Community System untuk Pelabuhan Kita

Nusantara terdiri ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sebaran pulau-pulau tersebut terkoneksi dengan berbagai moda transportasi. Dalam koneksi tersebut terjadi begitu banyak perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya, berjuta logistik bergerak setiap hari, jam, bahkan menit.

Data Worldbank pada 2016 menunjukkan indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia berada di rangking 63, mengalami penurunan dari 2015 yang bertengger di urutan 53. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan dengan skor rata-rata yang diperoleh untuk seluruh indikator pengukuran yang dilakukan, yakni 2.98 (skala 1-5). Nah, skor tersebut didapat dari penilaian terhadap international shipment, logistics quality and competence, dan tracking and tracing.

Bicara logistik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kemaritiman, salah satu industri yang terlintas dibenak kita barangkali adalah kepelabuhanan. Dwelling time adalah kata yang banyak diperbincangkan saat ini. Hingga sekarang, Pemerintah berusaha untuk mengurangi waktu tinggal kargo di seluruh pelabuhan sekunder dan tersier dalam wilayah Indonesia.

Data berbagai sumber menyatakan, rata-rata waktu tinggal di Tanjung Priok turun menjadi antara 3,7-4,2 hari pada akhir 2016. Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai waktu 1 minggu. Pemerintah bahkan menetapkan target waktu 2,2-2,5 hari saja.

Untuk mempercepat waktu tinggal di pelabuhan, Pemerintah terus menggenjot kinerja proses birokrasi di pelabuhan. Peningkatan kinerja dilakukan dengan melakukan percepatan proses layanan yang ada pada setiap poin kontak pelanggan ataupun pengguna layanan kargo di pelabuhan, meliputi pengelola pelabuhan, bea cukai, karantina, imigrasi dan lain sebagainya.

Berbagai langkah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan pengurangan waktu tunggu tersebut, misalnya dengan penerapan teknologi dalam mendukung automasi dan pergerakan dokumen sehingga prosesnya menjadi lebih singkat dalam segi waktu. Selain itu, konektivitas dalam koordinasi dan proses persetujuan dokumen juga diprioritaskan.

Pemerintah bisa belajar dari negara lain dalam memecahkan persoalan waktu tunggu di pelabuhan. Di sana, waktu tunggu bisa diminimalisasi oleh para pemberi layanan di pelabuhan tersebut.

Beberapa pelabuhan di luar negeri bisa mengurangi waktu tunggu melalui penerapan teknologi terintegrasi, yang dikenal dengan PCS (Port Community System). PCS adalah sebuah platform elektronik berbasis teknologi yang menghubungkan sistem dari seluruh organisasi yang terlibat dalam aktivitas kepelabuhanan. PCS ini kemudian akan membentuk sebuah komunitas.

Misalnya saja, Port Valencia. Setelah penerapan PCS, pihak custom mendapatkan informasi daftar barang serentak dengan penerimaan daftar di pengelola pelabuhan. Pengecekan berjalan secara bersamaan antara pihak pelabuhan dan kantor pusat custom Spanyol. Proses pengecekan 5000 dokumen dilakukan dalam waktu 3 menit, jauh lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan sebelum penerapan PCS yang mencapai 4 jam. Plus, semua dokumen yang diproses paperless alias tanpa kertas. Puluhan pelabuhan di dunia yang menerapkan PCS juga telah mendapat manfaat positif sistem ini.

Integrasi yang melibatkan berbagai pihak dalam proses di pelabuhan mendorong kecepatan dalam pelayanan. Jika sistem ini berjalan di sekian banyak pelabuhan di Indonesia, percepatan waktu tunggu di pelabuhan pun bisa dicapai. Dengan begitu, indeks kinerja logistik Indonesia juga akan ikut meningkat.

Mari manfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa.

Oleh: Fransiska Romana, M.M.Research Specialist, Organization Development Services | PPM Manajemen

*Tulisan ini tayang di Majalah Sindo Weekly No.21 Tahun VI, 24-30 Juli 2017

Model Bisnis di Era Inklusi Ekonomi

Sekali waktu penulis mendapati sebuah cuplikan artikel, “Perusahaan taksi terbesar di dunia, Uber, tidak memiliki kendaraan. Perusahaan media terpopuler, Facebook, tidak membuat konten. Perusahaan ritel dengan nilai tertinggi, Alibaba, tidak memiliki persediaan. Dan perusahaan penyedia akomodasi terbesar, Airbnb, tidak memiliki properti sama sekali. Sesuatu yang besar sedang terjadi.”

Penasaran yang menyerang membuat penulis mengulik lebih dalam. Kata kunci yang kemudian muncul pada sebuah artikel di media internasional adalah “The property is at the interface”. Lalu dilanjutkan dengan pendapat dari Tom Goodwin, seorang eksekutif grup media Havas dari Perancis, yang mengatakan bahwa saat ini perusahaan yang bernilai tinggi adalah perusahaan yang mampu menghubungkan konsumen dengan penyedia produk/jasa.

