Red Flag: Penyalahgunaan Jabatan dan Wewenang

Desember, akhir tahun yang diselimuti badai angin dan hujan. Cuaca akhir tahun yang tidak bersahabat membawa penulis merenung menyoal mengapa orang bisa menjadi tidak jujur. Sejurus kemudian muncul pertanyaan, siapa sih akar kecurangan dalam suatu organisasi? Sebesar apa power bargaining-nya dalam organisasi tersebut?

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan itu, awal Desember ini hampir di semua headline news memberitakan mengenai “Peran Gubernur Jambi Zumi Zola terkait suap memuluskan pengesahan Rancangan APBD Jambi 2018”. Berita tersebut membuat penulis semakin berpikir, apakah memang hanya orang-orang tertentu dengan jabatan tertentu saja yang bisa melakukan tindak kecurangan dalam suatu organisasi?

Jika melihat dari pelbagai kasus kecurangan, memang pelaku kecurangan ialah orang-orang yang memiliki kapabilitas besar, baik dalam kapabilitas melakukan, maupun mengendalikan organisasi. Dengan kapabilitas yang besar tersebut pelaku cenderung menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam melakukan tindak kecurangan dengan memanfaatkan beberapa faktor, seperti: akses, kemampuan, dan waktu yang tersedia untuk merencanakan dan tentu saja untuk melaksanakannya.

Sungguh ironis, disaat organisasi bersusah payah bertransformasi menuju kinerja yang lebih baik, di sisi lain ada orang-orang dengan kapabilitas dan bargaining power-nya sedang merusak tatanan organisasi.

Lalu bagaimana kita bisa mengenali orang-orang yang mencoba memanfaatkan kapabilitasnya  dalam melakukan tindak kecurangan?
Continue reading

Semua Orang Dapat Menjadi Tidak Jujur!

Seberapa baiknya usaha pencegahan kecurangan organisasi, organisasi itu tidak akan pernah bisa mencegah semua kecurangan

Rezaee (2002) menyatakan bahwa dalam dua dekade terakhir, financial statement fraud telah meningkat secara substansial. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE, Report to The Nation, 2016) frekuensi tindakan kecurangan yang terjadi, dalam penyalahgunaan aset (asset misappropriation) merupakan tindakan kecurangan yang memiliki frekuensi tertinggi, yakni sebesar 83 persen disusul oleh korupsi (corruption) 34 persen dan yang terakhir adalah kecurangan laporan keuangan (financial statement fraud) sebesar 10 persen.

Namun, financial statement fraud adalah jenis kecurangan (fraud) yang memiliki dampak kecurangan yang paling merugikan diantara jenis kecurangan lainnya dengan kerugian rata-rata sebesar Rp12.675 miliar. Financial statement fraud merupakan kelalaian atau tindakan yang disengaja dalam laporan keuangan sehingga berakibat pada salah saji material.
Continue reading

Menyoal Manajemen Laba

Walau bukan barang baru, persoalan manajemen laba tetap krusial. Tentu saja agar tak perlu lagi ada kecurangan dalam laporan keuangan.

Dalam dunia akademisi, manajemen laba seperti yang dijabarkan pada artikel ini, sudah tidak lagi menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Sudah banyak hasil penelitian yang membuktikan bahwa setiap perusahaan pasti melakukan manajemen laba. Apalagi ketika sebuah perusahaan akan melakukan initial public offering (IPO).

Namun, tidak jarang perusahan yang melakukan manajemen laba akhirnya menyajikan laporan keuangan yang bermuatan kecurangan. Dalam perkara ini, hal yang perlu dipahami adalah sejauh mana Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan keleluasaan kepada setiap perusahaan untuk mengatur labanya dan tidak menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan.

Keleluasaan yang Diberikan SAK

SAK tidak mengatur secara mutlak bahwa setiap perusahaan harus menerapkan suatu prinsip tertentu. Bahkan SAK memberi keleluasaan kepada setiap perusahaan untuk memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan karakteristik perusahaan.  Ini karena  transaksi keuangan dan kondisi ekonomi antar perusahaan tidaklah sama meskipun dalam satu jenis industri. Kondisi itulah yang mengakibatkan timbulnya berbagai metode penghitungan dalam akuntansi.

