Tanggung Jawab Rantai Pasok

Akhir Februari 2017 lalu, jagad bisnis internasional dikejutkan oleh investigasi Sky News. Tim jurnalis itu menemukan anak-anak berusia empat hingga sebelas tahun dipekerjakan di tambang-tambang kobalt di Provinsi Katanga, Republik Demokrasi Kongo. Kondisi tambang rentan runtuh, sedangkan para pekerja tak mengenakan alat pelindung. Para penambang cilik itu diupah 8 pence, namun harus bekerja 12 jam sehari menambang kobalt -mineral utama pembuat baterai ponsel pintar dan komputer jinjing, macam Apple dan Samsung.

Penelusuran Sky News dan beberapa media lainnya mengungkap perjalanan kobalt tersebut di sepanjang rantai pasok. Pembicaraan tentang rantai pasok yang bertanggung jawab pun terangkat kembali.

Apple Inc. menyatakan, mereka berkomitmen menggunakan material yang bertanggung jawab dan menetapkan standar ketat terhadap pemasok. Zhejiang Huayou Cobalt, perusahaan smelting dan pengolahan kobalt menyatakan bahwa mereka telah memerhatikan isu pekerja anak. Di sisi lain, organisasi nirlaba seperti African Resources Watch menekankan pentingnya transparansi, terutama tentang sumber bahan mentah yang digunakan.

Transparansi dan kolaborasi memang merupakan elemen pendukung terciptanya rantai pasok yang bertanggung jawab. Transparansi adalah terbukanya akses informasi tentang sumber pasokan kepada mitra-mitra rantai pasok, terutama konsumen dan lembaga regulator. Kolaborasi merupakan kemitraan jangka panjang, suatu pola pikir untuk bekerja bersama dan mengusahakan profit bersama. Jika masalah menerpa satu rantai, idealnya, seluruh anggota punya tanggung jawab yang sama untuk menemukan solusi.

Di samping transparansi dan kolaborasi, terdapat 5 elemen lain yang juga berpengaruh terhadap penciptaan rantai pasok yang bertanggung jawab. Dikemukakan oleh David Eriksson dan Göran Svensson pada tahun 2015, pandangan holistik, daya tawar, integrasi vertikal, jarak organisasi (organisational length), jarak geografis, kesenjangan budaya merupakan elemen-elemen tanggung jawab sosial di dalam rantai pasok.

Pandangan holistik diperlukan agar setiap entitas melihat rantai pasok sebagai satu kesatuan, tidak terpecah-pecah. Artinya, praktik logistik yang dilakukan oleh pemasok akan berdampak pada manufaktur, distributor, bahkan konsumen akhir. Hingga akhirnya setiap entitas bertanggung jawab pada rantai pasoknya.

Elemen ini berkaitan dengan daya tawar, yakni kekuatan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh mitra dalam rantai pasok. Entitas berdaya tawar tinggi seperti Apple Inc. misalnya, dapat memberlakukan kebijakan agar pemasok selalu menggunakan pasokan mineral yang bertanggung jawab. Sebaliknya, jika entitas tersebut cenderung tidak bertanggung jawab, seluruh rantai pasok pun sangat sulit berkembang.

Integrasi vertikal, jarak geografis, dan jarak organisasional berkaitan dengan pengendalian. Tingginya tingkat integrasi vertikal dalam suatu rantai pasok memudahkan kendali terhadap praktik logistik yang bertanggung jawab. Entitas yang terintegrasi secara vertikal adalah entitas yang berdiri di bawah induk usaha yang sama. Lazimnya, entitas yang dikontrol oleh induk yang sama akan lebih mudah didorong untuk berkolaborasi karena adanya kewenangan induk untuk menetapkan kebijakan. Dengan adanya kebijakan, entitas tersebut diwajibkan melaksanakan praktik rantai pasok yang bertanggung jawab.