Pada model bisnis yang baru berkembang ini, penyedia produk/jasa bisa saja berasal dari perusahaan kecil atau perseorangan yang jangkauan pasarnya kecil, yang biasa kita kenal dengan UMKM atau bisnis mikro. Dengan konektivitas yang ditawarkan perusahaan-perusahaan besar tersebut, Si Mikro dapat memperbesar pasarnya, menjangkau bukan hanya lokal, tapi juga internasional. Ini adalah salah satu penerapan dari inklusi ekonomi.

Lalu apa itu konsep inklusi ekonomi? Secara sederhana dapat diartikan sebagai penyediaan akses bagi semua kalangan, termasuk mereka yang kurang beruntung, atau yang selama ini dianggap unbankable, agar pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara merata. Hal ini juga dikenal dengan sebutan inklusi pertumbuhan.

Pada ekonomi yang menginklusi seluruh bagian masyarakat, semua orang dapat mengambil peran apapun, baik itu produsen, penyalur, pekerja, maupun pembeli tanpa mengkhawatirkan keterbatasaan jangkauan. Semua dapat terjawab melalui kolaborasi dan partnership.

Selama ini seringkali pikiran kita terjebak dalam angka. Begitu angka pertumbuhan dan PDB meningkat, maka persepsi yang timbul adalah kondisi ekonomi negeri telah membaik. Pertanyaannya, apakah kondisi tersebut membaik di seluruh kawasan? Dari ujung barat sampai timur negeri? atau hanya di kota-kota besar, pusat pemerintahan, dan pusat ekonomi? Bagaimana dengan daerah perbatasan?

Dalam sebuah artikel yang berjudul “An Economy for The 99%”, Oxfam menuliskan bahwa saat ini ketimpangan ekonomi adalah ancaman utama terhadap kestabilan sosial. Salah satu hasil identifikasinya menyebutkan, delapan orang terkaya memiliki kekayaan yang setara dengan setengah populasi termiskin dunia. Hasil lain yang mencengangkan adalah, sejak 2015, 1% orang terkaya dunia memiliki kekayaan yang lebih besar dibandingkan aset milik 99% penghuni lain planet ini. Tidak heran jika timbul ungkapan yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin.

Fasilitator untuk pertumbuhan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi adalah sektor keuangan. Sektor ini juga mampu memberikan multiplier effect pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Sektor ini dapat membantu menyalurkan dana dari yang lebih kepada yang butuh. Pentingkah hal ini untuk Indonesia?

Mari kita lihat persentase WNI dewasa yang memiliki rekening di bank baru 36% di tahun 2014, menurut Global Financial Inclusion Index. Bandingkan dengan negara tetangga kita, Thailand 78% dan Malaysia 81%. Bahkan Tanzania pun telah mencapai 40%. Tingkat keterlibatan masyarakat negara kita jauh tertinggal di sektor ini. Jadi jangan heran kalau permodalan berputar hanya di bagian tengah ke atas piramida masyarakat sehingga angka pertumbuhan ekonomi kita tidak lebih dari cerminan pertumbuhan ekonomi di kalangan menengah ke atas.

Sektor keuangan ini begitu penting karena mampu membuat seluruh bagian masyarakat terkoneksi dalam pasar serta memitigasi risiko. Berdasarkan fungsinya inilah sektor keuangan dianggap sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan pemerataan pertumbuhan melalui konsep inklusi keuangan.

Pasca krisis global di tahun 2008, terutama negara-negara maju merasakan bahwa para penghuni dasar piramida masyarakat, mereka yang selama ini dianggap unbankable, terkena dampak yang terparah dan mereka sangat membutuhkan bantuan untuk dapat bangkit. Pada G20 Pittsbugh Summit 2009, para anggota G20 satu suara mengenai kebutuhan akan peningkatan akses keuangan bagi kalangan ini.

Lalu disepakatilah 9 Principles for Innovative Financial Inclusion pada 2010 di Toronto Summit sebagai panduan kebijakan pengembangan inklusi keuangan. Prinsip tersebut adalah: leadership, diversity innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework.

Saat ini kita dapat melihat peningkatan skema ekonomi yang mengarah kepada kesepakatan tersebut. Sebut saja kredit mikro, asuransi mikro, micro-saving, micro-pension products, dan serangkaian produk keuangan untuk kalangan mikro lainnya. Di Indonesia sendiri sejak 2013 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) telah diatur dan diawasi oleh OJK. LKM ini berjasa besar dalam mendorong pemberdayaan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan UMKM yang selama ini memiliki akses terbatas ke lembaga keuangan formal.

