Krisis Ekonomi dalam Bingkai Manajemen Risiko

krisis ekonomiKrisis ekonomi menurut literasi ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana suatu negara atau perekonomian mengalami penurunan. Penurunan tersebut dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator ekonomi makro, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi, produk domestik bruto (GDP), likuiditas keuangan pemerintah, tingkat inflasi, dan berbagai indikator lainnya.

Di sisi lain, penurunan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat, Euro, Yen Jepang, Yuan Tiongkok, dan sebagainya, juga ditengarai sebagian besar pelaku usaha maupun masyarakat umum sebagai indikator terjadinya suatu krisis ekonomi.

Apa pun yang dijadikan sebagai indikator, krisis ekonomi merupakan suatu momok yang sangat dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat, baik individu maupun organisasi pelaku usaha. Apa yang dikhawatirkan? Tidak lain adalah dampak dari krisis ekonomi itu sendiri.

Bagi para pelaku usaha, mulai dari pelaku UMKM hingga korporasi besar, dampak dari krisis ekonomi yang sangat dikhawatirkan adalah menurunnya tingkat keuntungan secara signifikan, yang pada akhirnya berpotensi mengacaukan keberlanjutan usaha mereka, atau bahkan berpotensi mengakhiri denyut nadi operasional usaha mereka.

Sementara itu, bagi masyarakat kebanyakan, krisis ekonomi akan memberikan dampak terhadap turunnya kemampuan finansial mereka, yang pada akhirnya menurunkan daya beli sehingga upaya pemenuhan kebutuhan hidup juga terganggu. Atau bahkan juga mengancam keberlanjutan kehidupan mereka sebagai manusia ekonomi.

Bila kita memahami bahwa suatu kondisi yang disebut krisis ekonomi akan membawa dampak, tentunya tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi tersebut juga memiliki berbagai penyebab yang mungkin. Ditambah pula dengan memahami bahwa kondisi krisis ekonomi juga merupakan suatu potensi kejadian yang mengandung unsur ketidakpastian, maka perihal krisis ekonomi ini dapat kita bingkai dalam konteks manajemen risiko.

Dalam disiplin manajemen, risiko dapat didefinisikan sebagai kejadian yang berpotensi timbul, dan atas kejadian tersebut tujuan suatu aktivitas (dalam hal ini tujuan bisnis) dapat menyimpang. Risiko seringkali dikonotasikan negatif, dan oleh karenanya penyimpangan tersebut seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif pula.

Sebagai contoh, kegagalan suatu peluncuran produk baru yang telah menghabiskan investasi sedemikian besar dianggap sebagai suatu risiko usaha. Hal tersebut dapat dimaknai terjadinya penyimpangan dari suatu tujuan yang telah direncanakan di awal investasi, yakni tampil sebagai pendatang baru di pasar, meraih perhatian pelanggan, dan pada akhirnya mencetak laba yang diharapkan.

Lalu pencurian barang dagangan dalam konteks industri perdagangan eceran (retail), merupakan suatu risiko usaha. Demikian pula dengan potensi gagalnya seorang debitur menyelesaikan kewajiban kreditnya kepada suatu bank, yang merupakan risiko dalam industri perbankan atau jasa keuangan lainnya.

Dalam konteks manajemen risiko, kejadian yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan merupakan suatu hal yang tidak pasti, dan oleh karenanya memiliki tingkat kemungkinan tertentu. Hal ini yang kemudian kita kenal sebagai probabilitas, merupakan faktor risiko yang pertama. Selain faktor tersebut, dampak terjadinya penyimpangan pun sejatinya dapat diukur, paling tidak dapat diperhitungkan. Hal ini kemudian menjadi faktor kedua dalam risiko, yaitu dampak yang ditimbulkan.

Kembali dalam konteks manajemen risiko, dimensi suatu risiko dapat dinilai dari perkalian dua faktor tersebut, probabilitas (kemungkinan) dikalikan dengan dampak yang ditimbulkan.

Lebih lanjut, manajemen risiko juga memperhatikan apa yang akan atau harus dilakukan sebagai tindakan penanganan risiko. Tindakan tersebut dapat berupa tindakan untuk meminimalisasi probabilitas terjadinya risiko, maupun tindakan untuk meminimalisasi dampak yang mungkin ditimbulkannya.

Syahdan, apakah suatu krisis ekonomi merupakan suatu risiko? Dengan menelaah uraian singkat kerangka manajemen risiko di atas, sudah barang tentu kita dapat beranggapan bahwa krisis ekonomi merupakan suatu risiko. Krisis ekonomi memenuhi dua faktor risiko; adanya kemungkinan atau probabilitas dan terdapat pula dampak penyimpangan, baik kerugian maupun keuntungan, yang diakibatkannya.

Dengan memaknai krisis ekonomi dalam bingkai manajemen risiko, maka serta-merta kita dapat memahami bahwa akan dibutuhkan berbagai tindakan preventif untuk meminimalisasi penyebab terjadinya risiko tersebut, serta tindakan korektif untuk meminimalisasi dampak yang timbul sehingga dampak (kerugian) yang diakibatkannya tidak meluas.

Kemudian apa yang dapat kita perbuat untuk mengatasi krisis ekonomi? Pada dasarnya yang dapat dilakukan oleh semua pelaku usaha dan individu pelaku ekonomi adalah tindakan-tindakan yang bersifat preventif; meminimalisasi hal-hal yang dapat menjadi penyebab atau pemicu terjadinya krisis ekonomi.