Mengapa Diberi Keleluasaan?

Manajemen laba menjadi salah satu bentuk keleluasaan yang diberikan SAK agar laba yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. Target yang akan dicapai adalah target laba jangka panjang yang tumbuh dan berkesinambungan, tanpa gejolak turun-naik yang biasanya nampak sebagai representasi dari proses ekonomi normal.

Namun demikian, sejatinya koridor keleluasaan SAK dalam manajemen laba ini diharapkan memberi ruang gerak bagi perusahaan untuk bertumbuh. Bukan untuk dijadikan ‘celah’ kecurangan yang menyesatkan

Agar terhindar dari pelanggaran pemalsuan laporan, mari kita pelajari kembali bagaimana manajemen laba seharusnya dipraktikkan.

Untuk mengkaji mengenai manajemen laba, mari kita awali dengan definisi dari Mulford (2010). Dalam bukunya, ia menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan bentuk permainan angka-angka akuntansi. Beberapa manajemen laba dilakukan dalam dua kategori yaitu: di dalam fleksibilitas batasan yang ditentukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan manajemen laba berada di luar batasan SAK sehingga menjadi pelanggaran.

Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami dan membedakan antara kondisi yang mendorong perlu melakukan manajemen laba dengan imbalan yang mendasari dilakukannya manajemen laba. Misalnya, perusahaan melakukan manajemen laba dengan menyesuaikan laba tahun berjalan berdasarkan ramalan konsensus di pasar modal. Harapannya adalah imbalan harga saham di pasar modal tidak turun drastis. Atau misalnya perusahaan melakukan manajemen laba karena sedang mempersiapkan IPO dengan harapan perusahaan dapat menyajikan laba terbaik sehingga penjualan saham dapat dimaksimalkan.

Teknik Manajemen Laba Dalam Batasan SAK

Masih menurut Muford, terdapat berbagai macam teknik manajemen laba yang dilakukan dalam batasan SAK dengan bergantung pada pertimbangan dan putusan manajemen, yaitu:

  1. mengubah metode depresiasi;
  2. mengubah umur aset tetap;
  3. menetapkan cadangan piutang tak tertagih;
  4. menetapkan cadangan kewajiban warranty, dan banyak lagi.

Teknik Manajemen Laba di Luar Batasan SAK

Sedangkan untuk manajemen laba yang dilakukan di luar batasan SAK seperti;

  1. mengakui pendapatan atas penjualan tanpa mengirimkan barang yang dipesan;
  2. menilai terlalu rendah cadangan piutang dan mengubah cadangan menjadi pendapatan;
  3. kapitalisasi biaya yang tidak benar (terutama biaya bunga), dan lain-lain.

Jika hal di atas dilakukan secara berlebihan dengan upaya mengatur laba untuk penghilangan jumlah yang besar atau penghilangan penjelasan atas laporan keuangan, lalu tindakan tersebut diniatkan untuk menyesatkan dan menipu para pengguna laporan keuangan. Maka mengakibatkan laporan keuangan bermuatan kecurangan. Dengan begitu, apakah dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah sesuatu hal yang buruk? Mari kita kaji lebih lanjut mengenai penilaian naik dan buruknya manajemen laba di artikel ini.

Fleksibilitas dari batasan Standar Akuntansi Keuangan dalam hal manajemen laba untuk perusahaan membuat penilaian baik dan buruknya menjadi abu-abu? Tentu tidak, simak penjelasannya di sini.

Setelah mengkaji kembali mengenai manajemen laba dan koridor keleluasaan yang diberikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), masih ada saja perusahan yang melakukan manajemen laba akhirnya menyajikan laporan keuangan yang bermuatan kecurangan. Nah, agar Anda tak terjebak dalam penilaian buruk mengenai manajemen laba yang dikelola, maka lanjutkan bacaan ini.