Komitmen inklusi keuangan ini sekarang makin ditunjang oleh teknologi. Oleh karena itu, mulai beberapa tahun terakhir Anda mulai terhubung kembali dengan para pelaku bisnis mikro. Siapa yang menyangka ojek akan sepopuler sekarang jika tidak ditunjang oleh partner bisnis berskala multinasional. Atau membayangkan mereka yang bermukim di pusat pemerintahan dapat belanja pakaian batik langsung dari produsennya yang ada di pedesaan dan berjarak ratusan kilometer. Bahkan berdonasi pun dapat dilakukan dengan lembaga amal dari belahan lain negara ini yang belum pernah Anda temui secara langsung.

Mengutip sebaris kalimat dari laman presidenri.go.id. “Tiga ratus sepuluh juta pengguna gadget yang terkoneksi internet di Indonesia adalah  potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan melalui inklusi keuangan digital.” Maka tidak heran, social entrepreneur yang saat ini berkembang sangat pesat, ternyata juga ditunjang fintech. Hal tersebut sudah dianggap sebagai tangan kanan para social entrepreneur untuk menjangkau semua partner dan customer-nya, dimanapun, dari kalangan apapun.

Inilah gambaran nyata dari bisnis di era keterlibatan. Pelaku bisnis akan berlomba-lomba berkolaborasi. Bahkan saingan pun dijadikan partner. Karena lebih baik berkolaborasi untuk menghasilkan kue yang lebih besar daripada memperebutkan kue yang tidak seberapa, bukan?

Lalu apa yang dapat dilakukan oleh para pemain lama dalam lingkaran bisnis di negara ini? Cukupkah improvisasi dalam mengejar tuntutan dan perkembangan baru era inklusi? Ataukah transformasi model bisnis jawabannya?

Selamat berefleksi!

Oleh: Tasya Juwita, M.M. – Trainer, Executive Development Services PPM Manajemen

Mengurangi Risiko Gagalnya Tol Laut

Bicara sebuah proyek, sejatinya pembangunannya akan berjalan baik ketika segenap stakeholder ikut mengetahui, memantau, dan mendukung jalannya proyek tersebut. Pada kenyataannya, tidak semua stakeholder memiliki akses informasi terhadap keberhasilan sebuah proyek, di sisi lain juga menuntut tanggung jawab dan ingin mengetahui perkembangan proyeknya untuk kepentingan organisasi.

Hal di atas juga berlaku pada proyek Tol Laut yang saat ini sedang dibangun Nusantara. Jika ikatan dengan stakeholder terjalin baik, hasil sebuah rencana dan kegiatan akan sangat signifikan. Masyarakat pun ikut mendukung dan pasti dengan segera menikmati hasilnya.

Sejatinya langkah menjalin kerjasama dengan stakeholder ini diawali dengan memetakan stakeholder itu sendiri.

Mereka dipetakan menurut pengaruh (power) dan kepentingan (interest) terhadap sebuah proyek – dalam hal ini adalah pembangunan Tol Laut – untuk tujuan komunikasi dan kontrol dari pelaksana dan pemilik proyek kepada stakeholder-nya.

Power menunjukkan bagaimana stakeholder dapat memengaruhi keberlangsungan dan menentukan arah pembangunan proyek. Contoh: Pemerintah Indonesia memiliki power yang tinggi, masyarakat Indonesia memiliki power yang rendah.

Interest menunjukkan tingkat kepentingan dan ketertarikan stakeholder terhadap keberhasilan sebuah proyek. Rakyat Indonesia dan kalangan pengusaha memiliki interest yang tinggi karena hasil pembangunan Tol Laut sangat memengaruhi kegiatan mereka. Yang memiliki interest rendah adalah mereka yang kegiatannya tidak terpengaruh oleh keberhasilan pembangunan Tol Laut, misalnya: pengusaha yang cakupannya di dalam satu kota saja, karyawan swasta, guru.

Setelah dilakukan pemetaan, pelaksana proyek melaksanakan strategi kerjasama, komunikasi, dan kontrol yang berbeda menurut posisi stakeholder tersebut. Karena setiap stakeholder memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang berbeda terhadap sebuah proyek, maka pendekatannya pun berbeda. Strategi ini diterapkan secara rutin sesuai kebutuhan dan perkembangan proyek.

Ilustrasi pemetaan stakeholder adalah sebagai berikut1:

Stakeholder yang memiliki kepentingan (interest) yang tinggi dan kekuatan (power) yang tinggi terhadap keberhasilan proyek –misalnya, Bank Dunia yang memberi pinjaman dana untuk pembangunan infrastruktur Tol Laut- harus dikelola sebaik mungkin, dipuaskan keinginannya, dan dibina hubungannya setelah proyek berakhir.

Pemerintah Indonesia sebagai pemilik dan pelaksana proyek juga harus rutin memberi laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang dipinjam, kemana aliran uang, digunakan untuk apa, bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur, kendala yang dihadapi, dan potensi peningkatan ekonomi dengan pembangunan tersebut. Pada akhirnya Bank Dunia menginginkan rate of return yang menguntungkan.

