Antara UMK, UKM, dan Sistem Penggajian

Pada 21 November 2011, Gubernur Jawa Barat merevisi dan menetapkan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Jawa Barat dan Banten 2012, diantaranya adalah keanikan UMK untuk kabupaten Bekasi menjadi Rp 1.491.866 yang ternyata adalah UMK tertinggi di jawa barat.  keputusan ini digugat oleh Apindo Bekasi melalui surat gugatan yang dilayangkan ke PTUN Bandung tanggal 20 Desember 2011, karena dinilai melanggar kesepakatan semula, yakni Rp 1.356.242.

Pada 26 Januari 2012 PTUN Bandung memenangkan gugatan Apindo terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait UMK 2012, dan Pemprov Jabar mengupayakan banding . Pada keesokan harinya 27 Januari 2012 ribuan buruh memadati ruas jalan di kawasan industri Cikarang Kabupaten Bekasi mengakibatkan kemacetan jalan Tol selama 8 jam, tercatat kemacetan hingga sepanjang 21 km.

Walaupun pada akhirnya diperoleh kata sepakat setelah tak kurang presiden SBY sendiri memerintahkan Menakertrans mendorong komunikasi aktif dengan buruh, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi  yang dipimpin Menko Perekonomian melibatkan 15 menteri dan 16 Gubernur membahas masalah buruh dan tumpang tindih lahan, serta Menakertrans memfasilitasi mediasi antara Apindo dengan serikat buruh.

Kesepakatan tersebut berupa pemberlakuan UMK sesuai keputusan Gubernur Jabar, Pemprop Jabar akan mencabut upaya banding terhadap keputusan PTUN Bandung dan perusahaan yang tidak mampu boleh mengajukan penangguhan kepada pemerintah.

Dilihat dari proses penetapan upah minimum seharusnya diawali dari Dewan Pengupahan Kabupaten yang membentuk tim survei harga kebutuhan hidup layak (KHL), temuan ini selanjutnya akan diajukan ke Gubernur setempat dan juga Dewan Pengupahan Tingkat Provinsi untuk menjadi pertimbangan dalam penetapan UMK di wilayah Provinsi bersangkutan.

Kembali ke kasus Jawa Barat, belakangan Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi menjelaskan bahwa gugatan Apindo terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat yang dinilai melakukan revisi tanpa melibatkan Dewan Pengupahan, justru dimaksudkan untuk membela perusahaan berskala kecil dan menegah (UKM).

Upah buruh termasuk dalam sistem penggajian dalam perusahaan yang penyusunannya dibuat atas dasar beberapa prinsip, yaitu keadilan di dalam, bersaing di luar, kemampuan perusahaan, dan prinsip tidak melanggar peraturan pemerintah.

Keadilan di dalam maksudnya nilai imbalan yang diterima oleh satu karyawan dibandingkan  karyawan lainnya dalam perusahaan dirasakan adil.  Untuk itu semua pekerjaan diukur beban kerjanya, atas dasar beban kerja ini kemudian ditetapkan perbandingan gaji pokok antara satu dengan lainnya,

Jadi karyawan yang bertugas melakukan pekerjaan dengan beban kerja 10, gaji pokoknya sepertiga karyawan yang beban kerjanya 30. Selain gaji pokok yang sifatnya tetap, dalam komponen gaji juga terdapat insentif dan tunjangan yang sifatnya bisa tetap, variabel ataupun kombinasi keduanya.

Pendek kata gaji yang diterima karyawan akan sesuai dengan kontribusi yang bersangkutan bagi perusahaan.  Inilah prinsip pertama keadilan didalam, menghindari ketidakpuasan karyawan karena merasa diperlakukan tidak adil dibanding koleganya dalam perusahaan.

Bersaing keluar, maksudnya bahwa besarnya imbalan yang diberikan perusahaan harus cukup atraktif untuk menarik tenaga kerja berkualitas, mengkontribusikan kompetensinya bagi perusahaan, untuk itu tentu saja harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan beserta keluarganya.

Desain sistem penggajian juga harus mempertimbangkan daya tarik agar mampu menjaga tenaga kerja berkualitas tetap bertahan di perusahaan.  Untuk itu biasanya diberlakukan kenaikan gaji berkala, setidaknya sebesar inflasi karena nilai uang yang semakin turun akibat inflasi tersebut.

Sesuai kemampuan perusahaan, maksudnya bahwa kedua prinsip yang telah dibahas sebelumnya dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan perusahaan.  Jangan sampai perusahaan memberikan gaji yang baik bagi karyawannya tetapi mengorbankan tujuan utamanya yaitu bertumbuh kembang dalam menjalankan bisnisnya.

*Tulisan dimuat di harian Kontan, (Februari 2012).

Soehartawan Boediono Soehartawan Budiono
Core Trainer PPM Manajemen.
ara@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s