Mulford (2010) menyatakan bahwa untuk dapat menilai baik dan buruknya manajemen laba tergantung pada sifat langkah-langkah manajemen laba yang dilakukan dan tujuan dari manajemen laba tersebut. Langkah-langkah manajemen laba bisa berada dalam rentang mulai dari yang paling hati-hati dengan menggunakan fleksibilitas dalam batasan SAK, menggunakan fleksibilitas yang hampir di luar batasan SAK, sampai pada melanggar SAK dengan membuat laporan keuangan bermuatan kecurangan.

Ada berbagai pandangan mengenai manajemen laba itu sendiri. Biasanya akademisi berpendapat bahwa manajemen laba itu tidak buruk dengan mengasumsikan bahwa laporan keuangan telah mengungkapkan seluruh manajemen laba yang dilakukan, atau dengan kata lain manajemen laba yang baik adalah yang masih dalam batasan aturan SAK dan diungkapkan secara penuh mengenai dampaknya terhadap kinerja keuangan tahun berjalan dan yang akan datang.

Sedangkan manajemen laba yang buruk adalah menyajikan kinerja keuangan yang menyesatkan pembacanya dengan tidak mengungkapkan seluruhnya maupun sebagian mengenai dampaknya terhadap kinerja keuangan dan biasanya dilakukan secara tersembunyi.

Oleh: Martdian Ratna Sari, M.Sc.Faculty Member PPM School of Management


*Tulisan ini dimuat di marketplus.co.id

Operasi Tangkap Tangan dan Akuntan Forensik

Akhir-akhir ini KPK banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang akhirnya menjadi populer. Apalagi ketika KPK berhasil menciduk pejabat-pejabat pemerintah yang berkuasa sedang ‘transaksi’ dengan para penguasa uang, lalu timbullah conflict of interest.

Dalam Tuanakotta (2010), conflict of interest atau benturan kepentingan sering kita jumpai dalam berbagai bentuk, salah satunya bisnis plat merah atau bisnis pejabat (penguasa) dan keluarganya yang menjadi rekanan di lembaga-lembaga pemerintah dan dunia bisnis.

Tuanakotta juga menjelaskan bahwa ciri-ciri seseorang menjadi pemasok atau pemeran utama dalam kasus korupsi dengan mekanisme conflict of interest adalah sebagai berikut:

  1. Selama bertahun-tahun. Bukan saja selama pejabat tersebut berkuasa. Dengan kontrak jangka panjang, bisnis berjalan terus meskipun pejabat tersebut sudah lengser.

  2. Nilai kontrak-kontrak itu relatif mahal ketimbang kontrak yang dibuat at arm’s length. Dalam bahasa sehari-hari praktik ini dikenal sebagai mark up atau penggelembungan.

  3. Para rekanan ini, meskipun hanya segelintir tetapi menguasai pangsa pembelian yang relatif besar di lembaga tersebut.

  4. Meskipun rekanan ini keluar sebagai pemenang dalam proses tender yang resmi namun kemenangannya dicapai dengan cara-cara tidak wajar.

  5. Hubungan antara penjual dan pembeli lebih dari hubungan bisnis. Pejabat atau penguasa bisa menggunakan sanak saudaranya sebagai ‘orang depan’ atau ada persekongkolan yang melibatkan penyuapan.

Korupsi dengan mekanisme penyalahgunaan wewenang dan penyuapan merupakan jenis fraud yang paling sulilt dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain. Pertanyaan besar yang mungkin tidak diperhatikan banyak orang adalah ketika KPK berhasil menangkap para pelaku korupsi, lalu siapa yang berperan dalam menentukan besaran kerugian yang ditimbulkan?

Jawabannya tidak lain adalah seorang Akuntan Forensik. Akuntan Forensik yang berperan menentukan kerugian dalam OTT adalah BPK, BPKP dan KPK itu sendiri. Perkembangan minat akuntan forensik sangat pesat namun memang tidak banyak diperhatikan oleh kalangan yang bukan dari bidang hukum dan akuntansi.

