Sense of Urgency

sense of urgency BUMNBak seekor kodok sedang dalam cawan yang dipanaskan, akan terus merasa nyaman dan riang, sampai sadar bahwa air telah mendidih, namun sudah tidak mampu melompat lagi. Tampaknya, itulah yang terjadi dengan pro kontra merger bank BUMN.

Philip Kotter, penulis buku Change Management, yang laris manis dan sudah menjadi buku wajib pembelajar manajemen perubahan, meletakkan “Sense of Urgency” sebagai langkah pertama mengelola perubahan. Tanpa suatu desakan yang kuat, sangat sulit melakukan perubahan.

Hukum kelembaman berkata, semua benda cenderung untuk tetap pada posisinya, apalagi kalau posisinya sedang enak-enaknya. Bak seekor kodok sedang dalam cawan dipanaskan, akan terus merasa nyaman dan riang, sampai sadar bahwa air telah mendidih, namun sudah tidak mampu melompat lagi. Tampaknya, itulah yang terjadi dengan pro kontra merger bank BUMN.

Wacana merger bank BUMN yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro bukanlah hal baru, bahkan merger juga sudah pernah dilakukan sebelumnya dan ternyata berhasil. Mengapa Bank BNI yang kali ini diminta bergabung dengan Bank Mandiri jauh-jauh hari sudah menolak? Melalui Dirutnya, Gatot M. Suwondo, jelas-jelas menolak dengan alasan Bank BNI sudah siap bersaing, tidak perlu diobok-obok.

Hal serupa terjadi juga beberapa bulan lalu, pada era SBY. Menteri BUMN Dahlan Iskan, harus legowo tunduk pada penolakan Hatta Radjasa sebagai Menteri Kordinator Ekonomi, membatalkan rencana merger Bank Mandiri dan Bank BTN. Yang paling menentang adalah karyawan BTN, yang dengan garang melakukan demo.

Beberapa tahun yang lalu dalam era kepemimpinan Sigit Pramono, tahun 2007 justru BNI yang mengajukan inisiatif untuk merger dengan BTN. Kala itu yang mematahkan adalah DPR. Alasan penolakannya bila dirunut, semua berorientasi jangka pendek dengan berbagai alasan masing-masing.

Para penolak, yang semuanya adalah pemangku kepentingan utama, tidak melihat adanya hal mendesak yang mengharuskan dilakukannya merger. Dan merger dalam jangka pendek dapat menimbulkan benturan kepentingan, yang mungkin dapat mengusik beberapa pihak yang posisinya sudah dalam wilayah nyaman (comfort zone).

Para pengusul merger, melihat adanya ancaman persaingan global dan adanya peluang untuk membesarkan bank plat merah ini, yang orientasinya dalam jangka panjang harus rela dikalahkan oleh kepentingan menjaga harmoni, dan mencegah risiko konflik yang berjangka pendek.

Sekarang sudah mulai kita rasakan bahwa, dunia perbankan kita sangat sulit bersaing. Menghadapi MEA Desember 2015 ini saja, saat ini mungkin hanya Bank Mandiri yang bisa berada di urutan ke 10 di Asia Tenggara, dengan aset Rp. 855 triliun. Sangat jauh dari DBS Singapura yang asetnya sudah berada di kisaran Rp. 4.000 triliun. Demikian pula bank-bank dari negeri jiran, May Bank, CIMB, Bangkok Bank, masih belum tertandingi oleh bank-bank kita.

Bisa dibayakangkan apa yang akan terjadi, ketika pasar bebas berlaku, ketika dana bebas mengalir di antara negara-negara Asia Tenggara, bank mana yang lebih siap meraih peluang hilir mudiknya dana investasi dan pembiayaan.

Yang lebih mengerikan adalah ketika pasar keuangan dan perbankan juga termasuk yang harus dibuka dalam konteks perdagangan MEA pada tahun 2020. Dengan kondisi aset seperti saat ini, sangat sulit membayangkan bagaimana bank kita menghadapi serbuan para raksasa di sekitarnya.

Saat ini saja, sudah terdapat 3.976 kantor cabang bank asing yang beroperasi di Indonesia. Kabar lain, tiga bank besar di Malaysia sedang dalam proses merger, CIMB Group, RHB Capital dan Malaysia Building Society.

Jika terlaksana, mereka akan menggeser kedudukan Maybank. Sangat berbeda dengan bank kita yang justru harus didorong-dorong untuk merger agar bertambah besar. Itupun sangat sulit. Bahkan ada yang jumawa percaya diri sudah siap menghadapi raksasa agresif dari negara jiran.

Tapi, mengapa ketika Bank Mandiri menggabungkan 4 Bank Nasional milik pemerintah, BDN, EXIM, BAPINDO, dan BBD mulus melenggang? Bahkan dapat berlangsung dalam waktu yang sangat cepat, lebih cepat dari perkiraan ahli. Jawabannya adalah kembali pada adanya sense of urgency yang sangat kuat. Krisis ekonomi multi dimensional tahun 1997-1998 telah memaksa, para bankir dan direksi keempat bank itu untuk tunduk dan menyerahkan apa pun yang akan dilakukan pemerintah.