Stakeholder yang memiliki kepentingan (interest) yang tinggi dan kekuatan (power) yang rendah terhadap keberhasilan proyek –misalnya, masyarakat- harus terus dikabari perkembangan proyek sampai selesai. Memang masyarakat tidak dapat memengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan infrastruktur, namun dapat memberi masukan atau kritik melalui media massa. Di sisi lain, masyarakat menuntut keberhasilan karena pembangunan infrastruktur menggunakan dana masyarakat juga, yaitu melalui pajak. Keberhasilan pembangunan pun akan mendorong masyarakat lebih percaya kepada Pemerintah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

Terhadap stakeholder dengan power rendah dan interest tinggi perlu dipuaskan dengan menyediakan sarana diskusi melalui media massa dan menyediakan informasi yang mereka butuhkan supaya mereka yakin proyek Tol Laut berjalan sesuai koridor yang disepakati.

Untuk stakeholder dengan power dan interest rendah, informasi yang disampaikan oleh pemilik dan pelaksana proyek dapat menjadi rujukan keberhasilan (benchmark) dalam menerapkan rencana proyek.

Rencana dan proses pelaksanaan proyek harus dikomunikasikan secara berkala oleh Pemerintah Republik Indonesia (sebagai pemilik dan pelaksana proyek Tol Laut) kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Bentuk komunikasi ini bisa berupa laporan formal atau pengumuman resmi melalui surat kabar.

Pada akhirnya, strategi komunikasi dan kontrol ini diharapkan dapat memuaskan harapan stakeholder dan mengurangi risiko kegagalan proyek.

1 Angel, George G. Identify stakeholders’ tools and techniques* PMP Certification: A beginner’s guide. McGraw-Hill companies. 2010.

Oleh: Ricky Virona MartonoTrainer, Executive Development Services – PPM Manajemen.

*Tulisan ini dimuat di SWA Online, 18 Juli 2017.

Sayangi Bumi, Waspadai Sampah

Tahukah Anda, riset yang dilakukan University of Georgia tahun 2014 (Plastic waste inputs from land into the ocean, Jambeck et al, 2015), menyebut Indonesia sebagai negara pembuang limbah sampah ke laut terbesar kedua di dunia (0.48 –  1.29 juta ton metrik/tahun) setelah China.

Rasionalisasi yang timbul adalah tentu saja ini karena jumlah penduduk Indonesia yang banyak, dan pasti menghasilkan volume limbah yang berlimpah, lalu peluang membuang limbah ke laut otomatis akan semakin meningkat.

Namun hasil riset mematahkan hipotesa tersebut, karena India yang jumlah penduduk pesisirnya nyaris sama dengan jumlah penduduk pesisir Indonesia, berada di peringkat 12, jauh di bawah Indonesia.

Fenomena tingginya volume limbah Indonesia dipengaruhi banyak faktor. Penduduk yang berjumlah ratusan juta jiwa ini adalah salah satunya. Faktor lainnya adalah proses penanganan limbah itu sendiri, demi melenyapkan berjuta ton sampah setiap tahunnya. Kalau kita ingin hidup terbebas dari limbah, tentu saja kecepatan penanganan harus lebih besar daripada kecepatan produksi limbah itu sendiri.

Produksi sampah atau yang lazimnya disebut timbulan sampah dapat dikendalikan dengan mengedukasi setiap pelaku industri untuk mengurangi volume sampah. Ini sebagian dari tugas regulator dibantu tokoh masyarakat yang berkepentingan agar jangan bosan menggiatkan industri untuk berinovasi menghasilkan produk atau proses yang minim limbah industrinya.

Peran masyarakat juga tak kalah penting di bagian ini untuk ‘memaksa’ industri berupaya keras mengurangi limbahnya, misalnya saja dengan adanya kampanye menolak penggunaan tas plastik dalam berbelanja. Penggunaan plastik diharapkan berkurang, dan minimal berdampak menurunkan volume sampah domestik. Konsep 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) bahkan menjadi dasar penanganan sampah menurut UU no 18/2008.

Tantangan lainnya adalah faktor kapasitas TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) dan Proses –yang sebagian besar saat ini berupa- pengurugan (landfilling) yang ada pada TPA tersebut. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke TPA. Mengapa demikian?
Beberapa faktor memengaruhi hal ini, antara lain ritasi truk, kapasitas truk dan kebutuhan armada truk itu sendiri untuk mengangkut sampah dari beberapa TPS (Tempat Pembuangan Sementara) ke TPA. Kapasitas TPS sendiri juga berpengaruh terhadap kinerja pengangkutan sampah oleh armada truk yang bertugas. Secara global, dapat dikatakan aliran sampah dari sumber sampah hingga TPA merupakan aliran limbah yang berlawanan arah dengan aliran produk yang masih bernilai, atau dengan istilah lain adalah Reverse Supply Chain.

