Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta

Semangkok Soto Ayam Surabaya menghangatkan perut saya yang rasanya sudah terlalu lemah untuk mengeluh. Sarapan ini terasa agak telat karena waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 9.30 pagi. Sementara karyawan-karyawan kantor telah sibuk bekerja di meja masing-masing, disini saya masih menikmati kuah soto ayam di trotoar jalan, karena sedang cuti.

“Sotonya sih enak Pak, tapi kursi plastiknya itu lho.. kayanya ndak kuat saya duduki”, begitu kata saya sambil membayar. “He he he.. memang begitu pak kursinya… biar gampang dibawa kabur, kalau ada itu lho… Tramtib…”, jawab penjual soto dengan logat jawa timuran yang kental, sambil nyengir.

Fenomena pedagang kaki lima dan penertibannya oleh pemerintah DKI sepertinya tidak menjadi barang baru bagi kita. Peristiwa konflik antara pedagang dan pemerintah mewarnai berita di televisi dan media massa lainnya, kadangkala seperti minum obat, tiga kali sehari.

Jika dilihat dari berbagai sudut pandang, setiap pihak sama-sama memiliki kepentingan yang dapat dipahami. Pemerintah tentu menghendaki ketertiban, keindahan dan kenyamanan Ibukota yang menjadi cermin bangsa, di sisi lain pedagang kaki lima berjuang hidup dalam perekonomian yang menekan sekaligus juga menjadi penjawab kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

Jika demikian, apakah dua kepentingan tersebut saling berlawanan? dalam tulisan ini saya berargumen, bahwa pada hakikatnya berbagai kepentingan tersebut saling terkait dan hanya akan saling berlawanan jika dipandang secara sempit, parsial, bukan secara komprehensif dalam jangka panjang.

Berapa tepatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah DKI Jakarta tampaknya susah diestimasi. Selain karena pendefinisiannya yang masih kabur, dinamikanya pun sangat cepat untuk diikuti. Tumbuh dan matinya pedagang kaki lima dapat dalam hitungan hari, sehingga data yang akurat tentu sulit didapat.

Namun demikian, jika kita prediksi jumlah PKL lima persen saja dari populasi, maka terdapat sekitar lebih dari 500.000 pedagang kaki lima dengan berbagai jenis dagangan. Angka ini tentu tidak dapat dipandang kecil, apalagi jika dilihat dari tingkat pertumbuhannya yang mencapai tingkat 60-70% per tahun (lihat data BPS 2005-2010).

Karena dipandang sebagai biang kerok kekumuhan dan kesemrawutan Kota Jakarta, terutama di jalur hijau dan pedestrian, pedagang kaki lima seakan ditakdirkan menjadi seperti “kerikil dalam sepatu” bagi pemerintah kota Jakarta. Aksi bongkar sini buka di sana, dikejar ke sana muncul di sini tak henti-henti mewarnai hubungan antara petugas ketertiban umum dan para pedagang tersebut, mirip aksi kejar-kejaran antara Tom dan Jerry si tikus lincah.

Mengapa sejak berpuluh tahun keadaan ini tetap bergeming, walaupun berbagai strategi penertiban dilaksanakan? Dalam bahasa system thinking, fenomena ini disebut aksi perubahan yang berjalan di tempat.

Dalam pola pikir yang linier, memang aksi penertiban akan dengan mudah membersihkan pedagang kaki lima pada suatu tempat tertentu. Jalan menjadi bersih hanya dalam hitungan hari. Trotoar yang sebelumnya menjadi sempit dan penuh bekas buangan cucian piring serta terpal alas jualan tiba-tiba menjadi lapang dan terang.

Namun ke mana perginya pedagang yang telah dirazia tersebut? Tindakan operasi membuat pedagang kaki lima kehilangan pencariannya yang artinya menambah jumlah pengangguran di wilayah Jakarta. Pengangguran itu memiliki nama lain, yaitu beban masyarakat.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah tentu saja sangat dipengaruhi oleh tinggi atau rendahnya beban tersebut. Imbas dari tidak optimalnya putaran roda ekonomi adalah terbatasnya pertumbuhan lapangan kerja di sektor formal, sehingga akhirnya dorongan untuk berkarya di sektor informal meningkat.

Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kemungkinan lahirnya PKL-PKL baru.
Belum lagi jika kita perhatikan, bahwa aksi operasi yang dilakukan untuk mengurangi suplai tidak selalu dapat diikuti dengan penghilangan permintaan (demand). Artinya, walaupun suplai dihilangkan, namun demand masyarakat tetap ada.

Justru aksi yang kadangkala dilaporkan brutal oleh berbagai media massa membentuk persepsi negatif  terhadap para petugas tramtib. Persepsi ini pada akhirnya malah memicu pembelaan masyarakat pada pihak yang “terlihat” tertindas, yang kemudian meningkatkan demand akan pedagang kaki lima tersebut.

Singkatnya, penertiban dengan gaya libas sesaat, memang menghilangkan PKL sebentar, namun dalam beberapa waktu kemudian justru akan meningkatkan jumlahnya.

Untuk mendapatkan solusi yang optimal guna memotong lingkaran setan tak berujung ini, tindakan yang dilakukan tidak bisa hanya  bersifat parsial, namun haruslah meliputi berbagai intervensi yang dilakukan secara simultan hingga dapat memperoleh hasil yang lebih sustainable.

Beberapa diantara tindakan yang harus dilakukan tersebut antara lain pertama: perancangan fasilitas pedagang kaki lima yang sesuai, meliputi kemudahan aksesibilitas lokasi, dan besar pasar. Lokasi adalah faktor kunci dalam perdagangan, sehingga pemerintah perlu memahami perilaku masyarakat dan pola mobilitasnya, sehingga lokasi yang tepat dapat ditentukan.

Kemudian yang juga penting untuk dilakukan adalah peningkatan kemampuan wirausaha para pedagang kaki lima. Para pedagang harus diberikan pemahaman akan pentingnya perencanaan dan pengembangan usaha. Dengan demikian, kesadaran bahwa nilai kebersihan dan kerapihan akan memiliki dampak jangka panjang pada usahanya dapat diadaptasi.

Selain kedua hal diatas, aspek permodalan juga dapat digunakan sebagai salah satu faktor kontrol. Pemberian modal yang cukup bagi para pedagang yang tertib, memungkinkan mereka untuk melakukan pengembangan sehingga dapat berfungsi sebagai reward prestasi dan mendorong munculnya role model, tauladan baik, bagi pedagang lainnya.

Demikianlah beberapa alternatif intervensi yang kiranya dapat menjadi solusi bagi kompleksitas masalah pedagang kaki lima di Jakarta. Walaupun demikian, sebaik apa pun tindakan-tindakan intervensi yang dilakukan, tidak akan membawa perubahan yang ajeg jika tidak dilakukan perubahan mindset atau paradigma.

Mindset yang dimaksud adalah perlunya pemahaman bersama, bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan pedagang kaki lima adalah dengan memandang mereka sebagai aktor ekonomi yang memiliki peran penting dalam jangka panjang, sehingga tindakan yang dilakukan bukan melalui penertiban yang sering diartikan membongkar dan mengusir, namun menertibkan yang memiliki makna memfasilitasi, mendidik, dan memberdayakan.

Para pedagang perlu disadarkan pada pengelolaan usaha yang lebih baik, sehingga mereka mengerti bahwa lokasi adalah satu faktor usaha penting yang perlu dikelola secara terencana. Sedangkan pemerintah dapat mengambil peran sebagai pembina dan mediator bagi bertemunya suplai dan permintaan.

Wahyu Tri SetyobudiWahyu T. Setyobudi. Staf Pengajar PPM School of Management. Peneliti dan Konsultan PT. Binaman Utama, PPM Consulting.
WHY@ppm-manajemen.ac.id

One thought on “Kompleksitas Masalah Pedagang Kaki Lima Jakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s