Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Saat Krisis

AHP Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Saat Kritis 27082013Beberapa pekan terakhir kinerja ekonomi nasional cukup memprihatinkan. Diawali dengan melemahnya rupiah hingga menembus level Rp11.000 per dolar Amerika Serikat (AS), kenaikan harga barang-barang pangan secara umum hingga timbulnya gejala deindustrialisasi di sejumlah sektor.

Meski kondisi ini dipahami sebagai dampak krisis global, bukan berartikita {baca: bangsa Indonesia} terima begitu saja. Peluang untuk tetap tumbuh harus terus diupayakan, tidak hanya untuk melepaskan diri dari krisis yang tengah terjadi melainkan juga bertujuan untuk mengejar ketertinggalan dengan beberapa negara maju menyambut ASEAN Community 201S.

Pekerjaan rumah segenap elemen bangsa menyambut, integrasi ekonomi regional ASEAN memang tak kunjung usai. Setelah berhasil memetakan strategi peningkatan daya kompetensi sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing dengan para profesional dari sesama negara anggota, kini kita diperhadapkan pada tantangan memperkuat fundamental ekonomi nasional (termasuk kekuatan nilai tukar rupiah).

Berhicara tentang skema membangkitkan ekonomi nasional saat krisis harus diakui bukanlah hal yang mudah. Masing-masing peran baik pemerintah maupun pemain ekonomi lokal harus ditingkatkan sesuai fungsinya. Belajar dari sejarah bangsa (baik orde lama maupun orde barn) dalam membangkitkan perekonomian nasional ada beberapa hal yang perlu dihidupkan kembali pada masa kini.

Pertama, pemerintah harus lebih serius mengemban amanah sebagai pelindung perekonomian nasional. Alternatif empat kebijakan untuk lepas dari krisis mulai dari upaya menahan produk impor yang berkontribusi dalam aksi pelemahan rupiah hingga penyederhanaan birokrasi perizinan hendaknya dipandang sebagai secercah harapan yang membangkitkan optimisme bangsa.

Meninggalkan tirani politik untuk sementara waktu dan saling bahu membahu dengan rakyat dalam menciptakan opini positif pasar lokal merupakan rumusan sahih untuk segera keluar dari kompleksitas yang ada.

Pernyataan di atas disusun bukan tanpa alasan. Realitas di lapangan kini menunjukkan betapa kentalnya riak dimensi politik dalam kancah perekonomian nasional sehingga pada kondisi tersebut kompartemen yang tercipta hanya akan mengarahkan pelaku ekonomi pada pencapaian strategi jangka pendek. Alhasil hit and run pun hanya akan menguntungkan sebagian golongan dan sama sekali tidak memberikan kontribusi pada peningkatan daya saing nasional.

Nah mencermati realitas tersebut maka solusi satu-satunya adalah dengan menggagas sebuah gerakan yang menjunjung tinggi nasionalisme untuk meraih satu tujuan, yakni menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Kedua adalah terkait kedisiplinan dalam menciptakan efisiensi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa melemahnya rupiah telah membawa dampak negatif pada industri dalam negeri. Anggaran yang tadinya dipatok pada kurs Rp9.3S0 per dolar AS kini dalam realitasnya harus dijalankan pada level Rpll.OOO.

Ketika kalangan industri menolak untuk berkorban, niscaya akan berujung pada kenaikan harga jual. Bila kenaikan ini ditolerir oleh pasar maka penjualan dapat tetap tercipta, namun bila aksi penolakan yang terjadi maka mau tak mau pengorbanan itu harus di telan sebagai pil pahit.

Skenario lanjutan dari rangkaian sistemik tersebut sebenarnya sudah dapat ditebak; efisiensi akan dijawab dengan kebijakan pengurangan karyawan. Nah ketika itu yang dipilih, maka penurunan daya beli akan terjadi. Di titik inilah ancaman pertumbuhan mulai terjadi.

Aliansi dengan sesama pelaku ekonomi loka! demi terciptanya daya saing merupakan langkah nyata dari kedisiplinan yang dimaksud. Melalui mekanisme ini pemain tak akan berhadapan lagi dengan mata uang asing khususnya untuk kepentingan produksi sehingga ketika produk nantinya dijual dalam dolar maka pemain dapat meraup keuntungan tersendiri.

Selanjutnya, ketika permintaan produk-produk lokal di pasar ekspor meningkat, maka potensi penguatan rupiah pun dapat terjadi. Selain itu, kedisiplinan kedua ada pada upaya standardisasi kualitas produk lokal agar dapat bersaing di pasar internasional.

Pada era perdagangan bebas, standard kualitas produk telah menjadi hahasa utama dalam perdagangan. Di sinilah peran pemerintah dalam percepatan program pendampingan bagi produk lokal agar segera terstandardisasi internasional mutlak diperlukan. Untuk itu, aliansi antara duma bisnis dengan akademisi harus terus diupayakan agar dunia pendidikan mampu berperan sebagai rekan kerja pemerintah dalam melaksanakan misinya.

Melalui mekanisme tersebut niscaya ekonomi nasional dapat tetap bangkit meski didera badai krisis. Selamat berefleksi, 5ukses menyertai Anda!

*Tulisan ini dimuat di Koran Sindo, 27 Agustus 2013. h. 18.

Aries Heru PAries Heru Prasetyo. Ketua Program Sarjana PPM School of Management
AHP@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s