Menurut Blackburn et al. (2004), sasaran Reverse Supply Chain adalah memanajemeni kegiatan mengumpulkan produk sisa maupun produk yang telah digunakan, mengangkutnya ke lokasi pemilahan, memeriksa, memilah dan menghancurkan yang telah disisihkan, memperbaiki kondisi atau memasukkannya kembali ke dalam proses produksi, dan menyalurkannya pada pihak yang tepat.

Dalam konteks persampahan di Indonesia secara luas, maupun persampahan kota, tampaknya aliran ini harus lebih dipikirkan dibandingkan rantai pasok produk bernilai (Supply Chain) yang saat ini masih menjadi fokus perhatian seluruh pihak. Sebab penanganan Reverse Supply Chain untuk sampah dengan kinerja buruk akan memberikan dampak negatif pada  kualitas kesehatan masyarakat. Sampah yang tercecer dalam waktu yang lama akan menghasilkan lindi (cairan sampah) yang berbahaya bagi kesehatan.

Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh di atas, maka perlu dipikirkan secara lebih mendalam proses Kumpul – Angkut – Buang yang selama ini menjadi proses yang dilakukan di kota-kota besar dalam proses penanganan sampah. Bukan hanya dimulai dari sampah domestik saja, tetapi lebih jauh mengendalikan industri dalam serangkaian proses produksinya.

Konsep Extended Producer Responsibility (EPR) adalah salah satu strategi yang dirancang dengan menginternalkan biaya lingkungan ke dalam biaya produksi sebuah produk. Dengan kata lain, biaya penanganan limbah yang muncul akibat penggunaan produk tersebut menjadi bagian dari komponen harga produk. Penggunaan konsep ini dalam dunia nyata tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena dapat dibayangkan akibatnya adalah harga produk menjadi tinggi dan tidak kompetitif lagi.

Konsep 3R yang telah mendasari penyusunan Undang Undang Pengelolaan Sampah di Indonesia juga sangat bermanfaat, tetapi upaya nyata yang menyeluruh memang belum terlihat. Kalaupun ada, sifatnya masih sporadis dan lokal saja.

Selayaknya konsep ini digunakan pada setiap tahapan Reverse Supply Chain, misalnya untuk produk-produk cacat produksi sedapat mungkin dijadikan faktor input proses produksi dan masuk kembali ke dalam proses awal untuk menghasilkan produk jadi yang bernilai. Hal ini mendorong industri untuk mencari material yang dapat didaur ulang kembali atau mendesain proses produksinya untuk mengakomodir hal tersebut.

Kapasitas TPS, jumlah, dan kapasitas armada angkut, ritasi dan kapasitas TPA merupakan faktor-faktor lain yang perlu didesain dengan optimal dan komprehensif, bukan hanya tanggung jawab masing-masing kota saja, tetapi selayaknya pemerintah memiliki prosedur dan kebijakan yang suportif terhadap aliran limbah dalam upaya penanganan sampah nasional.

Edukasi pemilahan sampah domestik di rumah-rumah tangga merupakan salah satu upaya yang berdampak positif pada kecepatan penanganan sampah selanjutnya.

Sekali lagi, pekerjaan rumah ini bukan hanya milik pemerintah Indonesia, tetapi juga milik industri dan masyarakat penghasil sampah. Kurangi volume sampah dan budayakan membuang sampah pada tempatnya untuk masing-masing individu, itu hal minimal yang dapat dilakukan.

Pesan Manis di Pahitnya Kisah Sevel Indonesia

Ditutupnya semua gerai Seven Eleven (Sevel) Indonesia akhir Juni 2017 mengundang banyak tanya berbagai kalangan. Tidak hanya pelanggan, pelaku bisnis, dan pengamat manajemen bisa dibilang kecewa sekaligus penasaran menganalisa runtuhnya kejayaan raksasa convenience store itu.

Puluhan artikel, berbagai forum praktisi, diskusi memecahkan teka-teki penyebab gagalnya sebuah strategi. Berbagai spekulasi bermunculan, beragam hipotesis dikemukakan menyoal kisah tragis Sevel Indonesia yang mungkin akan dikenang dan menjadi sebuah pembelajaran berharga.

Sebagian orang berpendapat, masalah regulasi menjadi awal petaka bagi keberlangsungan Sevel Indonesia. Ambiguitas perizinan antara bisnis restoran atau bisnis ritel disebut-sebut sebagai penyebabnya. Model bisnis baru yang ditawarkan ternyata belum mampu diakomodasi oleh regulasi yang dianggap ketinggalan zaman. Hingga puncaknya, aturan pelarangan penjualan minuman beralkohol di mini market menjadi sebuah pukulan telak, setidaknya berimbas pada pendapatan convenience store tersebut. Sejak itu, perlahan namun pasti Sevel Indonesia mulai kehilangan pamornya.

