PSO dalam Payung Revolusi Mental

reman_jokowiSaya pernah harus mengaku miskin di Amerika, ketika menjadi pembelajar di sana. Maklumlah, beasiswa yang diberikan pas-pasan, bahkan sangat ngepas.

Dengan berbekal beasiswa 700 USD per bulan, bagi masyarakat Amerika, itu masih tergolong miskin. Kenyataannya memang begitu. Wong, bayar sewa tempat tinggal saja sudah habis 500 USD, bisa dibayangkan jika ditambah kebutuhan lainnya.

Namun pemerintah Amerika menyiapkan berbagai kemudahan untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakatnya. Listrik, gas, air, transportasi, kesehatan, pendidikan dan makanan menjadi kebutuhan dasar yang dapat diperoleh oleh siapa pun dengan harga terjangkau.

Yang patut dicontoh adalah cara pemberiannya yang selalu berprinsip selektif, yakni hanya diberikan pada orang yang betul-betul patut mendapatkan, dan mendidik, dalam arti menerima bantuan haruslah diletakkan dalam konteks keterpaksaan, yang tetap perlu usaha untuk mendapatkannya sehingga akan lebih baik kalau tidak menerima.

Mengaku miskin adalah salah satu syarat untuk mendapatkan harga khusus listrik, gas, air, dan transportasi publik, karena tidak serta merta semua orang bisa mendapatkan harga khusus. Kalau dalam situasi di Indonesia, biarpun saya hanya memakai listrik 900 Watt per bulan, di Amerika berlum tentu dapat harga khusus. Hanya jika saya mengaku miskin dengan melengkapi data yang diperlukan, yang sewaktu-waktu dapat diinvestigasi, baru saya bisa mendapatkan harga khusus.

Pemakaian minimal tidak menggambarkan sesorang miskin. Banyak teman saya yang mahasiswa, tapi tetap membayar sesuai harga normal, meskipun pakainya sedikit, karena memang tidak tergolong miskin. Bila ternyata data tersebut tidak benar, maka penaltinya akan sangat besar, denda berlipat menanti.

Makanan juga disiapkan oleh pemerintah melalui dapur-dapur umum. Kalau yang ini, saya tidak ikut menikmati. Namun, saya melihat di sudut-sudut kota, orang miskin antri sampai 2-3 jam sebelum makan siang. Pesannya adalah meskipun gratis, tetap saja orang harus bersusah payah, sampai tidak nyaman karena harus menunggu lama. Bandingkan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia.

Saya belum pernah melihat ada BLT di Amerika, meskipun saya melihat juga banyak orang yang hidup terlunta-lunta di jalanan. Mereka menganggap, BLT tidak mendidik, membuat orang tergantung pada uluran tangan pihak lain tanpa harus berusaha. Akibatnya, kemiskinan menjadi senjata untuk menuntut hak.

Apa pun bentuknya, Public Service Obligation (PSO), subsidi, BLT, semuanya adalah intervensi pemerintah. Pelajaran dasarnya adalah hanya diberikan ketika mekanisme pasar tidak berjalan, atau ada kewajiban yang teramanahkan dalam undang-undang. Mekanisme pasar tidak berjalan biasanya karena pertama diperlukannya investasi yang sangat besar, sementara marjin pendapatan per unit produksi sangat kecil.

Akibatnya, swasta tidak akan berinvestasi karena waktu kembali modalnya Break Even Point (BEP) menjadi sangat lama. Ambil contoh fasilitas listrik, yang dibangun dari PLTA, biayanya sangat besar, sementara harga jualnya rendah karena diatur pemerintah, maka sulit membayangkan ada yang mau menanam modal disana.

Kedua adalah meskipun investasi tidak besar, tapi biaya variabel tidak bisa ditutupi karena harganya juga diatur pemerintah, contohnya adalah transportasi publik. Di semua negara maju, bahkan di negara sedang berkembang, seperti di Malaysia, semua transportasi dalam kota dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah. Bus dan kereta yang digunakan selalu diperbarui dan dirawat dengan baik, sopirnya pun rapi-rapi dibayar bulanan, tidak menerima duit langsung dari penumpang, bukan sistem setoran.

