Raih Dividen Demografi Untuk Pajak

PicsArt_1446437635939Sebelum krisi moneter 1997 melanda, banyak kalangan memandang Indonesia sebagai kisah sukses Macan Asia. Seperti dejavu, situasi seakan berulang saat Indonesia dipromosikan menjadi The Next Eleven, yakni kelompok negara-negara pendorong ekonomi global bersama BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan). Lalu saat resesi tiba Indonesia tersungkur dalam The Fragile Five, yakni kelompok negara dengan mata uang paling bermasalah. Patutkah kita khawatir?

Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena dengan siklus krisis yang terus menghantui maka kemungkinan Indonesia naik kelas menjadi negara maju semakin sulit. Kekhawatiran terjebak dalam middle income trap ini sungguh nyata. World Bank memberi contoh tiga negara, yakni Brazil, Meksiko, dan Afrika Selatan yang hampir lima dekade masih saja berkutat di kelas menengah.

Agar bisa keluar dari middle income trap, Indonesia perlu tumbuh konsisten sebesar sepuluh persen (Gross Domestic Product/GDP real) hingga tahun 2030. Kalau dulu tumpuan harapan ada di sektor manufaktur, lalu beralih ke sektor komoditas, maka optimisme ke depan ada pada sumber daya manusia (SDM). Hanya sekali saja rasio penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya, yakni pada tahun 2025-2030. Artinya, pertumbuhan selama 15 tahun ke depan sangat tergantung pada upaya kita memanfaatkan SDM. Lalu bagaimana hal ini akan membantu kita meraih cita-cita perpajakan yang lebih ideal seperti meraih tax ratio yang lebih tinggi?

Kebijakan pajak yang tepat

Menurut Hassan, Reed, dan Marchant (2001) Kebijakan pajak yang tepat diyakini berpengaruh pada pertumbuhan kompetitif suatu sektor industri/negara. Hingga kini otoritas pajak telah giat melakukan tax reform dan berhasil meningkatkan nominal tax revenue secara konsisten. Upaya yang dilakukan, sama seperti negara lain, secara mendasar adalah memperluas populasi wajib pajak dan menurunkan tax rate-nya. Namun selama empat dekade transformasi, dalam pengamatan Putra (2013), reformasi pajak sangat bertumpu pada regulation reform dan tax administration reform. Sementara komponen lain, yakni tax payer dan tax environment belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal yang wajar jika otoritas pajak kemudian melakukan inovasi dengan mendekati wajib pajak melalui komunikasi persuasif seperti iklan kesadaran pajak dan juga sentuhan represif melalui penegakan hukum yang lebih ketat. Damayanti (2012) mengamati bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak ada tiga hal yang harus dicermati, yakni faktor individu tax payer, faktor sosial yakni keluarga, teman, dan kolega yang mempengaruhi terbentuknya norma sosial, serta faktor eksternal seperti sanksi, inspeksi, dan lainnya yang mempengaruhi persepsi perilaku tax payer.

Berikut ini beberapa cara terkait kebijakan pajak yang bisa dilakukan, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan bonus demografi.

Strategi komunikasi

Bonus demografi bukanlah sekadar istilah. Jika dicermati, dividen demografis ini terdiri dari 3 generasi yang berbeda, yakni Gen X, Y, dan Z. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa perilaku ketiganya sangat berbeda. Artinya otoritas pajak perlu melakukan komunikasi dengan mempertimbangkan segmentasi tersebut. Maka remaja sekolah berusia 15 tahun secara intensif diperkenalkan dengan perpajakan dengan cara yang berbeda pada Gen Y yang sudah memasuki masa kerja. Cara ini memiliki implikasi besar, bahwa tax awareness & tax compliance yang rendah pada generasi lebih tua diharapkan dapat meningkat pada generasi berikutnya. Tak ada pendekatan yang lebih baik selain melakukan persuasif sedini mungkin kepada calon pelanggan.

Database wajib pajak

Selain itu, permasalahan besar yang dihadapi otoritas adalah tax payer database. Rasio wajib pajak yang tercatat jauh dari ideal, bahkan termasuk rendah di kawasan Asia. Self Assesment System yang dianut tidak dengan sendirinya akan diikuti oleh wajib pajak. Di sisi lain, sifat sukarela yang menjadi dasar dari sistem tersebut sangat mungkin dapat diraih dengan meniru raksasa media sosial yang saat ini digandrungi terutama Gen Y dan Z seperti Facebook, Instagram, atau Linkedin. Karena social image dan social pressure yang tinggi, mereka dengan senang hati mengisi profilnya selengkap mungkin. Dengan cara ini pula individual tax database yang lengkap, aktual, dan reliable dapat dirancang.

Basis komunitas

Selanjutnya, pendekatan komunitas juga sering kali efektif dilakukan di Indonesia. Strategi ini memang sangat berbeda dengan apa yang otoritas lakukan saat ini. Upaya reformasi yang ada cenderung mendorong (push) agar wajib pajak semakin patuh. Namun melalui komunitas, adanya faktor social image dan pressure akan menarik (pull) para wajib pajak untuk stay in the loop dengan meningkatkan citranya melalui kepatuhan pajak yang tinggi.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa bonus demografi sangat erat kaitannya dengan masa depan perpajakan di Indonesia. Kekuatan berbasis SDM ini sangat sayang untuk diabaikan. Seningga bagi masyarakat umum dan juga otoritas, pemahaman mengenai hal ini juga harus ditekankan sedini mungkin.

*Tulisan dimuat majalah Pajak Volume XIX | November 2015.

M. AKHSANUR ROFIM. Akhsanur Rofi, MM.
Core Faculty PPM School of Management | PPM Manajemen
ROF@ppm-manajemen.ac.id

One thought on “Raih Dividen Demografi Untuk Pajak

  1. Pingback: 3 Cara Memanfaatkan Bonus Demografi untuk Meningkatkan Tax Ratio | News Indotrading

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s