Sebagian lain berpendapat bahwa regulasi bukanlah penyebab utama kemerosotan bisnis Sevel Indonesia, namun ketiadaan inovasi yang menjadi penyebab utama. Terlebih, dalam beberapa tahun ke belakang, Sevel seakan tidak mampu menghadirkan nuansa baru dalam model bisnis. Kejenuhan pembeli pada layanan dan produk yang itu-itu saja menghilangkan daya tarik pelanggan setianya. Hingga belakangan terlihat bahwa Sevel mulai kehilangan positioning, menjadi convenience store yang bukan lagi untuk segmentasi menengah kota metropolitan.

Pelanggan Sevel didominasi oleh remaja, generasi milenial yang memiliki daya beli tidak seberapa. Hal ini yang menjadi alasan mengapa pendapatan Sevel semakin menurun, selisih hampir Rp 85 miliar pada tahun 2015 dibandingkan 2016.

Memang, sejak berdirinya pada 2009 silam, Sevel menjadi idola kaum menengah Ibukota sebagai alternatif untuk hangout sambil menikmati berbagai minuman, camilan, dan makanan instan. Bahkan, wifi gratis juga disediakan untuk memanjakan para pelanggannya.

Periode 2009 hingga 2014, Sevel menjadi primadona, menjelma  sebagai sebuah gaya hidup kaum urban millenials. Dengan akses toko 24 jam sehari dan 7 hari seminggu membuat keberadaan Sevel menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan.

Namun ternyata, semua suguhan itu belum mampu membuat pelanggan bertahan. Perilaku konsumen yang sangat dinamis menjadi tantangan berat bagi keberlangsungan bisnis Sevel. Kejayaannya dengan cepat meredup karena perubahan datang tanpa pemberitahuan. Inilah fenomena yang agaknya luput dari perkiraan manajemen Sevel Indonesia.

Strategi yang sudah dibangun untuk jangka panjang ternyata tak mampu menjawab perubahan secara tiba-tiba. Tentu manajemen Sevel Indonesia sudah berupaya melakukan pembenahan, tetapi beban operasional yang cukup tinggi tidak lagi mampu ditangani dengan penjualan yang cenderung terus menurun. Hingga akhirnya, manajemen dengan legowo mengumumkan akhir dari perjalanan singkat kejayaan Sevel di Indonesia.

Value Proposition dan Competitive Advantage

Ada dua hal yang perlu dijadikan perhatian serius, Value Proposition dan Competitive Advantage dari Sevel Indonesia. Kedua hal ini cukup relevan sebagai pemicu merosotnya pionir convenience store Indonesia itu. Memang faktor regulasi cukup berpengaruh, tetapi penulis cenderung melihat ke arah model bisnis convenience store yang Sevel angkat, yang ternyata  belum mampu bertahan di tengah dinamika bisnis dan perilaku masyarakat Indonesia.

Osterwalder (2009) dalam bukunya Business Model Generation mengungkapkan, sebuah bisnis yang baik harus mampu menghadirkan proporsi nilai (value proposition) yang dibutuhkan oleh segmen pelanggannya. Dua kata kunci yang dikemukakannya ialah perihal proporsi nilai dan segmen pelanggan yang dibidik oleh pelaku usaha.

Proporsi nilai adalah fokus produk atau jasa yang ditawarkan kepada para pembeli. Hal ini bukan hanya sekadar memenuhi keinginan pelanggan, tapi lebih dari itu, proporsi nilai harus mampu mengelola kebutuhan segmen pelanggannya sehingga bisnis tetap berjalan. Tentu, bisnis yang berkelanjutan adalah bisnis yang mampu memenuhi siklus kebutuhan pelanggannya, bukan hanya keinginan semata.

Ketika Sevel hadir dengan model bisnis baru yang disebut sebagai Convenience Store, proporsi nilai yang ditawarkan ialah produk Ready To Drink dan Ready To Eat dengan lokasi yang nyaman untuk hangout. Itulah kenapa kehadiran Sevel selalu didukung dengan keberadaan kursi dan meja layaknya sebuah cafe. Apalagi produk minuman beralkoholnya dibanderol dengan harga yang relatif murah dari harga Bar atau Café.

Dengan memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat kota metropolitan seperti itu, tentulah proporsi nilai yang ditawarkan Sevel langsung menjadi primadona. Hingga proporsi nilai ini juga dikemas menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage) yang menjadi andalan Sevel dalam memenangi model bisnis disruptif yang ia usung.

Apa keunggulan bersaingnya? Tentu akses mudah dan murah terhadap minuman beralkohol menjadi andalan Sevel dalam memenangi kompetisi bisnis convenience store di Indonesia.

Hitt (2010) menyatakan, sebuah keunggulan bersaing setidaknya harus memenuhi empat kriteria yang disebut dengan VRIO Model. Sebuah competitive advantage dikatakan baik jika ia bernilai (Valuable), langka (Rare) dan tidak mudah ditiru (Imitability) oleh pesaing maupun pendatang baru, dan dikelola (Organized) dengan baik oleh manajemen sehingga mampu dipertahankan.