Saat itu terjadi juga PHK dan pensiun dini, tapi tidak ada kehebohan sama sekali. Hasilnya, terbukti sekarang, justru Bank Mandiri sebagai bank hasil merger yang berjaya menjadi bank nomer satu di Indonesia. Yang jika tidak terjadi merger, diperkirakan total aset keempat bank itu tidak akan sebesar aset Bank Mandiri saat ini.

Masalahnya, sekarang krisis telah berlalu. Meskipun kata para pakar hanya soal waktu, suatu ketika krisis akan datang lagi. Tapi apakah kita harus menunggu krisis dulu, baru rasa suatu desakan untuk berubah itu dapat dimanfaatkan? Antisipatif dan pro aktif adalah jawaban yang lebih baik. Itu sebabnya, potensi krisis haruslah disadari sedini mungkin.

Semakin kuat dan besar bank kita semakin kuat menghadapi krisis. Sigit Pramono, mantan Dirut BNI, sekarang Ketua Perbanas dalam bukunya “Mimpi Punya Bank Besar” mengusulkan perlunya menyusun dengan segera blue print perbankan nasional yang disebutnya sebagai Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

Tampaknya, usulan ini berkaca dari resistensi merger yang dihadapinya saat mengusulkan merger BNI-BTN tahun 2007, penolakan merger Bank Mandiri-BTN tahun lalu, serta kemungkinan gagal lagi merger Bank Mandiri-BNI tahun ini.

Namun pertanyaan berikutnya, siapa yang seharusnya menyusun API itu? Disinilah konsep Manajemen Pemangku Kepentingan harus digunakan. Pemangku kepentingan yang punya kekuatan dan berminat tinggi haruslah dilibatkan.

Pemilik Bank, dalam hal ini pemerintah, DPR, Direksi, Perwakilan Karyawan, Akademisi, dan pemangku kepentingan lain yang memenuhi kategori itu, perlu diajak duduk bersama memikirkan, menganalisis, dan bahkan jika memungkinkan sampai menyepakati API.

Inisiatif ini bisa dimulai dari Perbanas, atau Pemerintah melalui Departemen Keuangan, dengan mengadakan Konferensi Nasional Perbankan Indonesia, yang dilanjutkan dengan penunjukan tim kerja penyusun API. Bila API bisa dituangkan dalam bentuk undang-undang, pastilah implementasinya akan lebih baik. Kelak ketika akan dilaksanakan, kita berharap tidak perlu lagi ada silang sengketa, maupun pro kontra karena telah dituangkan dalam API.

Kepentingan politik maupun ekonomi individu dan golongan tertentu yang berorientasi jangka pendek mestinya dapat dikesampingkan oleh kepentingan nasional yang lebih besar dan berdampak strategis jangka panjang.

Tidak hanya bank umum yang perlu dipersoalkan dan dibahas dalam API. Ada kepentingan untuk menggabungkan juga bank-bank syariah yang semakin banyak dan telah menjadi alternatif perbankan konvensional dengan sistem tersendiri mengikuti syariah Islam.

Demikian pula dengan adanya keinginan untuk memiliki bank dengan fungsi khusus seperti membesarkan UKM, bank infrastruktur dsb. Masih ada lagi, BPR dan lembaga keuangan non perbankan lainnya, seperti koperasi simpan pinjam. Mereka semua harus disatukan dalam satu konsep yang terintegrasi untuk membangun kekuatan ekonomi nasional kita.

Jika bersatu dalam gerak, sangat mungkin kita yang akan mengatur pasar Asean yang sudah membentang dan menantang di depan kita. Kenyataannya, kitalah yang memiliki pasar terbesar di Asia Tenggara.

Padahal tahun 2012, baru 20% penduduk usia bankable yang memiliki rekening di bank formal. Sangat berbeda jauh dengan Singapura (98,2%), dan Malaysia (66,2%). Di lain pihak, Indonesia, negeri kita tercinta ini, pada tahun 2030, diprediksi berada di urutan ke 7 PDB terbesar di dunia. Perbankan adalah institusi yang harus menjawab kesiapan kita menyongsong kegemilangan masa depan.

*Tulisan dimuat majalah BUMN Insight No.6 Tahun I Maret 2015.

Andi Ilham SaidIr. Andi Ilham Said, Ph.D.
Core Faculty PPM Manajemen
ais@ppm-manajemen.ac.id

One thought on “Sense of Urgency

  1. Salam kenal. Wacana merger khususnya bank bumn akan selalu diwarnai dengan pro kontra. Satu sisi ini tentunya adalah untuk kepentingan jangka panjang supaya indonesia memiliki bank yang kuat dari sisi modal. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa harus dilakukan saat bank2 bumn dinilai sehat dan terus mampu mencetak laba? Apakah momentum MEA menjadi alasan yang tepat? Ataukah itu hanya sekedar bumbu dari sebuah kepentingan? Entah kepentingan siapa.
    Patut dikhawatirkan juga bila terjadinya merger atau konsolidasi perbankan, akan tercipta monopoli dan unintended consequence berupa semakin kuatnya pemilikan asing pada perbankan indonesia. Jangan sampai terjadi risiko too big too fail.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s