Adapun semakin dekat jarak geografis dan organisasional, semakin mudah pula pengendalian. Ketika rantai pasok tak memiliki keistimewaan integrasi vertikal, jarak geografis, dan jarak organisasional ini, sistemlah yang harus diunggulkan.

Upaya ini akan lebih terdukung bila rantai pasok mampu menjembatani kesenjangan budaya. Dalam konteks rantai pasok global, saling memahami budaya merupakan kunci sukses untuk menerapkan kode etik dan sistem yang bertanggung jawab. Para pelaku rantai pasok tak lain, tak bukan adalah manusia. Kolaborasi yang solid dibangun dari komunikasi. Tanpa pemahaman lintas budaya, mustahil komunikasi dan kolaborasi yang baik bisa dicapai.

A chain is only as strong as its weakest link. Seperti disiratkan oleh perumpamaan tersebut, tanpa pengelolaan yang bertanggung jawab, mustahil mewujudkan sebuah rantai pasok yang benar-benar kuat.

Oleh : Rosa Sekar Mangalandum, M.M.Trainer, Executive Development Program PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di SWA Online, 22 April 2017.

Kolaborasi Multigenerasi

Perbedaan generasi menjadi salah satu bentuk keberagaman (diversity) di organisasi. Bahkan, Universum dalam studinya pun banyak mengaitkan kepemimpinan dengan organisasi yang multigenerasi. Pergerakan angkatan kerja memang akan didominasi oleh generasi muda.  Mereka diprediksi akan semakin cepat memasuki dunia kerja seiring kemudahan akses pendidikan dan teknologi.

Jika melihat organisasi atau tempat Anda bekerja saat ini, Anda tentu menyadari rentang usia karyawan yang makin beragam. Sejak di bangku sekolah, kita terbiasa berada dalam kelompok yang rentang usianya sama (peer group). Namun sekarang, ketika kita dalam dunia kerja yang lebih kompleks, rentang usia tentunya makin beragam. Bisa jadi, saat ini kita sebagai generasi yang lebih tua atau malah lebih muda.

Perbedaan generasi inilah yang menjadi salah satu tantangan bagi organisasi masa kini, dimulai pada  2000-an, terutama saat internet berkembang pesat berkat kemunculan media sosial yang telah menggeser cara berkomunikasi. Bahasan mengenai kesenjangan generasi (generation gap) seringkali kita temukan,seperti  bagaimana kita mengenal Gen Baby Boomers, Gen X, Gen Y atau Millenial hingga Gen Z.

Perbedaan antargenerasi juga banyak dibahas sebagai salah satu sumber konflik di organisasi. BIsa juga sebaliknya, sebab terjadinya konfik di organisasi secara cepat disimpulkan karena adanya perbedaan karakter antargenerasi. Namun, apakah perbedaan generasi ini serta-merta berdampak negatif?

Ada beberapa kiat jika Anda adalah seorang atasan yang memiliki tim dengan beragam generasi. Pertama, buka hati dan pikiran. Dalam dunia psikologi sosial pada 1900-an berkembang istilah simpati dan empati ketika mencoba memahami keadaan orang lain dari perspektif orang tersebut. Istilah ini lalu berkembang menjadi sebuah idiom: “Always put yourself in others’ shoes”.

Sudah selayaknya Anda mengenal dengan baik tim kerja Anda, tidak terbatas pada generasi yang sama dengan Anda. Segala sumber mengenai perbedaan karakter antargenerasi baiknya menjadi bekal Anda dalam memahami bawahan, bukan malah menimbulkan asumsi atau prasangka. Pemahaman terhadap “keunikan” pribadi itu menjadi lebih mudah ketika kita tidak memiliki asumsi atau prasangka terhadap orang lain. Budayakanlah untuk mencoba mengerti dari perspektif orang lain sebelum memutuskan segala sesuatu.

