Urgensi Perbaikan Ekonomi

Aksi-Hari-AirSeperti kebiasaan di tahun-tahun sebelumnya, pasca libur Lebaran Jakarta kini mulai dipadati tak hanya oleh penduduk atau mereka yang beraktivitas di Ibu Kota melainkan juga para pendatang.

Alih-alih tergiur kesuksesan sanak saudara mereka yang merantau di Jakarta, para pendatang baru juga ingin meraih keberuntungan yang sama.

Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan arus urbanisasi tersebut, namun kiranya belum membuahkan hasil. Data statistik kependudukan menunjukkan jumlah penduduk kota Jakarta mencapai 12,7 juta orang di siang hari dan 9,9 juta di malam hari. Padahal batas maksimum jumlah penduduk kota metropolitan nomor satu di Indonesia ini diestimasi sebanyak 12,5 juta orang pada 2030.

Realitas tersebut menunjukkan masih adanya ketimpangan hasil-hasil ekonomi antara pusat dan daerah. Jakarta tetap diposisikan sebagai medan magnet dalam meraih kesejahteraan hidup.

Dalam wacana tersebut tampak jelas bahwa problematika ini bukan hanya milik pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota, melainkan isu nasional sebab ketika peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi terdistribusi secara merata di daerah-daerah maka sirkulasi uang tidak akan terfokus di Jakarta. Inilah pekerjaan rumah yang harus segera diantisipasi secara strategis oleh pemerintahan baru hasil legitimasi 9 Juli lalu.

Pertama, kedaulatan pangan. Syarat mutlak bagi pertumbuhan percepatan roda ekonomi adalah terciptanya kedaulatan pangan secara nasional. Beberapa literatur bahkan menyatakan secara eksplisit bahwa daya saing nasional akan tercipta ketika penduduk suatu negara tak lagi menghadapi masalah pangan.

Rumusan itulah yang tepat dijadikan perenungan oleh berbagai kalangan. Sebagai contoh komoditas kedelai yang sedianya ditargetkan mengalami surplus 2,5 juta ton tiap tahun kini malah harus didukung oleh pasokan impor yang mencapai 1,4 juta ton. Ini artinya produksi nasional hanya 750 ribu ton.

Dengan demikian, wacana perlunya upaya pembenahan produktivitas pertanian serta perombakan tata niaga pangan merupakan hal yang penting untuk segera terelasasi secara matang di lapangan. Kuncinya satu yakni ketika langkah tersebut secara otomatis mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi para petani. Ketika itu terjadi maka setidaknya terdapat kenaikan kesejahteraan bagi 30% lebih tenaga produktif di tanah air.

Kedua, kedaulatan energi. Sampai saat ini negara kita dinilai sulit melepaskan diri dari jeratan masalah energi. Alokasi subsidi bahan bakar minyak sudah saatnya dihentikan untuk direlokasi ke pos-pos lain seperti kesehatan, edukasi dan untuk kepentingan pangan nasional.

Alih energi kiranya menjadi satu-satunya alternatif terbaik bagi Indonesia. Untuk itu upaya peninjauan ulang kebijakan ekspor komoditas pertambangan merupakan hal yang perlu segera dilakukan.

Fokus pemenuhan kebutuhan domestik perlu mendapat perhatian lebih. Dengan demikian para pemangku kepentingan perlu untuk segera mempelajari kembali kontrak perdagangan komoditas yang ada. Jangan sampai kita mengorbankan kepentingan nasional demi arus devisa masuk yang akhirnya malah melemahkan daya saing industri lokal.

Tengok saja Malaysia yang 60% lebih pasokan batu bara industrinya sangat tergantung dari negara kita. Padahal di sisi lain rendahnya rasio kelistrikan di nusantara turut dipicu oleh ketersediaan bahan baku yang minim. Alangkah arifnya jika ke depan fokus untuk internal lebih dipertajam.

Ketiga, terkait upaya pembangunan dan penyempurnaan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan Indonesia ada pada sisi infrastruktur yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Ketika aksesibilitas mampu menciptakan kemudahan sirkulasi barang dan jasa maka kita akan terhindar dari biaya ekonomi tinggi. Dengan kata lain, harga produk di satu wilayah tak kan berbeda signifikan dengan wilayah lainnya.

Di situ sebenarnya bukan hanya pemerataan kesejahteraan semata yang kemungkinan besar terjadi, namun juga kekuatan daya saing dalam persaingan global. Sebab upaya ini akan menjadi entry barriers bagi produk-produk impor.

Oleh karenanya beberapa wacana seperti penerbitan obligasi khusus pembangunan infrastruktur serta keikutsertaan pihak swasta kiranya perlu dikaji kembali. Satu prinsip yang harus disepakati adalah bahwa semua itu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem logistik nasional.

Jika ini terjadi, maka gerak roda perekonomian daerah akan memicu terbukanya lapangan kerja yang luas sehingga mampu meminimalkan arus urbanisasi yang setiap tahun terjadi. Semoga cita-cita ini dapat lekas terwujud agar Indonesia terhindar dari ancaman integrasi ekonomi ASEAN tahun depan.

*Tulisan dimuat di harian Media Indonesia, 11 Agustus 2014.

Aries Heru PAries Heru Prasetyo.
Ketua Program Sarjana PPM School of Management
AHP@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s