Mobnas dan PR Kita

mobnasMenapaki awal bulan kedua di 2015 ini, selain didera hujan yang mengguyur bumi pertiwi, publik pun diramaikan dengan isu-isu nasional. Di ranah politik dan hukum, kita masih dibayangi berbagai pemberitaan terkait persaingan supremasi beberapa institusi penegak hukum. Sementara di ranah bisnis dan industri, publik dibayangi isu lama yang bergaung kembali, yakni mobil nasional (Mobnas).

Mobnas adalah suatu fenomena wajar. Bila ada suatu niat baik dan rencana mengembangkan kendaraan bermotor nasional hasil karya anak bangsa, pastilah banyak pihak di negeri ini akan mendukungnya. Tentunya bila dilandasi semangat ingin menguasai teknologi secara mandiri, yang pada akhirnya dapat berkontribusi bagi daya saing bangsa.

Pengembangan industri kendaraan bermotor (mobil) nasional dengan segala kisah di dalamnya memang memiliki sejarah panjang. Kita pernah menyaksikan betapa pemerintah begitu antusias mendukung pengembangan mobil rakyat pada 1997.

Fenomena tersebut lantas menjadi tak wajar ketika pengembangan industri mobil nasional justru sarat dengan kepentingan golongan tertentu yang dekat dengan penguasa saat itu. Berbagai insentif dan kemudahan dari pemerintah seolah-olah menjadikan industri mobil tersebut menjadi anak emas sektor manufaktur nasional saat itu.

Kita mungkin pernah sayup-sayup mendengar upaya beberapa institusi riset dan teknologi, yang berkolaborasi dengan BUMN industri strategis, mencoba mengembangkan mobnas beberapa tahun sebelumnya. Terdengar sayup-sayup karena pemberitaan tentang rencana pengembangan mobnas tersebut kental dengan aroma riset dan pengembangan teknologi, namun minim aroma komersialnya. Dan pada akhirnya, rencana pengembangan mobnas bertajuk Maleo itu pun perlahan hilang dengan sendirinya.

Pada era reformasi, fenomena mobnas (atau lebih tepatnya industri otomotif nasional) juga diramaikan oleh terciptanya kendaraan roda empat Esemka buatan siswa sekolah menengah kejuruan di Jawa Tengah, serta munculnya produk kendaraan ringan yang mengusung konsep Low Cost Green Car (LCGC) pada dua tahun silam.

Dalam konteks bisnis dan industri, pada dasarnya tidak ada yang salah dengan ide mobil nasional, mobil rakyat, mobil murah, kendaraan ramah lingkungan, dan ide serupa lainnya. Tentunya dengan mempertimbangkan bahwa upaya pengembangan bisnis dan industri mobil tersebut dikelola dengan tata pamong (governance) yang baik dan tidak mengusik rasa keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tak ada yang salah pula dengan wacana terakhir tentang mobnas, yakni adanya kesepakatan kerja sama antara suatu perusahaan nasional dengan perusahaan otomotif negeri tetangga, Proton, untuk mengembangkan mobnas di negeri yang kita cintai ini.

Dalam konteks bisnis pragmatis, bila terdapat pasar yang belum terlayani, maka pasar tersebut relatif dapat disebut memiliki kemenarikan (attractiveness) dan kemenarikan ini pula yang tampaknya ingin dimanfaatkan peluangnya oleh Proton Malaysia melalui kolaborasinya di Indonesia.

Pasar kendaraan roda empat Indonesia mungkin menarik, meskipun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah melansir angka penjualan kendaraan roda empat pada 2014 hanya sebesar 1,2 juta unit, dan memprediksi angka yang sama pada 2015 ini.

Di pasar ini, seperti yang telah kita ketahui bersama, didominasi tidak lebih dari lima pelaku bisnis yang memasarkan produk hasil pengembangan teknologi yang dilakukan mitranya dari negeri Matahari Terbit. Disamping itu, pelaku industri otomotif nasional mungkin juga dihadapkan dengan berbagai regulasi yang tidak sebanyak regulasi bisnis di perbankan dan industri keuangan nonbank.

Dari segi permintaan, pasar kendaraan roda empat di Indonesia tampaknya lebih didorong oleh keinginan sebagian besar penduduk Indonesia, yang mungkin bersifat konsumtif, untuk memiliki mobil pribadi. Mobil, pada sebagian besar penduduk Indonesia telah dimaknai sebagai simbol status sosial dan dugaan ini juga terkait dengan kondisi bangsa yang telah masuk ke dalam jebakan kelas menengah (middle income trap).

Merenungi kembali berbagai ide pengembangan teknologi mobnas, bangsa ini memang perlu memiliki banyak teknologi yang dikembangkan secara mandiri, yang menghasilkan produk dengan kandungan lokal di atas 90%, dikembangkan oleh putra-putri bangsa, tidak berpotensi mengusik keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan, dan tentunya tidak memberikan dampak sosial secara negatif, seperti kemacetan lalu lintas di kota-kota besar.

Ketergantungan terhadap sumber energi fosil dan isu ketahanan energi, kondisi infrastruktur nasional yang masih memerlukan upaya peningkatan dalam berbagai hal, transportasi massal perkotaan yang aman dan nyaman, telah menjadi sebagian kecil dari pekerjaan rumah (PR) kita sebagai bangsa yang tentunya harus diselesaikan.

Kembali ke isu mobnas seperti di awal tulisan, memang tak ada yang salah dengan rencana pengembangan mobil nasional ala kolaborasi dengan Proton Malaysia. Tentunya selama tidak ada insentif, kebijakan, atau perlakuan khusus dari pemerintah yang memanjakan pelakunya, serta berbisnis dengan tata pamong yang tidak mencederai hak-hak seluruh pemangku kepentingan, dan mempraktekkan kaidah-kaidah persaingan usaha yang sehat.

Bagi pemerintah, harapan terbesar seluruh rakyat adalah kebijakan yang memperhatikan, namun tidak memanjakan, rakyat. Kebijakan yang mendorong pelaku usaha menjunjung tinggi tata pamong yang baik dan kaidah persaingan usaha sehat, serta menjadikan agenda penyelesaian PR bangsa sebagai misi dan dasar untuk berpijak.

Bagi para investor dan pelaku bisnis, ada yang lebih menarik daripada sekadar meramaikan pasar kendaraan roda empat nasional yang mungkin akan semakin jenuh karena dikuasai oleh pemain lama dengan segala proposisi nilainya; berinvestasilah di bidang infrastruktur, transportasi massal perkotaan, pengembangan sumber energi alternatif, serta investasi lainnya yang mendorong bangsa ini keluar dari jebakan kelas menengah dan beranjak menjadi bangsa yang berdaya saing.

Investasi di bidang-bidang yang disebutkan tadi memang belum terbukti dapat memberikan imbal hasil nyata yang sangat besar dalam jangka pendek. Namun demikian, paling tidak beban bangsa ini untuk menyelesaikan PR-nya menjadi lebih ringan dan tidak menjadi lebih rumit.

*Tulisan dimuat pada Business Review online, 23 Februari 2015.

APZAlphieza Syam
Core Consultant PPM Manajemen – PPM Consulting
PZA@ppmmanajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s