Kedua, terapkan gaya komunikasi efektif. Seberapa sering Anda saling bertatap muka dengan bawahan Anda untuk sama-sama melihat kemajuan hasil kerja? Silakan direfleksikan, apakah gaya komunikasi Anda sudah efektif atau belum? Sudahkah Anda memastikan bahwa pesan, ide, atau arahan yang Anda berikan tersampaikan dengan tepat? Sebaliknya, apakah Anda sudah “mendengarkan” apa yang disampaikan orang lain? Konon, Anda perlu lebih dulu mendengar sebelum didengarkan.

Komunikasi saat ini dipermudah dengan adanya teknologi, pergunakanlah kemudahan yang ada dengan optimal. Namun di sisi lain, pertemuan tatap muka tentu sebisa mungkin diupayakan. Telah banyak organisasi yang menerapkan “fun office” ketika gaya komunikasi makin terbuka, namun kemudahan dalam berbagi ide dan pendapat tentu saja tak boleh melupakan etika.

Ketiga, kolaborasi multigenerasi. Ketika sudah menerapkan kiat pertama dan kedua, tentunya Anda akan makin mengenal pribadi dan bagaimana cara yang efektif dalam mengelola tim Anda. Kolaborasi atau bekerja dengan saling mendukung berdasarkan kemampuan masing-masing tidak tertutup bisa dilakukan antargenerasi. Didasari dengan komunikasi yang efektif, Anda akan bisa “berbagi” dengan ciri khas Anda.

Misalnya, untuk generasi yang lebih senior yang memiliki lebih banyak pengalaman serta nilai-nilai kehidupan dapat membagikan hal tersebut kepada generasi yang lebih muda. Namun, tidak menutup diri untuk beradaptasi dengan kemudahan teknologi dan perubahan yang terjadi. Sebaliknya, generasi yang lebih muda,  sebut saja Gen Y, para Millenial hingga Gen Z, tetap terbuka terhadap masukan atau “cara kerja” para seniornya. Walaupun mereka adalah bawahan Anda, toh tidak ada salahnya untuk melatih kemampuan Anda dalam mendengar.

Intinya berbagi pengetahuan multigenerasi dapat menjadi salah satu penggerak (enabler) bagi kinerja organisasi, sebuah prinsip pembelajaran tanpa batas. Pada 1990, Peter F. Senge dalam bukunya telah meramalkan pentingnya menjadi organisasi pembelajar untuk keberlangsungan organisasi.

Senge menjelaskan, konsep organisasi yang terus melebarkan kapasitas untuk meraih tujuan bersama. Pola-pola berpikir terus diperbaharui serta bebas berkembang. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda percaya bahwa kolaborasi multigenerasi itu mungkin Anda lakukan?

Oleh: Yosefin C. Pranadewi –  HR Consultant, PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di Sindo Weekly No. 07 Tahun VI, 17-23 April 2017 p. 82

Halal Supply Chain

Makin makmur, makin cerdas, makin religius, makin kritis. Globalisasi perdagangan menyebabkan perubahan perilaku konsumen terutama pada konsumen kelas menengah di Indonesia.

Tuntutan akan produk dan jasa terutama mengenai standar mutu, kualitas produk, dan pelayanan makin tinggi, begitu pula dengan sektor halal. Produk dan jasa halal menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat muslim. Halal dalam bahasa Indonesia berarti “diijinkan”. Produk halal adalah barang atau pun jasa yang dihasilkan melalui proses yang berbasis syariat Islam.

Persepsi masyarakat saat ini, produk halal identik dengan industri makanan. Menurut Thomson Reuters dalam laporan State of Global Islamic Economy (2014-2015), produk halal tidak hanya sekadar industri makanan saja, namun juga diantaranya meliputi industri kosmetik dan farmasi, sistem keuangan berbasis islam, fashion, media dan rekreasi, serta konsep pariwisata halal.

Konsep pariwisata halal mulai dikenalkan tahun 2015 melalui acara Word Halal Tourism Summit (WHTS) di Abu Dhabi. Pariwisata halal adalah bagian dari sektor kepariwisataan yang menyasar konsumen muslim. Salah satu contoh dari lingkup pariwisata halal ini adalah pelayanan hotel syariah.

