Peluang & Tantangan Penghapusan NDF

Salah satu berita ekonomi aktual di pekan ini adalah keputusan Asosiasi Perbankan Singapore untuk menghapus kontrak Rupiah di pasar non deliverable forward (NDF).

Langkah ini diambil lantaran semakin tipisnya selisih antara harga spot dengan harga kontrak menyusul keputusan Bank Indonesia yang melarang penggunaan NDF bagi perbankan nasional di awal tahun lalu.

Alhasil dengan putusan ini maka nilai acuan Rupiah di pasar global akan mengacu pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang secara periodik dirilis oleh Bank Indonesia.

Tak ayal pro dan kontra pun terwacana jelas. Sebagian kalangan mendukung upaya ini namun selebihnya malah memandang dengan kaca mata pesimis. Seperti diketahui bersama, non deliverable forward atau NDF merupakan salah satu instrumen kontrak yang digunakan untuk tujuan lindung nilai (baca: hedging).

Ketika investor menilai bahwa risiko kurs pada sejumlah dana yang dimiliki meningkat, maka aktivitas lindung nilai dilakukan untuk meminimalkan potensi kerugian yang diderita. Meski tujuannya positif, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa misi ‘mulia’ tersebut dapat diarahkan untuk kepentingan aksi spekulasi.

Setidaknya inilah realitas yang menyebabkan keterpurukan Rupiah selang beberapa waktu terakhir. Alhasil penghapusan NDF di satu sisi membawa angin segar bagi harapan penguatan Rupiah dalam jangka menengah.

Angin segar selanjutnya dari keputusan itu adalah adanya peluang Rupiah untuk menemukan titik ekuilibrium dalam bentuk ‘real rate’-nya. Dengan kata lain kekuatan fundamental keuangan di dalam negeri jualah yang akan menentukan nilai wajar Rupiah setiap saat.

Maka dengan pengelolaan daya saing yang strategis (baik di bidang sumber daya alam maupun sumber daya manusia) niscaya perbaikan fundamental perekonomian kita akan berkontribusi positif dalam mengerek angka penguatan Rupiah.

Untuk itu pemerintah selaku ‘pelindung’ perekonomian nasional hendaknya mampu menjaga kinerja ekonomi dari distorsi faktor-faktor domestik lainnya seperti politik. Dengan cara inilah kita akan mampu memperkuat posisi tawar menawar kepada pihak asing.

Meski di satu sisi berhembus angin segar, namun bukan berarti penghapusan ini berhasil menghilangkan jejak hitam di pasar. Dengan penghapusan NDF maka pasar global akan kehilangan salah satu instrumen lindung nilainya. Nah, prinsip keuangan internasional dengan jelas menegaskan bahwa ketika risiko masih teridentifikasi maka secara otomatis pasar akan mencari cara guna meminimalkan hal tersebut, apalagi di sektor perbankan.

Penghapusan NDF ini diperkirakan akan berimbas pada kenaikan premi yang harus ditanggung perbankan. Alhasil ketika kita mencermati realitas tersebut dalam konteks analisa ‘cost and benefit’ maka besar kemungkinan bahwa beban tersebut akan didistribusikan kepada nasabah. Inilah sebenarnya hal-hal yang perlu diantisipasi dengan bijaksana.

Peran strategis Bank Indonesia selaku regulator perbankan nasional kini diuji kembali. Sebab dalam kapasitas sebagai ‘penolong’, BI dapat menanggung peningkatan premi tersebut dengan memanfaatkan cadangan devisa yang dimiliki. Namun itu bukan berarti semua masalah dapat dengan mudah diselesaikan. Keterbatasan cadangan devisa jualah yang menjadi kendala utamanya.

Kenyataan tersebut setidaknya mengajarkan kita akan pentingnya upaya membangun kekuatan pasar lindung nilai di dalam negeri. Kesadaran akan pentingnya hedging di setiap transaksi yang melibatkan mata uang asing harus disadari masih kurang. Karenanya pemerintah perlu lebih serius lagi dalam mengajak setiap elemen ekonomi untuk menciptakan keputusan-keputusan strategis yang reaktif pada pasar.

Senada dengan kewajiban penerapan good corporate governance, kini saatnya kita berpikir untuk mewajibkan perusahaan (tak hanya sektor perbankan) melakukan pengelolaan risiko secara tepat (khususnya terkait konversi mata uang asing terhadap Rupiah). Di satu sisi bertujuan untuk menyelamatkan kinerja keuangan perusahaan, di lain sisi langkah tersebut diyakini dapat menempatkan Rupiah sebagai mata uang ‘primadona’ di pasar global.

Menjelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 mendatang, penghapusan NDF ini dapat dipandang sebagai pulihnya kepercayaan pasar terhadap Rupiah. Moment inilah yang harus dijaga dengan baik.

Saat pemulihan kepercayaan dijawab dengan kinerja perekonomian nasional yang positif, niscaya hal ini akan berujung pada derasnya aliran investasi masuk ke Indonesia. Dengan demikian terbukalah satu pintu lagi untuk menciptakan kesejahteraan bangsa.

Selamat berefleksi, sukses senantiasa menyertai Anda!

*Tulisan dimuat di harian Media Indonesia,  24 februari 2014.

Aries Heru PAries Heru Prasetyo.
Ketua Program Sarjana PPM School of Management
AHP@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s