Bagi para pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga korporasi besar, berproduksi dengan efisiensi tinggi, menjual barang dan jasa tanpa memelihara information asymmetry (keunggulan yang didapatkan akibat menguasai informasi yang tidak dimiliki oleh pihak lain, dalam hal ini pelanggan), mengutamakan pemanfaatan bahan baku dan komponen lokal, dan meminimalisasi utang luar negeri, merupakan sebagian tindakan yang dapat dilakukan dalam upaya meminimalisasi timbulnya faktor pendorong terjadinya krisis ekonomi.

Mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memiliki keunggulan dalam pasokan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak, setidaknya akan turut menyumbangkan tumbuhnya inflasi. Berekspansi besar-besaran dengan memanfaatkan pendanaan luar negeri akan meningkatkan permintaan terhadap valuta asing, dan pada akhirnya melemahkan nilai mata uang negeri sendiri.

Meskipun masih banyak faktor pemicu krisis ekonomi lainnya, paling tidak peningkatan laju inflasi dan pelemahan nilai mata uang sendiri akan mendorong tersendatnya pertumbuhan GDP, dan lambat laun akan menyuburkan kemungkinan terjadinya krisis ekonomi.

Bagaimana halnya dengan para individu pelaku ekonomi? Lebih mudah lagi, meskipun cukup sulit dalam pelaksanaannya; peliharalah tingkat konsumsi sewajarnya, atau lebih idealnya adalah dengan membelanjakan uang yang didapat dengan sebijak-bijaknya. Dan bagi pelaku usaha maupun individu, dengan tidak latah menjadi spekulan valuta asing demi keuntungan jangka pendek semata juga merupakan suatu tindakan yang turut meminimalisasi timbulnya penyebab terjadinya krisis ekonomi.

Bagaimana halnya dengan tindakan korektif? Pada umumnya Pemerintahanlah yang lebih berperan dalam ranah ini dengan berbagai kebijakannya. Namun demikian bukan berarti para pelaku usaha dan individu pelaku ekonomi tidak dapat melakukan apapun sebagai tindakan korektif, dalam upaya meminimalisasi dampak yang telah terjadi agar tidak meluas.

Pada dasarnya tindakan korektif ini harus dilakukan pula oleh para pelaku usaha dan individu pelaku ekonomi lainnya dengan sebijak-bijaknya, tanpa memicu timbulnya suatu krisis baru. Berbagai perusahaan yang mengatas-namakan efisiensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran sebagai tindakan korektif-nya.

Hal tersebut tentunya bukan suatu tindakan korektif yang bijak, karena krisis yang dihadapi diminimalisasi dampaknya dengan menciptakan krisis baru (bagi para pekerja yang terkena PHK). Dan dalam perspektif jangka panjang perusahaan tersebut akan menjumpai berbagai ancaman lain dalam mempertahankan keberlanjutannya.

Kembali ke peran Pemerintah, pada dasarnya pemerintahan suatu negara memiliki tugas dan fungsi mewujudkan kemakmuran bagi segenap rakyatnya. Tentunya dengan berbagai kebijakannya, baik yang ditujukan sebagai tindakan preventif atas krisis ekonomi maupun tindakan korektifnya.

Berbagai paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan oleh Pemerintahan Joko Widodo–Jusuf Kalla, yang telah mencapai paket kebijakan jilid 6 dapat ditengarai sebagai rangkaian tindakan preventif dalam upaya meminimalisasi timbulnya penyebab-penyebab krisis ekonomi, maupun sebagai rangkaian tindakan korektif dalam upaya meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

Bagi para pihak yang beranggapan bahwa di paruh kedua tahun 2015 ini telah terjadi krisis ekonomi di Indonesia, tentunya berbagai paket kebijakan ekonomi 1 – 6 tadi akan dipandang sebagai tindakan korektif; tindakan memadamkan kebakaran dengan tujuan menghentikan laju perambatan api. Sementara itu pihak yang beranggapan bahwa belum terjadi krisis akan memandang rangkaian paket kebijakan tersebut sebagai upaya pencegahan terjadinya krisis.

Apakah berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan tersebut cukup ampuh dalam mencegah timbulnya penyebab krisis ekonomi? atau mencegah meluasnya dampak krisis ekonomi? Belum ada suatu indikasi resmi dan akurat terkait efektivitas berbagai paket kebijakan tersebut dalam mencegah terjadinya dan/atau meminimalisasi dampak krisis ekonomi.

Namun demikian kita perlu berpandangan positif bahwa keputusan (kebijakan) yang diambil oleh pemerintah merupakan pilihan tindakan terbaik dari berbagai alternatif tindakan yang tersedia pada saat keputusan tersebut dibuat. Dan didasari atas berbagai informasi akurat yang tersedia pada saat yang sama.

Mempertanyakan kembali, apakah berbagai paket kebijakan ekonomi tersebut cukup ampuh dan efektif? Bukan keputusan atau kebijakannya yang harus kita nilai efektif atau tidak. Melainkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan diimplementasikan dengan seksama sehingga mencapai tujuan kebijakan yang diharapkan.

Selain hal tersebut, bagaimana segala aktivitas dalam implementasi kebijakan tersebut diamankan dari berbagai risiko pelaksanaan yang mungkin terjadi. Apakah terdapat tindakan-tindakan preventif dan korektif untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut?

Semua itu tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah semata. Para pelaku usaha dan individu pelaku ekonomi pun sangat berkepentingan akan hal ini. Siapa yang akan menghadapai dampak risiko, mereka pulalah yang berkewajiban menjalankan tindakan pencegahannya.

*Tulisan dimuat tabloid Inspirasi Vol. 6 No. 128, 10 November 2015.

APZAlphieza Syam, SE, M.Ak., CMA
Core Trainer & Consultant, PPM Manajemen
PZA@ppmmanajemen.ac.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s