Urgensi Pembenahan Logistik Nasional

logistikKenyataan semakin besarnya biaya logistik nasional merupakan hal yang tak dapat dipungkiri. Selain berimbas pada harga jual yang akan dibebankan kepada masyarakat, tingginya biaya logistik lambat laun akan membuat para investor hengkang dari tanah air. Sebab ketika pasar sudah tak mampu lagi menanggung beban itu maka mau tak mau produsen jualah yang wajib menikmatinya. Alhasil kondisi ini akan terus menggerus potensi margin dunia industri.

Sejak lima tahun terakhir ini biaya logistik nasional teridentifikasi sebesar 27% dari PDB (Pendapatan Domestic Bruto) sedangkan sejumlah negara tetangga calon pelaksana Masyarakat Ekonomi ASEAN sudah mampu berada di bawah level 15% (sebuah kondisi ideal bagi Asia Tenggara). Buruknya kondisi infrastruktur di sebagian besar wilayah nusantara selama lima tahun terakhir disebut-sebut sebagai pemicu utamanya.

Sebagai bahan refleksi, sumbangan Jawa dan Sumatera pada perekonomian nasional masih lebih dari 80%. Padahal wilayah Indonesia masih terdiri dari bagian tengah dan timur. Jika dirunut lebih jauh, tingginya kontribusi dari kedua wilayah ini juga disebabkan oleh orientasi kebijakan pembangunan infrastruktur nasional. Hingga tahun ini 50% – 55% anggaran infrastuktur masih terfokus di pulau Jawa. Lalu bagaimana dengan nasib kedua wilayah lainnya?

Menjelang penerapan perdagangan bebas di tingkat ASEAN, mengarahkan pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan sebuah keharusan.

Pertama, data statistik nasional menunjukkan bahwa kedua kawasan tersebut (bagian tengah dan timur) masih menyimpan sejumlah besar komoditas yang perlu dikelola oleh anak negeri. Tidak hanya yang terkait dengan sumber energi, di kawasan timur ada begitu banyak komoditas laut yang belum dikelola secara optimum.

Jika elemen nasional tak segera ‘turun tangan,’ maka melalui MEA pihak asing akan berburu kekayaan alam bumi pertiwi. Artinya bila itu terjadi maka bangsa kita akan masuk ke dalam kolonialisme bentuk baru.

Kedua, fakta bahwa negara kita terbentuk oleh geografis kepulauan memunculkan tuntutan akan kesetaraan tingkat kesejahteraan antar daerah. Selang sepuluh tahun terakhir, konsistensi peningkatan harga sejumlah komoditas telah membuat konsumen di luar Jawa terkadang menanggung harga distribusi yang cukup signifikan. Akibatnya, income masyarakat tergerus oleh tuntutan kenaikan harga-harga demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Alhasil rasio gini-pun semakin luas. Di awal 2004, rasio gini sebesar 0,32. Kini rasio gini sudah berada di level 0,48. Itu mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat miskin di tanah air bertambah.

Jika memang anggaran nasional dalam menyempurnakan infrastruktur belum mencukupi, sejatinya pemerintah melirik sarana transportasi berupa kereta api. Moda warisan kolonialis Belanda ini perlu segera dihidupkan lagi. Selain sebagai solusi atas kebuntuan logistik yang selama ini terjadi, dengan asumsi adanya track khusus maka hampir bisa dipastikan bahwa pengiriman melalui moda ini akan lebih efektif dalam menjangkau daerah-daerah.

Sebagai contoh, pengiriman bahan kebutuhan pokok dari Cibitung ke Jawa Timur jika dilakukan melalui darat bisa memakan waktu lebih dari 24 jam. Namun dengan memanfaatkan adanya jalur khusus (baca; rel), pengiriman hanya memerlukan waktu kurang dari 12 jam. Dengan demikian efisiensi pun pasti terjadi.

Bila perluasan operasi kereta api dilakukan di sejumlah wilayah Indonesia bagian tengah dan timur maka proses penghubungan antar wilayah dapat lebih cepat dilakukan. Apalagi jika upaya itu diikuti dengan penyempurnaan fasilitas kepelabuhanan.

Untuk mencapai wilayah tengah, maka komoditas dapat dikirim menggunakan kereta api sampai di Banyuwangi. Selanjutnya kapal laut jualah yang akan menyelesaikan pengiriman ke Bali. Di sana, kereta api akan siap menerima tongkat estafet untuk segera mendistribusikan produk ke daerah-daerah lain.

Semakin efektif pola logistik yang terjadi maka besar kemungkinan produk akan mengalami penyetaraan harga antar wilayah. Di situlah hasil pembangunan mulai dirasakan; terciptanya pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Semoga pekerjaan rumah ini mampu diselesaikan oleh pemerintahan baru hasil legitimasi 9 Juli nanti.

*Tulisan dimuat di harian Media Indonesia, 7 Juli 2014.

Aries Heru PAries Heru Prasetyo.
Ketua Program Sarjana PPM School of Management
AHP@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s