WHTS menyebutkan bahwa tahun 2019 diprediksi belanja produk halal akan mencapai 200 juta dolar. Sejauh ini, total pengeluaran muslim untuk pariwisata halal secara global 12-14%. Peluang ini ditangkap oleh Kementerian Pariwisata dengan menetapkan tiga provinsi di Indonesia untuk tujuan wisata halal, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Nusa Tenggara Barat.

Selain industri pariwisata, peluang konsep produk halal ini ditangkap oleh beberapa perusahaan kosmetik. Konsep halal yang diusung seperti kandungan kosmetik yang halal serta proses pengolahan dari bahan kimia menjadi produk jadi sesuai syariat Islam.

Bahan yang mengandung kolagen, plasenta, gelatin hewani, gliserin hewani dan kandungan-kandungan berbahaya tergolong non-halal sebisa mungkin dihindari. Tak cuma di Indonesia, negara-negara tetangga pun mengeluarkan rangkaian produk kosmetik halal. Menurut Thomson Reuters, pada tahun 2019 total belanja muslim untuk industri ini mencapai 6,6% secara global.

Hal-hal diatas mengindikasikan bahwa permintaan produk halal semakin meningkat setiap tahunnya dikarenakan tumbuhnya populasi muslim dunia yang besarnya dua kali lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan populasi global.

Untuk menjawab tantangan ini, perusahaan perlu menyadari pentingnya konsep manajemen rantai pasok halal (Halal Supply Chain Management). Tieman (2012) dalam konsepnya menyebutkan halal dalam rantai pasok berarti kegiatan keseluruhan entitas yang terlibat sepanjang rantai pasok dari hulu ke hilir menerapkan konsep yang sesuai syariat Islam, dimulai dari pemilihan pemasok, proses produksi, penyimpanan, sampai dengan distribusi (memisahkan penyimpanan dan pengiriman produk halal agar terhindar dari kontaminasi).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim, bercita-cita sebagai pusat produk halal dunia. Selain Indonesia, Malaysia dan Jepang juga antusias untuk menjadi pusat produk halal. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan konsep yang diusung oleh Malaysia melalui “Halal Master Plan” dengan fokus kepada knowledge, human capital, production, dan investment dengan berkolaborasi dengan beberapa stakeholder.

Jepang juga tidak mau kalah dalam menangkap peluang ini dengan menetapkan kota Fuji sebagai wisata kota halal mengingat wisatawan muslim akan ada sebanyak 700 ribu orang yang pergi ke Jepang pada tahun 2020 (Brand Research Institute).

Namun, untuk bisa optimal dalam menerapkan konsep halal supply chain management, diperlukan pengawasan dan komitmen dari seluruh stakeholder. Adapun di Indonesia sendiri belum sepenuhnya bisa menerapkan konsep ini. Hal ini terkait dengan beberapa hambatan dalam penerapan konsep halal supply chain management, di antaranya:

  1. Pada pelaksanaannya, sertifikat halal MUI baru sebatas proses produksi saja, belum menyentuh ke sisi pemasok, retailer, hingga pedagang eceran.

  2. Masih adanya beberapa perusahaan yang belum mengantongi sertifikat halal MUI.

  3. Undang-undang no. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) belum diterapkan secara wajib bagi seluruh industri. Isu yang terdengar bahwa UU ini akan wajib dijalankan di tahun 2019.

Menurut penelitian Talib, Hamid, dan Zulfakar (2015), kunci sukses untuk implementasi halal supply chain management adalah sebagai berikut :

  1. Dukungan pemerintah, berupa komitmen bersama.

  2. Aset khusus, misalnya armada khusus selama operasi transportasi dengan prinsip efisiensi namun kualitas tetap terjaga.

  3. Teknologi informasi, mengintegrasikan teknologi untuk pertukaran informasi selama proses tracking dan tracing guna pengukuran kinerja operasi dan pengawasan.

