Memecah Kebuntuan Transportasi Darat

Daihatsu Ayla dan Toyota AgyaPasca peluncuran regulasi beberapa waktu silam (2/6/2013), kebijakan mobil murah ramah lingkungan (baca: low cost green car) kini makin marak dipergunjingkan. Kehadiran mobil dengan konsep ini diyakini menambah kemacetan di kota-kota besar (termasuk ibu kota) hingga 23%.

Tak berhenti di situ, wacana ‘curhat’ seorang pimpinan negara terkait aliran dana masuk yang tidak kunjung tiba dari proyek ini malah membuat citra LCGC semakin negatif. Bak buah simalakama. Bila tidak dikembangkan konon negara-negara tetangga seperti Thailand tengah bersiap untuk menggarap pasar nusantara melalui produk-produk tersebut. Di sisi lain jika terus dikembangkan maka proyek ini berpotensi menciptakan pusaran problem transportasi darat yang semakin sistemik.

Dalam penelusuran lebih lanjut, kebijakan mobil murah ramah lingkungan berawal dari gagasan untuk membuka industri ‘masa depan’ yang diyakini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Konsep dasar yang menentukan bahwa konsumsi bahan bakar mobil jenis ini diperkirakan mampu mencapai 22 kilometer untuk setiap satu liter diestimasi menjadi angin segar bagi kebuntuan masalah energi di tanah air.

Bila dibandingkan dengan mobil sejenis yang tidak dibangun melalui teknologi tersebut, konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor pada jenis ini teridentifikasi mampu menghemat 50% lebih. Sehingga beberapa benefit pun terpetakan: di satu sisi konsumen berpeluang melakukan penghematan, di sisi lain pemerintah dimungkinkan menjaga stabilitas pasar BBM berkat penghematan. Tak hanya itu produsen pun semakin diuntungkan mengingat harga jual yang lebih terjangkau.

Meski ideal secara konseptual, namun harus diakui bahwa implementasi kebijakan tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang di atas upaya perbaikan dan pembukaan infrastruktur telah menciptakan inefisiensi. Belum lagi pekerjaan rumah atas infrastruktur transportasi darat yang rusak parah pasca bencana banjir di beberapa wilayah.

Semua realitas ini telah menurunkan daya saing segenap produsen di tanah air. Betapa tidak, ketika infrastruktur tak lagi mendukung maka biaya logistik bahan-bahan kebutuhan pokok meningkat drastis.

Sepanjang 2013 hingga awal tahun ini, rata-rata kenaikan harga produk kebutuhan pokok di tanah air berkisar antara 15% hingga 20%. Nah dari angka tersebut, kenaikan alokasi biaya distribusi mencapai 72%-nya. Itu berarti konsumen jualah yang ‘menanggung’ akibatnya. Terbayang jelas bila dari sisi pendapatan masyarakat tidak mengalami kenaikan. Niscaya mereka akan mengalami penurunan kualitas kemakmuran hidup.

Diskusi tentang efektivitas kebijakan ini memang tak kan pernah ada habisnya. Namun bila dicermati secara lebih bijak, maka jalan keluar terbaiknya adalah dengan merubah paradigma masyarakat khususnya untuk memiliki mobil.

Alih-alih sebagai pencitraan ‘status’ sosial, memiliki mobil pada hakeikatnya menciptakan kewajiban. Konsumen tak hanya wajib merogoh koceknya untuk membeli BBM, tagihan rutin lain seperti pemeliharaan hingga pembayaran pajak kendaraan merupakan hal-hal yang perlu dikaji ulang oleh setiap pemangku kepentingan.

Pemerintah sebenarnya memegang tongkat kendali akan fenomena ini. Tengoklah Singapura; di sana kita dapat membeli sebuah mobil di kisaran ratusan ribu dollar. Namun masih diperlukan ratusan ribu dollar lagi untuk mengendarainya di jalan raya. Dengan kata lain tingginya harga mobil di sana telah membuat konsumen berpikir berkali-kali sebelum keputusan konsumsi diambil.

Efek sistemiknya kini terlihat jelas. Lalu lintas lebih tertata rapi. Di lain sisi, masyarakat tak enggan untuk beralih memanfaatkan moda transportasi umum. Pengelola jasa transportasi pun turut mencicipi keuntungan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan secara konsisten. Melalui cara itu Singapura mampu menggunakan penghematan energi sebagai pencipta daya saing nasional.

Selain cara di atas, upaya lain yang dapat menjadi alternatif adalah dengan memberi perhatian lebih pada upaya pengembangan kendaraan berbahan bakar listrik. Kendaraan jenis ini diyakini 100% bebas emisi sehingga tak hanya ramah lingkungan melainkan juga mampu menekan konsumsi BBM.

Mengingat mahalnya alokasi investasi pada teknologi ini, kehadiran insentif pemerintah dalam proses pengembangan mobil listrik mutlak diperlukan. “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian”. Pengorbanan besar dalam jangka pendek akan berdampak positif di jangka panjang. Semoga kebuntuan ini lekas terpecahkan.

Selamat berefleksi, sukses senantiasa menyertai anda.

*Tulisan dimuat di harian Media Indonesia, 5 Mei 2014.

Aries Heru PAries Heru Prasetyo.
Ketua Program Sarjana PPM School of Management
AHP@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s