Agaknya, di sini kita mulai bisa melihat celah permasalahan yang menjadi teka-teki kemerosotan Sevel Indonesia. Pengelolaan competitive advantage yang mengusung akses minuman beralkohol dengan mudah dan murah ternyata tidak memenuhi unsur VRIO. Inilah mengapa sejak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Mini Market dikeluarkan, Sevel Indonesia langsung goyah dan mulai menghadapi ragam permasalahan.

Peraturan Menteri tersebut ibarat pisau yang menusuk jantung. Competitive advantage yang selama ini menjadi andalan Sevel dalam memenangi pasar tiba-tiba harus ditiadakan karena terkendala aturan. Di sinilah puncak permasalahannya.

Pertama, sejak awal Sevel seakan menutup mata bahwa competitive advantage yang ia angkat bukanlah suatu value yang kuat, tidak memenuhi seluruh unsur VRIO. Sevel terlalu berani ekspansi besar-besaran dengan model bisnis yang masih perlu penyempurnaan.

Sedangkan kedua, sejak pemberlakuan larangan itu, Sevel cenderung lamban berinovasi. Proporsi  nilai yang ditawarkan tidak mengalami perubahan, apalagi keunggulan bersaing yang baru sebagai pengganti tidak kunjung diciptakan. Sevel seakan-akan tidak punya perencanaan dalam menyesuaikan bisnis modelnya. Buktinya, tidak banyak perubahan yang kita lihat sejak pelarangan minuman beralkohol diperjualbelikan, selain jumlah pengunjung yang terus mengalami penurunan.

Ragam misteri semakin memunculkan tanda tanya. Apakah benar manajemen Sevel tidak melakukan penyempurnaan model bisnis mereka? Apa betul mereka tidak menciptakan keunggulan bersaing baru sejak tahun 2015 yang lalu? Atau jangan-jangan ada agenda lain dari semua kejadian ini? Berbagai spekulasi tentu semakin bermunculan. Namun, hanya PT. Modern Internasional (MDRN) saja yang bisa menjawab pasti atas semua pertanyaan ini selaku pemegang hak usaha franchise Sevel Indonesia.

Setidaknya ada pelajaran penting yang bisa kita renungkan. Pertama, perihal bisnis model di era persaingan bisnis yang disruptif ini. Berbagai model bisnis baru bermunculan, namun masih butuh banyak penyempurnaan. Selain berhadapan dengan banyak ragam regulasi di Indoensia, model bisnis yang beragam ini juga perlu melakukan penyesuaian dalam menyusun proporsi nilai mereka. Tidak sedikit star up yang mengusung ide cemerlang, kreatif, dan unik, namun gagal bertahan karena tidak sesuai dengan selera segmen pelanggan.

Kedua, terkait mengelola competitive advantage yang baik. Di masa perilaku konsumen yang semakin dinamis ini, perusahaan harus lebih adaptif dalam membaca perubahan pasar. Keunggulan bersaing tidak lagi bertahan dalam waktu yang panjang, akan tetapi ia bisa saja berganti dalam periode yang tidak menentu. Inovasi harus menjadi nadi dari pergerakan roda bisnis perusahaan. Jika terlambat berinovasi, maka kehancuran akan siap datang menghadang.

Setidaknya itulah pesan manis yang bisa kita petik dari kisah pahit Sevel Indonesia. Tentu, berhentinya operasional Sevel bukan hanya disebabkan satu masalah saja, banyak alasan yang melatarbelakanginya. Namun, banyak perspektif tentu memberikan berbagai kajian dan analisis untuk kita semua.

Oleh: Noveri Maulana  Faculty Member of  PPM School of Management

*Tulisan dimuat SWA online, 9 Juli 2017.

Menjadi Orang Kaya Baru dengan Saham

Investasi yang sering dikaitkan dengan kekayaan salah satunya adalah saham. Namun bedakan ya antara investasi dan spekulasi. Pelajari lebih lengkap di sini, ya.

Sebagian besar masyarakat menganggap kekayaan adalah bukti kesuksesan. Memang tidak ada yang salah dari pernyataan tersebut, bahkan indikator ini sangat mudah untuk dinilai. Selain itu, kekayaan bisa menjadi katalisator kebahagiaan.

Apabila Anda memiliki indikator yang sama, tulisan ini menjadi sangat relevan dan bermanfaat  untuk dibaca. Salah satu jenis investasi yang menjanjikan kekayaan adalah investasi di pasar saham. Investasi dengan membeli saham perusahaan dapat memberikan keuntungan yang berlipat sampai ribuan persen. Walaupun risikonya tinggi, keuntungan dari investasi saham jauh lebih tinggi dari jenis investasi lainnya.

Investasi atau Spekulasi

Dalam “bermain” saham, perlu dibedakan antara investasi dan spekulasi. Istilah yang kedua sering menjadi jebakan bagi investor pemula.