  4. Sumber daya manusia, memberikan edukasi berupa pelatihan guna lebih memperdalam pemahaman konsep dan terapannya.

  5. Hubungan yang kolaboratif secara vertikal dan horizontal, berupa kepercayaan, transparansi, keterbukaan informasi antar pihak dalam rantai pasok guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi bersama.

  6. Sertifikasi halal, pembuatan standar dan pedoman halal.

Oleh: Annisa Kusumawati, M.M.  – Trainer, Executive Development Services PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di SWA Online, 12 April 2017.

Mengelola Objek Wisata di Indonesia untuk Kemajuan Masyarakat

Banyaknya tempat wisata di Indonesia merupakan sebuah potensi yang penting untuk dikelola dan ditangani dengan baik. Agar potensi tersebut dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan negara, baik dari segi ekonomi, sosial masyarakat, dan juga pelestarian lingkungan hidup.

Objek wisata Danau Toba, Air Terjun Sipiso Piso, Pulau Weh, Pulau Komodo, Pantai Kuta, sepertinya sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan dunia.

Banyaknya tempat wisata di Indonesia merupakan sebuah potensi yang penting untuk dikelola dan ditangani dengan baik. Agar potensi tersebut dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan negara, baik dari segi ekonomi, sosial masyarakat, dan juga pelestarian lingkungan hidup.

Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Melalui peraturan ini ditentukan ruang lingkup pedoman pengelolaan meliputi, (a) pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, (b) pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, (c) pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, (d) pelestarian lingkungan.

Kontribusi yang dapat diberikan dari destinasi wisata terkait kepada pendapatan daerah atau provinsi maupun negara antara lain: pendapatan yang diperoleh dari wisatawan yang datang, pergerakan ekonomi masyarakat sekitar lokasi wisata, dan semakin dikenalnya lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Indonesia.

Bila melihat pada besarnya kunjungan wisatawan ke Indonesia pada tahun 2016, Kementerian Pariwisata menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia sebesar 272 juta wisatawan. Wisatawan tersebut meliputi 12 juta berasal dari mancanegara dan 260 juta merupakan wisatawan nusantara. Lebih lanjut dalam situs kemenpar.go.id, menyampaikan pemerintah ke depannya menetapkan target kunjungan sebanyak 20 juta wisatawan asing dengan target pemasukan devisa sebesar Rp260 triliun. Target tersebut optimis dapat dicapai mengingat pada 2014, sektor pariwisata menyumbang devisa sebesar US$10,69 miliar atau setara dengan Rp136 miliar.

Selain pendapatan yang diperoleh negara, kontribusi yang diperoleh melalui pengelolaan destinasi wisata yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah bergeraknya perekonomian. Pergerakan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari aktivitas perdagangan yang muncul disekitar lokasi wisata, dan lapangan pekerjaan yang tercipta.

Selain itu, perkembangan sosial, pengetahuan, serta teknologi masyarakat sekitar destinasi dapat terjadi seiring dengan dinamisnya pergerakan keluar masuknya pengunjung yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia bahkan dari luar negeri.

Kontribusi untuk pendapatan negara dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar destinasi wisata akan berjalan bila didukung oleh terjaganya kelestarian lingkungan di sekitarnya.

Panorama berbagai destinasi wisata yang disebutkan di atas tidak terlepas dari dukungan  keindahan lingkungan alam yang ada di sekitarnya. Sesuai dengan pedoman pengelolaan berkelanjutan yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata yaitu terjaganya lingkungan, aktivitas maupun kegiatan terkait lingkungan alam  patut menjadi perhatian  para pengelola destinasi wisata yang ada di Indonesia.

Untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dapat dimulai dengan menjaga kebersihan seperti penyediaan tempat sampah dan pengelolaan limbah di sekitar tempat wisata. Hal lain yang dapat dilakukan adalah menetapkan aturan maupun arahan serta memastikan hal tersebut tersosialisasi kepada para wisatawan.

