Peluang Maskapai Asing di Nusantara

Pada masa mudik Lebaran 2019, tersiar kabar naiknya harga tiket pesawat domestik yang sangat drastis. Contohnya untuk rute Bandung ke Medan mencapai Rp19 juta dan rute Jakarta ke Makassar mencapai Rp21 juta. Ditambah dengan selesainya jalan Tol Trans-Jawa dan beberapa ruas tol di Sumatra, pemudik pun beralih ke angkutan darat.

Demikian pernyataan dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Pernyataan tersebut didukung pula data dari Sistem Informasi Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia Kementerian Perhubungan (SIASATI Kemenhub) yang menyatakan bahwa jumlah pemudik angkutan udara dalam negeri di 36 Bandara secara kumulatif dari H-7 sampai H-3 sebanyak 1,2 juta penumpang.

Artinya, angka ini 30,71% lebih rendah dari periode yang sama pada 2018. Dampak dari kenaikan harga tersebut tentunya memengaruhi tingkat inflasi. Harga tiket pesawat menjadi penyumbang inflasi terbesar setelah harga pangan.

Pada masa lain, harga tiket pesawat bisa menjadi begitu murah yang kemudian mendorong Menhub mengeluarkan Peraturan Nomor 20 tahun 2019 yang menetapkan batas bawah harga tiket pesawat sebesar 35% dari tarif batas atas. Sebut saja misalnya jika tarif batas atasnya Rp2 juta, tarif batas bawahnya di kisaran Rp700 ribu.

Tidak cukup sampai disini, Presiden Joko Widodo pada bulan Juni 2019 menyuarakan ide pembukaan operasi maskapai asing di Indonesia. Pada dasarnya, semua ini dilakukan pemerintah untuk memberi keuntungan bagi konsumen dan menciptakan persaingan yang sehat di antara maskapai.

Dari sisi pemerintah, perlu dipertimbangkan pula hukum internasional penerbangan yang diatur dalam Convention on International Civil Aviation, Chicago, 7 Desember 1944. Pada pasal 7 beleid tersebut berbunyi, “Each contracting state shall have the right to refuse permission to the aircraft of other contracting state to take on in its territory passengers, mail, and cargo carried for remuneration or hire and destined for another poinr within its territory. Each contracting state undertakes no to enter into any arrangements which specifically grant any previlige on an exclusive basis, to any other state or an airlines of any other state, and not to obtain any such exclusive privilege from any other state.” Ketentuan tersebut dikenal sebagai Asas Cabotage. Dalam praktiknya, memang tidak ada negara yang mengizinkan perusahaan penerbangan asing beroperasi di dalam negerinya sendiri.

Dengan demikian, penerbangan antarnegara hanya diperbolehkan melalui bandara yang sudah ditetapkan (misalnya dari Singapura ke Jakarta), tetapi maskapai asing dilarang melanjutkan penerbangan domestik (misalnya maskapai Singapura melanjutkan penerbangan dari Jakarta ke Bali).

Sebelum terbentuknya Uni Eropa, maskapai Belanda hanya dapat melakukan penerbangan sampai di Roma. Namun Belanda tidak bisa melayani penerbangan domestik Italia. Setelah Uni Eropa, Asas Cabotage di antara negara-negara yang tergabung terhapuskan dengan sendirinya.

Perusahaan asing yang ingin beroperasi di Indonesia wajib memiliki perwakilan atau membuat perusahaan di Indonesia. Jadi, 51% sahamnya mesti dimiliki perusahaan Indonesia. Kondisi ini didukung oleh UU no 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Selain itu, industri penerbangan memiliki syarat yang ketat sehingga (ketika dibuka peluang maskapai asing masuk Indonesia) tidak serta merta maskapai asing akan segera mengalahkan maskapai Indonesia dalam melayani jalur-jalur penerbangan domestik.

Dari sisi perusahaan, maskapai Indonesia perlu didorong supaya menetapkan harga tiket yang rasional dengan tetap mempertahankan layanannya. Menurut data dari International Air Transport Association (IATA), 40% dari pendapatan sebuah penerbangan rute gemuk diperoleh dari bisnis kargo, yaitu pengiriman barang dengan pesawat terbang.

Barang-barang ini bisa berupa dokumen, barang pecah belah, produk kayu dan turunannya, serta barang-barang yang ditempatkan di ruang yang sama dengan koper para penumpang.

Data dari Boeing menyebutkan bahwa 50% rute dari pesawat Boeing 777 dapat menghasilkan keuntungan dari pengiriman kargo dan tidak tergantung dengan harga tiket saja.

Alhasil, maskapai Indonesia pun harus terus memperluas pasar kargonya agar dapat bersaing dengan maskapai asing. Selain mengirim kargo sendiri, maskapai Indonesia dapat bekerja sama mengirim kargo bagi maskapai asing untuk rute-rute domestik yang sekiranya tidak menarik bagi asing.

Oleh: Ricky Virona Martono – Core Faculty  PPM Manajemen

*Tulisan ini dimuat di Majalah SINDO WEEKLY No. 21, Tahun VIII, 22-28 Juli 2019, hlm. 82

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s