Dari Exepreneur ke Pejabat Negara

zulkifli hasanCoba saja perhatikan susunan pemegang jabatan pemerintahan di Indonesia saat ini. Dari presiden, wakil presiden, sampai sebagian besar para menteri berlatar belakang exepreneur. Sebagian lainnya berasal dari dunia militer, seperti menteri koordinator politik dan keamanan, dan sebagian dari dunia akademis seperti menteri pendidikan dasar dan menengah dan menteri keuangan. Dan tentunya juga dari partai politik dan birokrasi.

Demikian juga dengan pimpinan MPR dan DPR sampai DPRD. Banyak dari mereka yang berlatar belakang exepreneur. Ketua MPR, misalnya, merupakan alumni S2 MM dan pengusaha. Ketua DPR juga pengusaha. Hanya sebagian dari mereka yang memang sejak awal dibesarkan dari sebagai aktivis partai politik. Demikian juga dengan para pimpinan partai, yang memiliki latar belakang exepreneur.

Exepreneur merupakan sebuah akronim, yang berasal dari gabungan kata executive dan entrepreneur. Eksekutif adalah orang yang memimpin dan pengambil keputusan di suatu institusi ataupun unit di dalam sebuah institusi. Entrepreneur atau pengusaha adalah orang yang mengerahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mengembangkan sebuah usaha. Usaha secara umum ada dua kelompok, yaitu usaha bisnis atau business enterprise, dan usaha sosial atau social enterprise.

Oleh karena itu, entrepreneur juga ada dua kategori, business entrepreneur dan social entrepreneur. Business entrepreneur adalah orang yang mencurahkan sumber dayanya, termasuk waktu, untuk mengembangkan usaha dengan tujuan mencari keuntungan dan meningkatkan kekayaan pribadi (private wealth).

Sedangkan social entrepreneur merupakan orang yang mencurahkan sumber dayanya untuk mengembangkan usaha dalam rangka memberi menfaat bagi penerima, atau beneficiaries, karyanya. Jadi keduanya memiliki kesamaan dalam hal kemampuan memimpin dan mengelola berbagai sumber daya untuk menghasilkan produk, baik barang maupun jasa.

Dalam proses aktivitasnya, yang membedakan antara business entrepreneur dengan social entrepreneur adalah dalam berhubungan dengan pengguna produk, atau konsumen. Bagi business enterprise, konsumen selaku beneficiaries juga yang membayar terhadap produk yang diterima, dengan besarnya pembayaran setara dengan nilai dari produk itu sendiri, dengan nilai produk setara dengan biaya plus marjin yang diharapkan.

Bagi social enterprise, beneficiaries tidak perlu membayar, atau kalaupun membayar tidak sebesar nilai dari produk. Perlu ada pihak lain yang ikut membayar, baik dari si social entrepreneur itu sendiri, atau dari pihak ketiga, baik berupa donasi, subsidi, atau bentuk lain.

Dengan demikian, baik business entrepreneur maupun social entrepreneur harus mampu bernegosiasi, berkomunikasi, dan meyakinkan pihak lain untuk bersedia membayar produk sebesar nilai yang diharapkan.

Semakin besar skala enterprise dan semakin tinggi posisi konsumen dan beneficiaries di masyarakat, semakin tinggi pula kompetensi komunikasi entrepreneur untuk dapat meyakinkan pihak lain.

Kombinasi untuk mencapai hasil yang tinggi, mengelola sumber daya yang dikuasai, dan berkomunikasi dan negosiasi dengan pihak lain merupakan persyaratan penting untuk seseorang meniti karier pada tingkat puncak, baik bagi eksekutif puncak maupun pada entrepreneurs. Esensi dari kemampuan-kemampuan tersebut terletak pada kemampuan manajemen.

Itulah yang melatarbelakangi, mengapa Pak Joko Widodo, presiden Republik Indonesia, menekankan bahwa persoalan bangsa ini terletak pada manajemen. Selama kemampuan manajemen dimiliki oleh para pemimpin sektor publik, maka sebagian besar persoalan pengelolaan bangsa ini selesai. Itulah sebabnya, banyak menteri berlatar-belakang exepreneur karena kemampuan dalam manajemen yang mumpuni.

Tentu ada perbedaan dalam mengelola sebuah institusi publik, seperti kementrian, lembaga pemerintah non kementrian, bahkan negara. Sebagian orang menganggap, pengelolaan sektor publik harus dilihat dari sisi makro, sedangkan pengelolaan sebuah perusahaan didasarkan atas pertimbangan mikro.

Dalam beberapa hal, pandangan tersebut benar, sekalipun tidak sepenuhnya tepat. Para exepreneur justru selalu memasukkan pertimbangan makro dan mikro dalam setiap keputusan. Apalagi kalau perusahaan yang dikelola berskala nasional, ada di berbagai wilayah dari Aceh sampai Papua, terlebih lagi bagi perusahaan berskala internasional, multinasional, transnasional, bahkan global.

Para exepreneurnya bukan saja berpikir makro, tetapi berpikir global, lintas negara, makro nasional, industri, sampai pada skala perusahaan. Dan juga, para petinggi negara pun sering meminta masukan dari para exepreneur dalam merumuskan kebijakan. Dengan demikian, tuntutan berpikir makro sudah menjadi perilaku bagi mara exepreneur.

Saat ini banyak praktik manajemen di sektor publik yang mengadopsi dari praktik dunia usaha, sehingga lembaga birokrasi tidak lagi kental dengan suasana birokratis. Misalnya saja, penerapan performance-based strategy and budgeting, penerapan manajemen risiko publik terintegrasi (MRPT), yang merupakan adopsi dari manajemen risiko korporat terintegrasi (MRKT), manajemen kinerja bagi karyawan sektor publik, dan berbagai adopsi lainnya.

Kecenderungan para exepreneur memasuki posisi sektor publik tampaknya masih akan terus berkembang. Apalagi partai politik pun dihuni oleh para exepreneur. Dengan demikian, para pemain di sektor non-pemerintahan akan memiliki peluang yang semakin besar untuk berkiprah di sektor publik untuk melayani masyarakat.

*Tulisan dimuat pada harian Jawa Pos, 23 Desember 2014.

Bramantyo DjohanputroBramantyo Djohanputro
Dosen di PPM School of Management & pengamat bidang manajemen, keuangan, dan ekonomi
BRM@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s