Aturan atau arahan tersebut dapat berupa ketentuan penggunaan pakaian saat mengunjungi destinasi wisata daerah tertentu agar tetap mempertahankan kekayaan budaya asli daerah yang berlaku, menjaga kestabilan tanaman maupun binatang dengan tidak memetik tanaman atau mengganggu binatang di area tersebut.

Agar bisa memastikan pengelolaan destinasi wisata berjalan dengan maksimal, sangat penting terjadi sinergi serta adanya komitmen dari perusahaan maupun masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaannya.

Mari kita ambil bagian dalam pengelolaan destinasi nasional melalui langkah nyata saat kita mengunjungi lokasi tersebut. Jaga kebersihan lokasi wisata, dan patuhi aturan yang berlaku untuk keberlangsungan wisata Indonesia. Kunjungi, lestarikan dan dukung terus pengelolaan dengan sinambung destinasi wisata Indonesia, kenalkan ke semua orang di Indonesia serta seluruh belahan dunia.

Keberlangsungan destinasi wisata, mendukung kemajuan masyarakat Indonesia.

Oleh : Fransiska Romana, M.M. Research Specialist, Organization Development Services | PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di marketplus.co.id, 10 April 2017.

Simulasi Pembelajaran Konsep Manajemen

Adalah Simulasi, sebuah replikasi atau visualisasi dari perilaku sebuah sistem yang terdiri dari seperangkat variabel yang menampilkan ciri utama dari sistem yang sebenarnya (Udin Syaefudin Sa’ud: 2005). Simulasi memungkinkan keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana ciri-ciri utama itu bisa dimodifikasi secara nyata. Sejatinya simulasi merupakan bentuk penyederhanaan dari realitas dengan menggunakan beberapa asumsi. Faktor manusia sulit diwakilkan dalam simulasi, sehingga simulasi tidak 100% menggambarkan sistem yang riil, namun dapat mewakili sistem yang riil tersebut untuk kebutuhan pembelajaran manusia.

Begitu juga dalam pembelajaran sebuah konsep manajemen, penerapan simulasi manajemen memiliki keunikan tersendiri, namun organisasi sebaiknya lebih bijaksana dalam mengembangkan sebuah simulasi, apakah ada kesamaan atau benchmark yang bisa diterapkan untuk konsumennya yang lain. Tujuannya adalah simplifikasi penyusunan model dan kenyataan bahwa dalam beberapa hal ada kesamaan proses yang dilakukan oleh organisasi yang berbeda. Hal-hal yang berbeda dapat dipertimbangkan dalam faktor ‘asumsi’.

Beberapa contoh simulasi ini adalah: simulasi membuat produksi sebuah barang dengan memperkirakan biaya produksi dan berapa lama sebuah produk dapat dihasilkan; simulasi perhitungan investasi dapat memperkirakan keuntungan organisasi dan berapa lama modal investasi terbayarkan; simulasi evakuasi karyawan di dalam gedung perkantoran untuk memperkecil risiko keselamatan kerja, dan lain sebagainya.

Keuntungan dari menerapkan simulasi sebelum mengambil keputusan di dunia nyata adalah tidak ada risiko dari kesalahan pengambilan keputusan sehingga manusia dapat mengambil pelajaran dari setiap langkah sebelum keputusan di dunia nyata dilaksanakan. Sedangkan kerugiannya adalah, manusia harus mempersiapkan skenario ketika dalam dunia nyata terjadi hal-hal yang tidak diperhitungkan karena adanya asumsi-asumsi atau penyederhanaan kenyataan dalam simulasi.

Di banyak negara maju, perusahaan banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendesain simulasi ini. Simulasi dapat berupa alat permainan, bahkan sampai bentuk software. Tahap awal membutuhkan peneilitian yang mendalam mengenai sistem yang akan diwakili dalam simulasi, kemudian diteruskan tahap pengembangan. Tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah dan perusahaan bekerja sama mempersiapkan dana ini. Dampaknya adalah harga sebuah produk simulasi menjadi mahal.