Sangat berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Akibatnya, di Jakarta kita lihat lalu lintas jadi semrawut karena sopir-sopir swasta yang bandel. Secara logika, sangat masuk akal kalau sopir angkutan umum berhenti dan menurunkan penumpang di sembarang tempat, tidak peduli lampu merah, tanda larangan berhenti, atau pun di persimpangan jalan yang berbahaya bagi penumpang. Karena dengan melakukan itu, pendapatannya lebih banyak daripada menjadi sopir teladan.

Ketiga adalah ketika investasi melalui inovasi pengembangan produk baru tidak berjalan karena, meniru menjadi lebih menarik. Dengan inovasi, perusahaan harus belanja biaya penelitian yang besar. Sementara pesaingnya hanya perlu sedikit upaya untuk meniru. Akibatnya harga jual peniru akan lebih murah sehingga daya saingnya pun menjadi lebih tinggi.

Situasi ini tidak mendorong pasar untuk bergerak maju. Inovasi terhambat, masyarakat tidak lebih sejahtera karena tidak dapat menikmati teknologi dan produk baru. Dalam situasi ini, pemerintah dapat bertindak dengan memberikan hak monopoli kepada yang berinovasi atau pemerintah yang membiayai langsung penelitiannya. Data menunjukkan bahwa semakin maju suatu negara, semakin besar biaya penelitian yang dilakukan pemerintahnya. Indonesia termasuk negara yang anggaran penelitiannya masih sangat rendah.

PSO di Indonesia sampai sekarang masih menjadi bagian perdebatan panjang akademisi, pemerintah, kalangan bisnis, dan politisi. Berbagai simulasi, pelaksanaan, dan kajian telah dilakukan. Sampai saat ini belum ditemukan bentuk yang ideal.

Bahkan dua tahun yang lalu, pemerintah telah menunjuk satu konsultan asing terkemuka untuk melakukan kajian khusus PSO untuk PLN. Hasilnya? Tampaknya harus dilanjutkan dengan berbagai kajian lagi. Namun, secara umum, PSO haruslah diberikan dengan dilandasi unsur pendidikan masyarakat. Mental masyarakat harus ditata ulang, sesuai konsep revolusi mental.

Pertama, mekanisme pasar harus tetap menjadi acuan harga secara umum (cost plus fee konsep). Hanya orang tidak mampu (harus dibuktikan ketidakmampuannya) yang dapat diberikan. Patut dicatat disini, masyarakat yang berkewajiban mengaku tidak mampu, pemerintah hanya verifikasi. Tidak ada PSO yang diberikan dalam bentuk tunai langsung, harus tetap ada usaha. Paling tidak dalam bentuk kupon khusus yang juga diawasi secara ketat dan diberi sanksi keras bagi pelanggarnya.

Kedua, PSO juga haruslah mendidik perusahaan yang menerimanya. Sedapat mungkin PSO diberikan dalam bentuk investasi. Jangan sampai ada perusahaan yang labanya membesar tidak wajar karena PSO. Perusahaan yang pendapatannya hanya dari PSO, statusnya haruslah menjadi perusahaan negara, yang memang tidak dituntut laba, tetapi diawasi secara ketat.

Ketiga, PSO juga harus diberikan pada sisi input dan process, bukan hanya output. Kegiatan penelitian menjadi target PSO juga. Dengan begitu produk baru dapat berkembang, industri berjalan, harga juga terjangkau masyarakat. Ambil contoh, dalam industri pertanian, banyak buah yang hanya bisa ditemukan pada satu musim, paling lama tiga bulan. Dibutuhkan penelitian agar panen dapat sepanjang tahun. Dengan begitu, industri bisa berjalan, harga bisa konstan, masyarakat pun dapat menikmati dengan harga tidak fluaktuatif dan dalam berbagai bentuk produk yang beragam.

PSO adalah bagian dari eksistensi pemerintah. Kita semua berharap bahwa pemerintah yang baru, Jokowi-JK yang terkenal dengan slogan Revolusi Mental dengan gerakan cepat, tegas, namun tetap efektif dan efisien, akan menjadikan PSO sebagai alat memajukan kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai bagian dari pendidikan mental.

*Tulisan dimuat BUMN Insight online, 17 Mei 2015.

Andi Ilham SaidIr. Andi Ilham Said, Ph.D.
Senior Core Faculty PPM School of Management
ais@ppm-manajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s