Perlindungan Konsumen di Indonesia…Mau Ke Mana?

Sewaktu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan melalui berbagai media massa bahwa ada beberapa perusahaan nakal yang menggunakan zat berbahaya seperti formalin, boraks, zat pewarna tekstil, dll. dalam makanan, banyak orang terkejut.

Kontan tindakan pengamanan dilakukan. Tidak boleh lagi ada zat yang berbahaya semacam itu di makanan yang dijual kepada umum. Konsumen menjadi tenang karena pemerintah telah bertindak melindungi rakyat kecil dari korban beberapa perusahaan nakal yang orientasinya hanya keuntungan sendiri.

Sebagai konsumen tentu saya senang. Ada upaya nyata dari pemerintah bahwa konsumen dilindungi dalam mengkonsumsi produk-produk yang dibeli. Tetapi ada konsumen yang telah terlanjur mengkonsumsi zat berbahaya tersebut (mungkin saya juga), yang secara tidak sengaja telah mengkonsumsi racun. Berbahayakah itu bagi kesehatan? Saya tidak tahu.

Saya tadinya berharap, pemerintah akan memberi informasi kepada rakyat bahwa konsumsi boraks, formalin dan zat-zat semacam itu berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya, tindakan apa yang harus   konsumen lakukan untuk menetralisir segala macam dampak dari minum zat berbahaya tersebut. Apa konsumen harus diperiksa, seperti apa? Di mana? Apa harus banyak  minum supaya racun hilang? Dan sebagainya.

Namun apa yang terjadi? Harapan tersebut kosong adanya. Yang muncul di media malah saling menyalahkan:

  • Mengapa BPOM melakukan hal tersebut? Banyak produsen kecil dirugikan. Lho membela konsumen kok disalahkan? Produsen nakal berbuat kurang ajar kok malah dibela to? Seharusnya mereka ditilang ya pak polisi? Pertanyaan mendasarnya, “Apa betul perlindungan bagi produsen nakal lebih penting daripada  perlindungan konsumen?”
  • Ribut mempermasalahkan kewenangan BPOM melakukan ini dan itu. Apa boleh kita menarik kesimpulan bahwa boraks, formalin itu bukan zat berbahaya sehingga tidak perlu diperhatikan lagi? Sebab itu masalah kewenangan, koordinasi, perijinan, atau apa itu aku tak faham yang perlu diperdebatkan. Sebenarnya, menurut para pemimpin di negeri ini, “Apa betul masalah kewenangan, koordinasi, perijinan, dan yang semacam itu lebih penting dari perlindungan konsumen?”

Apa pun namanya, reformasi di negeri ini masih jalan di tempat. Perlindungan konsumen masih dianggap masalah remeh. Yang lebih penting adalah perlindungan produsen, hak, wewenang pejabat, dan yang semacam itu. Melindungi yang kuatlah yang berlaku.

Mengapa Perusahaan Ada?

Ada tugas utama perusahaan, yaitu membuat dan menjual produk yang bermanfaat bagi konsumen. Dari konsumenlah laba perusahaan didapat. Konsumen membayar dengan uang yang baik, maka sepantasnyalah mereka mendapatkan barang yang baik lagi bermanfaat.

Barang, yang dihasilkan produsen, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah goods. Konon, goods berasal dari kata good ditambah s yang artinya jamak. Arti good adalah baik atau manfaat. Jadi tugas perusahaan adalah memproduksi dan menjual produk yang mempunyai banyak kebaikan atau manfaat.

Lawan dari goods adalah bads. Perusahaan tidak boleh memproduksi bads. Kalau memproduksi bads ya harus dihukum. Saya yakin perusahaan yang memproduksi makanan dengan menggunakan formalin, adalah perusahaan yang menjual bads untuk masyarakat. Benar mereka untung, tetapi konsumen yang menanggung risikonya. Tidak win-win solution. Pengusaha senang, rakyat jadi korban. Tidak fair ah ….

Sesungguhnya, pengusaha yang menggunakan zat berbahaya dalam makanan itu sadar atau tidak to kalau itu merugikan semua pihak? Kalau hal ini terungkap, pasar mereka akan rusak. Produsen yang baik pun akan terkena dampaknya karena konsumen takut membeli mie, tahu dan baso?  Sayang, saya belum pernah membaca hasil riset tentang hal ini.

Consumerism

Consumerism adalah istilah yang sering ditafsirkan salah oleh beberapa orang sebagai konsumsi secara berlebih-lebihan. Itu salah. Arti consumerism adalah gerakan  masyarakat untuk melindungi konsumen dari praktek ngawur para produsen. Contoh consumerism di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang memperjuangkan hak-hak konsumen, Majelis Ulama Indonesia yang membantu konsumen mendapatkan makanan halal, dan lain-lain.

Dasar pemikirannya sederhana. Umumnya konsumen tidak memiliki informasi yang cukup mendalam tentang  produk yang dibelinya. Sebaliknya produsen mengetahui lebih detil produk yang mereka buat dan jual. Artinya konsumen adalah si “lemah” dan produsen adalah si “kuat”. Akibatnya, tidak jarang ada produsen yang tergoda untuk memanipulasi keunggulan informasi yang dimilikinya demi laba yang akan didapatnya.

Mereka menggunakan bahan yang kualitasnya lebih rendah, mengurangi spesifikasi produk dan sebagainya, termasuk menggunakan bahan pengganti yang tidak baik bagi konsumennya demi uang.

Risikonya? Konsumen yang harus menanggung.  Risiko tanggung konsumen. Pembenarannya: Salahnya sendiri konsumen beli barang kok tidak hati-hati. Periksa dong sebelum membeli. Kampanye yang digembar-gemborkan adalah “Let the consumer beware.”

Karena alasan itulah consumerism muncul. Nama lainnya yang sekarang sering muncul adalah consumer movement. Ya memang, konsumen harus ada yang melindungi. Harus ada badan atau lembaga yang memberikan informasi kepada konsumen apa yang mereka harus lakukan bila dirugikan oleh produsen. Kampanye yang sekarang seharusnya mulai dilakukan pemerintah adalah “Let the producer beware.”

Lembaga-lembaga pembela konsumen di Indonesia rupanya harus berteriak lebih lantang lagi. Harus ada insentif bagi perusahaan yang menjual goods dan harus ada pinalti bagi mereka yang menjual bads. Satu, dua, tiga perusahaan nakal merugi dan mati ya biar saja. Sebentar saja akan muncul penggantinya. Tak usah cengeng.

Bila ada kasus sejenis–semacam formalin di makanan,  ditemukan lagi di masa yang akan datang, jangan sampai yang menemukan dimarahi.  Nanti mereka kapok dan takut membela konsumen. Sesungguhnya mereka telah menyelamatkan kesehatan jutaan orang. Seharusnya mereka mendapat penghargaan. Saya khawatir kalau suatu ketika petugas MUI menemukan ada  perusahaan mengaku menjual produk halal padahal sebenarnya haram, tidak jadi memberi informasi kepada masyarakat karena takut disalahkan. Semoga itu tak terjadi.

*Tulisan ini dimuat di majalah Eksekutif, Maret 2006, h. 50-51.

Djarot SoesenoDjarot Soeseno. Pengajar di PPM Manajemen, Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s