Mampukah ICT Menurunkan Biaya Logistik Nasional?

logisticIndonesia yang nenek moyangnya orang pelaut dikenal sebagai negara bahari. Secara fisik, negeri ini memang terbukti karena dua pertiga wilayahnya adalah lautan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia.

Namun, Indonesia belum memberdayakan potensi laut yang demikian besar itu secara optimal sehingga ekspor hasil laut Indonesia jauh di bawah Thailand atau Singapura yang potensi lautnya sangat kecil.

Potensi laut sebagai sarana transportasi yang murah dibanding tol darat ternyata juga belum signifikan berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik nasional. Saat ini biaya logistik nasional Indonesia tergolong sangat tinggi di dunia, yakni mencapai 26% GDP.

Hal tersebut jauh di bawah Malaysia dan Korea yang mencapai sekitar 15%, apalagi dibanding negara maju yang sudah mencapai biaya logistiknya di bawah 10% seperti Amerika Serikat. Akibatnya, produk-produk yang dihasilkan Indonesia mengalami kesulitan dalam bersaing secara internasional.

Dimana letak masalahnya?

Forum diskusi interaktif yang diselenggarakan oleh PPM Manajemen pada 18 Maret 2015 mengupas masalah tersebut dengan menghadirkan tiga orang pembicara ahli, yaitu Bambaang Heru sebagai Dirjen komunikasi informasi dari Kementrian Kominfo, Tri Gunadi dari PT ILCS (Integrasi Logistik Citra Solusi) dan Ivan Kamadjaja dari PT Kamadjaja Logistic.

Masalah yang banyak dikeluhkan umumnya terfokus pada aspek adanya koordinasi yang kurang lancar antar institusi atau antar instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan kepastian, konektivitas dan integrasi, baik dalam hal pengelolaan di pelabuhan, angkutan kapal laut, angkutan truk dan udara, serta kesiapan infrastruktur dan sistem informasi, termasuk sistem operasinya.

Kondisi yang sangat dirasakan antara lain adalah infrastruktur yang jauh tertinggal, galangan sudah banyak yang hancur, banyaknya kapal bekas yang digunakan, informasi lamban, waktu tunggu kapal lama, waktu bongkar muat lama, adanya disparitas harga antar barat dan timur serta kebocoran yang tinggi dan premi angkutan yang tergolong kategori high risk. Kesemuanya itu menimbulkan ketidakpastian yang tinggi dan sudah pasti ujungnya akan menciptakan biaya logistik nasional yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, sangatlah tepat kalau Presiden Joko Widodo saat pelantikannya menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Banyak rencana pembangunan yang segera dilakukannya, antara lain membangun tol laut yang menghubungkan satu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia yang terdiri dari 22 pelabuhan utama, 2 pelabuhan sebagai hub internasional dengan total pelabuhan sebanyak 1.230, membangun dan mengembangkan beberapa pelabuhan, meremajakan dan menambah kapal, melestarikan lingkungan serta mengelola produk kelautan/perikanan secara sustainable.

Kondisi tersebut tentunya merupakan peluang yang sangat besar bagi para pelaku bisnis kemaritiman dalam mengembangkan bisnisnya secara efektif dan efisien di masa yang akan datang sehingga mampu berkontribusi pada penurunan persentase biaya logistik terhadap GDP secara nasional.

Pemerintah cq kementrian komunikasi dan informasi telah berusaha membangun layanan secara elektronik /digital melalui payung hukum ITE sehingga diharapkan tercipta sistem Indonesian Single Window. Namun dalam kenyataannya kebijakan pemerintah cq Menkominfo tentang ICT (Information and Communication Technology) tersebut baru terfokus pada pemanfaatan ICT untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, belum ke arah produktif sehingga peran ICT belum mampu mendongkrak biaya logistik nasional secara signifikan terutama dalam membangun sistem transaksi yang transparan, baik pelabuhan, going ocean shipping, transportasi darat, laut dan udara, pergudangan, kebeacukaian dan sebagainya termasuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran karena korupsi.

Mampukah ICT mengarah ke sana?

Jawabannya harus mampu karena negara tetangga, seperti Thailand dan Singapura yang tidak memiliki potensi laut seluas dan selengkap Indonesia saja mampu, kenapa tidak? Ini adalah tantangan bagi kita semua terutama pemerintah dan para pelaku usaha di bidang kemaritiman.

Untuk menuju ke sana mari kita simak beberapa simpul logistik yang penting kita kenali. Secara sederhana yang dituntut dari kegiatan logistik adalah kepastian. Bagaimana kepastian barang yang bergerak dari tempat asal ke tempat tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan kegiatan manusia di mana pun mereka berada.

Dari tempat asal ke tempat tujuan tadi tentunya kita perlu mengenali titik-titik simpul utama apa saja yang bisa menjadi hambatan pergerakan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Titik-titik simpul yang perlu dikenali adalah:

  1. Informasi tentang sentra-sentra produksi (bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan supplies) baik di dalam negeri maupun di luar negeri
  2. Informasi tentang sentra-sentra industri yang menciptakan bahan baku, barang setengah jadi dan supplies baik di dalam negeri maupun di luar negeri
  3. Informasi tentang sentra-sentra transportasi darat, laut maupun udara meliputi infrastruktur pelabuhan, serta airport dan air navigation-nya, jalan tol, alat angkutan, pergudangan, alat bongkar muat serta regulator dan operator
  4. Informasi tentang sentra-sentra konsumsi (bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan supplies) baik di dalam negeri maupun di luar negeri
  5. Informasi tentang pola transaksi antar lokasi di dalam negeri, antar lokasi di luar negeri, dan antar negara (ekspor dan impor) lengkap dengan keterangan jenis/macam (bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi dan supplies) , berat/volume, nilai dan karakteristiknya.

