah saatnya kita mengembalikan masalah tanggung jawab ini pada ranah sebenarnya. Sehingga menurut penulis istilah yang tepat bukan lagi CSR melainkan CR (Corporate Responsibility) atau CRS yaitu  Corporate Responsibility to Sustain.

Dengan definisi baru ini akan meyakinkan perusahaan bahwa jika lingkungannya sustain (baca; lestari), perusahaan bisa bertahan untuk jangka panjang. Dalam situasi ini, tanggung jawab terhadap lingkungan haruslah dikaitkan dengan Nilai Tambah. Agar bisnis dapat berkelanjutan maka berlaku rumus:

CR

Dimana:
CR (Corporate Responsibility) adalah nilai yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan
AV adalah added value yang diberikan oleh perusahaan ke lingkungannya.
∆E adalah beban dampak negatif yang ditimbulkan oleh keberadaan perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya.

Jika CR-nya positif, maka perusahaan baru bisa lebih bebas dalam melaksanakan program CSR mereka. Dalam hal ini perusahaan bisa bebas memilih tempat, waktu, dan programnya. Perusahaan inilah yang bisa menggunakan istilah CSR (konotasi sosial) karena telah menunaikan tanggung jawabnya terhadap  lingkungannya.

Perusahaan seperti ini bercirikan keberadaannya telah menjadi bagian dari ekosistem lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini perusahaan dan lingkungannya telah saling mendukung dan memberikan nilai tambah. Misalnya, karena keberadaan perusahaan, maka masyarakat lebih sejahtera, aman dan makmur karena mendapatkan penghasilan, terlindungi keamanan dan kebutuhannya, terjamin mengekpresikan keinginan dan inovasinya, serta optimis menghadapi masa depan.

Bayangkan betapa indahnya, jika ada perusahaan pertambangan yang beroperasi katakanlah di Pulau Kalimantan yang membangun tempat eksplorasinya secara cermat, cerdas dan aman bagi lingkungan, menyediakan komplek perumahan dengan pemilikan tetap, menyediakan sarana pendidikan, fasilitas umum, yang semua berorientasi pada pertambahan nilai dalam jangka panjang.

Sebaliknya perusahaan yang nilai CR-nya masih negatif, haruslah mendapatkan pengawasan ketat, tidak boleh lari dari tanggung jawab langsung pada dampak buruk terhadap lingkungan yang dirusaknya secara langsung. Tanggung jawabnya adalah dalam bentuk kewajiban yang bila lalai dilakukan, harus dijatuhkan sanksi keras, bahkan sampai ke ranah Hukum Pidana.

Kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan di luar tanggung jawab mereka tidak bisa menutupi atau tidak bisa menggantikan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan yang telah mereka rusak. Contoh, misalnya ada perusahaan yang mengantongi Hak Pengolalaan Hutan di Pulau Kalimantan. Selama jumlah pohon yang ditebang masih lebih banyak dari pohon baru yang di tanam, maka selama itu pula, perusahaan masih berutang dan wajib untuk menutupi defisit yang terjadi.

Dalam hal ini, bukan hanya pohon yang harus ditanam lagi, tetapi juga hutannya. Ini berarti, bukan program penanaman sejuta pohon yang perlu dilakukan, tetapi proses pengembalian satu ekosistem hutan secara lengkap dan utuh. Selama masalah ini belum diselesaikan, maka perusahaan ini tidak boleh melakukan kegiatan CSR dimanapun selain di lokasi yang telah mereka rusak.

Fenomena yang paling parah adalah ketika perusahaan yang setiap produknya justru memberikan nilai minus. Akibatnya semakin perusahaan itu tumbuh membesar, semakin besar pula mudharat-nya (dampak negatifnya) terhadap lingkungan.

Bagi perusahaan seperti ini, program CR terbaik adalah dengan menutup operasional atau mengalihkannya pada kegiatan usaha yang bisa memberi nilai CR yang positif. Contoh paling sederhana adalah pabrik rokok, seharusnya mulai dirancang usaha terprogram untuk mengalihkan kegiatan hulu-hilirnya pada perusahaan yang bernilai tambah positif.

Lokasi kebun yang tadinya ditanami tembakau, sudah harus dialihfungsikan ke tanaman lain. Kenyataannya, Indonesia masih harus impor banyak komoditas seperti terigu, gula, beras dan banyak komoditas lainnya. Sehingga, tidak ada alasan untuk mengatakan sulit mengkonversi lahan tembakau ke komoditas lain.

Sudah terbukti  juga bahwa bukan karyawan pabrik rokok dan petani tembakau yang menjadi sejahtera dan menikmati hasil penjualan rokok. Hanya pemiliknya saja yang kaya raya.

Sangat kontradiksi bahwa pabrik rokok mensponsori kegiatan olahraga dan seni atau bahkan beasiswa pendidikan ke generasi muda dengan mengatasnamakan kegiatan CSR yang mulia, sementara banyak generasi muda lainnya yang telah menjadi korban sakit dan bahkan meninggal terkapar karena rokok.

Mereka justru diabaikan dan tidak mendapat perhatian sama sekali dari pabrik rokok yang mereka konsumsi, dan juga sudah dapat dipastikan sang korban justru telah memberikan laba kepada perusahaan rokok tersebut.

Melihat situasi ini, sudah saatnya masyarakat dan pengambil kebijakan melakukan langkah tegas terhadap masalah ini. Konsekuensi dari penerapan sistem ini adalah perlunya dukungan aturan yang jelas berikut sanksi dan penghargaannya yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu.

Berbagai fenomena alam yang bahkan sudah berbuah bencana seharusnya menyadarkan kita semua untuk tidak main-main lagi dengan masalah ini. Kita tidak bisa lagi, mentolerir sekecil apa pun degradasi lingkungan yang sudah kecil kapasitas toleransinya ini. Sedikit saja kesalahan  yang kita lakukan, akibatnya bisa langsung fatal.

Kondisi lingkungan kita sudah pada situasi yang sangat labil, artinya daya redam lingkungan terhadap perubahan negatif yang kita lakukan sudah sangat terbatas. Lihat saja pada fakta-fakta bencana yang dulu tidak pernah terbayangkan ternyata terjadi dengan sangat tiba-tiba dengan kekuatan  yang sangat dahsyat. Sebut saja tanah longsor, banjir bandang, hama penyakit hingga pemanasan global.

Demikian pula dalam tatanan sosial, banyak sekali kita temukan situasi ironis, perusahaan semakin berjaya meraup keuntungan dan membuat kaya raya pemilik tetapi justru menyengsarakan masyarakat di sekitarnya.

Andi Ilham SaidIr. Andi Ilham Said, Ph.D. Direktur Utama PPM Manajemen
ais@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s