Sayangnya, biaya penelitian di Indonesia rendah, sehingga konsep simulasi menjadi seadanya. Jika membeli dari luar negeri, harganya tentu mahal. Karena itu, Indonesia harus mulai menggalakkan riset supaya tidak kalah bersaing.

Berikut ini adalah langkah-langkah menyusun simulasi:

  1. Memformulasikan dengan matang tujuan penyusunan simulasi dan faktor-faktor yang secara siginifikan memengaruhi beroperasinya sebuah sistem manajemen.

  2. Analisa faktor-faktor yang tidak signifikan memengaruhi sistem manajemen, seberapa besar dampaknya jika faktor-faktor ini diabaikan atau diberi bobot pengaruh yang kecil, atau digabungkan dengan salah satu faktor yang signifikan pada nomor satu

  3. Menyusun persyaratan, misalnya: berapa lama sebuah proses dilakukan secara rata-rata, berapa standar deviasinya; apakah ada masa dimana proses melakukan pekerjaan berlebih, apakah ada masa dimana pekerjaan tidak banyak.

  4. Faktor keamanan manusia, barang, peralatan. Ketiga faktor ini Perlu kepastian keamanan dan keselamatan, terutama manusia. Pertimbangkan juga probabilitas kehilangan dan/atau kerusakan barang dan peralatan, serta perkiraan biaya risiko yang ditanggung.

  5. Hasil simulasi menggambarkan perkiraan sebuah model manajemen berjalan, bukan merupakan sebuah hasil final yang dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan tak terduga. Jangan lupa untuk mengakomodir beberapa asumsi yang digunakan di awal pengembangan simulasi dalam mengambil keputusan.

  6. Beri ruang untuk perbaikan sistem simulasi di masa mendatang.

Bagaimanapun, bantuan simulasi sebelum organisasi mengambil keputusan sangatlah penting karena dapat memberikan gambaran akan dampak yang mungkin terjadi. Sehingga organisasi dapat memperkirakan keuntungan dan risiko yang mungkin dihadapi. Sebuah organisasi yang ingin menyusun simulasi harus tetap bijaksana dalam mengambil keputusan dan mempersiapkan penyimpangan yang mungkin terjadi tidak sesuai simulasi.

Oleh: Ricky Virona MartonoTrainer, Executive Development Program – PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di  SWA Online, 4 April 2017.

Operasi Tangkap Tangan dan Akuntan Forensik

Akhir-akhir ini KPK banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang akhirnya menjadi populer. Apalagi ketika KPK berhasil menciduk pejabat-pejabat pemerintah yang berkuasa sedang ‘transaksi’ dengan para penguasa uang, lalu timbullah conflict of interest.

Dalam Tuanakotta (2010), conflict of interest atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, salah satunya bisnis plat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarganya yang menjadi rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan dunia bisnis.

Tuanakotta juga menjelaskan bahwa ciri-ciri seseorang menjadi pemasok atau pemeran utama dalam kasus korupsi dengan mekanisme conflict of interest adalah sebagai berikut:

  1. Selama bertahun-tahun. Bukan saja selama pejabat tersebut berkuasa. Dengan kontrak jangka panjang, bisnis berjalan terus meskipun pejabat tersebut sudah lengser.

  2. Nilai kontrak-kontrak itu relatif mahal ketimbang kontrak yang dibuat at arm’s length. Dalam bahasa sehari-hari praktik ini dikenal sebagai mark up atau penggelembungan.

  3. Para rekanan ini, meskipun hanya segelintir tetapi menguasai pangsa pembelian yang relatif besar di lembaga tersebut.

  4. Meskipun rekanan ini keluar sebagai pemenang dalam proses tender yang resmi namun kemenangannya dicapai dengan cara-cara tidak wajar.