Peran ICT dalam menurunkan biaya logistik nasional

ICT atau TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) merupakan alat bantu penting guna memonitor pengelolaan seluruh simpul kegiatan yang terkait dengan industri kemaritiman. Teknologi Informasi mampu mengelola dan menyediakan informasi secara lengkap, cepat, dan akurat sedangkan teknologi komunikasi mampu mentransfer atau mengkomunikasikan informasi tersebut kepada seluruh pihak yang berkepentingan secara cepat dari satu alat ke alat bantu lainnya.

Melalui pemanfaatan ICT atau TIK seluruh mata rantai kegiatan logistik dari bisnis kemaritiman dapat dikelola secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, semua pihak yang berkepentingan akan sangat terbantu dalam menganalisis masalah yang dihadapi, mengambil keputusan, dan melaksanakan perannya dengan baik, sehingga seluruh simpul kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan dimonitor secara efektif dan efisien. Semua simpul tersebut mestinya mudah dikenali apabila semua pihak yang terkait menjalankan fungsinya secara benar.

Informasi tentang sentra produksi di luar negeri bisa diperoleh dengan menggerakkan semua duta besar bekerja sama dengan Kadin misalnya. Sentra produksi di dalam negeri juga mudah dikenali dengan menggerakkan seluruh gubernur bekerja sama juga dengan Kadin.

Informasi tentang sentra-sentra industri di luar negeri mudah diperoleh dengan menggerakkan seluruh duta besar Indonesia di seluruh dunia bekerja sama dengan kementrian perindustrian sedangkan di dalam negeri dengan menggerakkan seluruh gubernur dengan kementrian perindustrian.

Informasi tentang sentra-sentra konsumsi, baik di luar negeri maupun di dalam negeri juga mudah diperoleh dengan menggerakkan semua duta besar di luar negeri dan seluruh gubernur bekerja sama dengan departemen perdagangan.

Demikian juga untuk infrastrukur dan transportasi baik di luar negeri maupun di dalam negeri kita dikelola dengan baik apabila peran duta besar, gubernur, pengusaha dan kementrian Pekerjaan Umum berjalan sebagaimana mestinya .

Jadi meskipun secara persentase biaya ICT hanya 5% dari biaya logistik secara keseluruhan, sisanya 45% biaya inventory dan 55% biaya transportasi namun ICT sebagai enabler sesungguhnya merupakan ruh dari pergerakan barang logistik tersebut sehingga tanpa didukung ICT yang baik akan mengakibatkan inefisiensi di semua sentra mulai dari produksi, industri, transportasi dan konsumsi.

Informasi tentang semua sentra tersebut harus dimiliki secara lengkap, cepat, dan akurat sehingga memungkinkan semua aspek lainnya yang 95% bisa terdongkrak efektifitas dan efisiensinya dengan tingkat kepastian yang tinggi, baik dari segi waktu, kuantitas, kualitas, maupun keamanan dan keselamatannya.

Oleh karena itu, untuk memastikan tercapainya tujuan penurunkan biaya logistik nasional, disamping ICT yang baik, perlu didukung 4 sistem lainnya, yaitu Port Management System, Fleet Management System, Warehousing Management System dan Trucking Managemet System.

Port management system harus dipastikan memiliki pelabuhan dengan kedalaman yang cukup, infrastruktur yang modern dan standard operating procedure yang baik sehingga ujung-ujungnya mampu memastikan waktu tunggu kapal sependek mungkin.

Fleet management system harus dipastikan memiliki armada kapal yang memadai dari segi jumlah, kualitas dan ukurannya serta perlengkapan yang efisien sehingga mampu memastikan kecepatan angkut dan bongkar muat dengan waktu secepat mungkin dan volume seoptimal mungkin sehingga biayanya sekompetitif mungkin.

Warehousing management system harus dipastikan memiliki area pergudangan yang luasnya optimal dengan sistem dan alat bongkar muat yang modern sehingga memiliki kapasitas tampung yang optimal dan menjamin pergerakan bongkar muat dan lalu lintas barang berjalan cepat dan lancar.

Trucking management system harus dipastikan memiliki armada truk dengan jumlah dan kapasitas muat yang optimal serta keandalan yang tinggi sehingga mampu mengangkut barang dalam jumlah optimal dengan waktu yang secepat mungkin.

Kebijakan dan komitmen pemerintah harus dipastikan mampu menjamin koordinasi sehingga kepastian, konektivitas, integrasi, dan integritas benar-benar terjadi. Namun ada satu kekhawatiran yang dirisaukan, sekalipun semuanya disiapkan dengan baik namun masih ada ganjalan besar dalam menuju tercapainya penurunan biaya logistik nasional karena masalah korupsi yang semakin marak terjadi di Indonesia.

Kita berharap masalah integritas yang lagi seru-serunya dipertontonkan dalam sinetron “Alung” alias Ahok Lulung betul-betul terselesaikan secara jernih sehingga niat membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia betul-betul tercapai dalam rangka menyejahterakan masyarakat Indonesia secara menyeluruh dalam arti yang sesungguhnya.

*Tulisan dimuat Business Review Online, 9 April 2015.

Makfudin W.A.-01000032Ir. Makfudin Wirya Atmaja, MSM
Core Consultant PPM Manajemen – PPM Consulting
MWA@ppm-manajemen.ac.id

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s