Investasi saham sendiri berarti membeli saham dengan mempertimbangkan risiko yang ada dan saham dimiliki dalam waktu yang cenderung lama. Sementara spekulasi lebih merujuk pada mencari profit jangka pendek dari ketidakseimbangan pasar tanpa memerhatikan risiko pasar.

Biasanya saham yang ”dimainkan” hanya dimiliki dalam waktu yang relatif sangat pendek. Berinvestasi dengan membeli saham berarti kita membeli perusahaan yang menerbitkan. Ini berarti kita juga ikut memiliki perusahaan, atau dalam istilah manajemen dikenal dengan pemegang saham. Imbalan keuntungan dari investasi ini adalah dividen, yaitu porsi keuntungan atas laba bersih per lembar saham.

Singkatnya seperti ini; apabila perusahaan yang kita miliki menghasilkan laba bersih yang tinggi, maka dividen yang kita terima juga cenderung lebih tinggi. Tentu saja hal yang paling menarik dari investasi ini adalah memilih (dan menganalisis) perusahaan mana yang prospek kinerja keuangannya paling menguntungkan.

Keuntungan Lain

Selain dividen, pemegang saham juga mendapatkan keuntungan gain dari kenaikan harga saham di bursa yang mengakibatkan nilai investasi kita juga naik.

Misalkan, kita memiliki saham perusahaan A sebanyak 10.000 lembar dengan harga pada tahun 2017 adalah Rp1.000 per lembarnya, maka nilai awal investasi adalah 10.000 x Rp1.000 = Rp10.000.000. Apabila pada tahun 2027 harga saham ternyata naik menjadi Rp20.000 per lembarnya, maka nilai investasi kita selama 10 tahun menjadi 10.000 x Rp20.000 = Rp200.000.000. Nilai ini meningkat 2.000% atau rata-rata dua kali lipat per tahun.

Cerdas Forecasting, Penting!

Nah, sebagai investor yang cerdas, kemampuan meramal (forecasting) harga saham sangat menentukan keberhasilan investasi di pasar modal.

Misalkan, dengan analisis keuangan didapat bahwa harga saham X seharusnya Rp1.276 per lembar, namun di bursa hari ini masih seharga Rp355 dan juga merupakan harga terendah sejak sepuluh tahun terakhir. Kalau investor jeli, maka ini adalah saat yang tepat untuk membeli saham X.

Alasannya karena menurut pakar value investing, Benjamin Graham dan Warren Buffet, harga saham akan bergerak berangsur-angsur ke harga wajar yang seharusnya.

Seperti contoh terakhir tadi, harga saham X dari Rp355 akan bergerak mendekati Rp1.276 di masa yang akan datang. Dengan penetapan margin of safety atau selisih harga pasar saat ini dengan harga wajarnya, misalkan lebih dari 50%, maka keputusan membeli saham perusahaan menjadi lebih efektif.

Harga Saham yang Wajar

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, bagaimana cara untuk menghitung harga saham wajar atau stocks intrinsic value?

Cara yang paling sering digunakan adalah dengan menghitung rate of return atau bunga yang dihasilkan dari pergerakan harga saham. Rate of return ini biasanya dihitung dengan rumus CAPM atau Capital Asset Pricing Model, sebuah model dengan satu faktor yaitu risiko saham terhadap pasar, atau disebut beta.

Hampir di semua sekolah bisnis mengajarkan CAPM dalam penentuan harga saham wajar. Padahal Eugene Fama dan Kenneth French, ilmuan asal Amerika Serikat, telah membuktikan bahwa beta bukan satu-satunya penentu dari return saham. Bahkan dengan pembuktian dari penelitiannya, mereka menyimpulkan bahwa beta is dead jika dipakai sebagai satu-satunya faktor dalam menentukan harga saham.

Model Baru, Pelajari

Lebih lanjut lagi, dari tahun 2013 sampai 2016, Fama dan French menemukan satu model baru dalam menentukan harga saham wajar, yaitu Fama & French Five Factor Model. Model yang merupakan penyempurnaan dari model sebelumnya, Three Factor Model, terbukti lebih efektif dari CAPM.

Model ini menitikberatkan pada bukan hanya beta saja, namun ada empat faktor lain yang menentukan harga saham. Keempat faktor tersebut adalah; ukuran perusahaan, nilai perusahaan, investasi yang dilakukan, dan profitabilitas dari operasi perusahaan yang kita sasar.

Model terakhir dari Fama dan French ini seharusnya menjadi jurus ampuh untuk menjadi investor saham yang efektif. Asalkan, kita terhindar dari jiwa spekulan yang oportunis.

Dengan kemampuan berinvestasi saham yang memadai, kekayaan bukan jadi sekadar mimpi. Dengan jurus baru ini, kita bisa menjadi salah satu dari orang kaya baru. Kuncinya hanya satu, yaitu kemauan untuk belajar. Seperti satu kutipan dari Warren Buffet sebagai investor tersukses di dunia Risk comes from not knowing what you’re doing.”

*Tulisan dimuat marketplus, 7 Juli 2017.