  5. Hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan bisnis. Pejabat atau penguasa bisa menggunakan sanak saudaranya sebagai ‘orang depan’ atau ada persekongkolan yang melibatkan penyuapan.

Korupsi dengan mekanisme penyalahgunaan wewenang dan penyuapan merupakan jenis fraud yang paling sulilt dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Pertanyaan besar yang mungkin tidak diperhatikan banyak orang adalah ketika KPK berhasil menangkap para pelaku korupsi, lalu siapa yang berperan dalam menentukan besaran kerugian yang ditimbulkan?

Jawabannya tidak lain adalah seorang Akuntan Forensik. Akuntan Forensik yang berperan menentukan kerugian dalam OTT adalah BPK, BPKP dan KPK itu sendiri. Perkembangan minat akuntan forensik sangat pesat namun memang tidak banyak diperhatikan oleh kalangan yang bukan dari bidang hukum dan akuntansi.

Di Indonesia akuntan forensik lebih banyak digunakan di sektor publik karena penyelesaian sengketa di sektor privat cenderung diselesaikan di luar pengadilan. Akuntan Forensik erat kaitannya dengan besaran kerugian yang ditimbulkan, di sektor publik berurusan dengan kerugian bagi Negara dan keuangan Negara, sedangkan di sektor privat kerugian terjadi karena cidera janji dalam suatu perikatan kontrak.

Profesi akuntan forensik berkembang pesat ketika Pricewaterhouse Cooper (PwC) berhasil membongkar kasus Bank Bali pada tahun 1999, yang mana PwC dengan software canggihnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk diagram cahaya (sunburst). PwC sebagai akuntan forensik yang mengungkap kasus tersebut menggunakan metode follow to money hasil korupsi Bank Bali dan in dept interview kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam mengungkap dan menentukan besaran kerugian yang ditimbulkan seorang akuntan forensik harus dapat berpikir kreatif atau dengan kata lain berpikir seperti atau seolah-olah menjadi pelaku kecurangan/korupsi tersebut, karena kecurangan hanya bisa terjadi dengan adanya persengkokolan.

Seorang akuntan forensik juga harus memiliki intuisi yang tajam agar dapat merumuskan teori persengkokolan dan mengenali pola kecurangan. Peran besar akuntan forensik adalah membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkapan kecurangan, karena seringkali kecurangan dilakukan secara bersama-sama sehingga sulit untuk memulai kapan dan dari mana kecurangan tersebut harus diungkap.

Selain memperhitungkan besaran kerugian yang ditimbulkan akuntan forensik juga termasuk saksi ahli yang dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli dalam pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP Pasal 179 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Tuanakotta pun menjelaskan bahwa jikalau seorang auditor dapat dikatakan sebagai akuntan yang berspesialis dalam auditing, maka akuntan forensik menjadi spesialis yang lebih khusus lagi (super specialist) dalam bidang fraud atau biasa kita sebut sebagai fraud auditor dan fraud examiner.

Akuntansi forensik di Indonesia masih sangat baru dan memiliki prospek yang bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun hal ini masih belum mendapatkan perhatian lebih dari Asosiasi Akuntan. Ini disebabkan karena masih minimnya pangsa pasar dan isu akuntansi forensik tersebut belum dapat diukur urgensinya. Padahal dunia bisnis saat ini semakin kompleks dan tingkat kecenderungan penyelesaian sengketa bisnis yang dibawa hingga ke pengadilan semakin meningkat.

Gencarnya OTT yang sudah dilakukan KPK, menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi ataupun fraud di Pemerintahan bisa dibilang belum membuahkan hasil. Selain itu, juga menunjukkan bahwa belum adanya penurunan tingkat korupsi di pemerintahan dan semakin diperlukannya para akuntan forensik.

Well, bagi Anda yang saat ini sudah menjadi seorang akuntan, inilah saatnya!

Oleh: Martdian Ratna Sari, M.Sc– Faculty Member PPM School of Management

*Tulisan ini dimuat di SWA Online, 31 Maret 2017.