Di Indonesia akuntan forensik lebih banyak digunakan di sektor publik karena penyelesaian sengketa di sektor privat cenderung diselesaikan di luar pengadilan. Akuntan Forensik erat kaitannya dengan besaran kerugian yang ditimbulkan, di sektor publik berurusan dengan kerugian bagi Negara dan keuangan Negara, sedangkan di sektor privat kerugian terjadi karena cidera janji dalam suatu perikatan kontrak.

Profesi akuntan forensik berkembang pesat ketika Pricewaterhouse Cooper (PwC) berhasil membongkar kasus Bank Bali pada tahun 1999, yang mana PwC dengan software canggihnya mampu menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk diagram cahaya (sunburst). PwC sebagai akuntan forensik yang mengungkap kasus tersebut menggunakan metode follow to money hasil korupsi Bank Bali dan in dept interview kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam mengungkap dan menentukan besaran kerugian yang ditimbulkan seorang akuntan forensik harus dapat berpikir kreatif atau dengan kata lain berpikir seperti atau seolah-olah menjadi pelaku kecurangan/korupsi tersebut, karena kecurangan hanya bisa terjadi dengan adanya persengkokolan.

Seorang akuntan forensik juga harus memiliki intuisi yang tajam agar dapat merumuskan teori persengkokolan dan mengenali pola kecurangan. Peran besar akuntan forensik adalah membantu para penegak hukum untuk melakukan perhitungan dan pengungkapan kecurangan, karena seringkali kecurangan dilakukan secara bersama-sama sehingga sulit untuk memulai kapan dan dari mana kecurangan tersebut harus diungkap.

Selain memperhitungkan besaran kerugian yang ditimbulkan akuntan forensik juga termasuk saksi ahli yang dapat dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli dalam pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam KUHAP Pasal 179 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. Tuanakotta pun menjelaskan bahwa jikalau seorang auditor dapat dikatakan sebagai akuntan yang berspesialis dalam auditing, maka akuntan forensik menjadi spesialis yang lebih khusus lagi (super specialist) dalam bidang fraud atau biasa kita sebut sebagai fraud auditor dan fraud examiner.

Akuntansi forensik di Indonesia masih sangat baru dan memiliki prospek yang bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun hal ini masih belum mendapatkan perhatian lebih dari Asosiasi Akuntan. Ini disebabkan karena masih minimnya pangsa pasar dan isu akuntansi forensik tersebut belum dapat diukur urgensinya. Padahal dunia bisnis saat ini semakin kompleks dan tingkat kecenderungan penyelesaian sengketa bisnis yang dibawa hingga ke pengadilan semakin meningkat.

Gencarnya OTT yang sudah dilakukan KPK, menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi ataupun fraud di Pemerintahan bisa dibilang belum membuahkan hasil. Selain itu, juga menunjukkan bahwa belum adanya penurunan tingkat korupsi di pemerintahan dan semakin diperlukannya para akuntan forensik.

Well, bagi Anda yang saat ini sudah menjadi seorang akuntan, inilah saatnya!

Oleh: Martdian Ratna Sari, M.Sc– Faculty Member PPM School of Management

*Tulisan ini dimuat di SWA Online, 31 Maret 2017.

Dampak Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan

Merujuk pada artikel penulis sebelumnya yang mengkritisi besaran peran industri dalam perusakan lingkungan http://swa.co.id/swa/my-article/green-business-green-accounting, kali ini penulis ulas bagaimana Green Business tersebut memengaruhi kinerja perusahaan, khususnya pada kinerja keuangan.

Ketika perusahaan memiliki andil besar dalam perusakan lingkungan sekitar, maka para pebisnis harus mengubah pola pikir mereka yang awalnya hanya memperhatikan besaran laba tiap tahun, dengan mulai memperhatikan lingkungan sekitar yang menjadi sumber daya utama perusahaan. Lalu, apa tantangan terbesarnya?

Tantangan terbesarnya adalah kesediaan perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya yang dialokasikan untuk perbaikan lingkungan maupun melestarikan lingkungan itu sendiri. Faktanya, tidak semua perusahaan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya lingkungan tersebut, karena biaya tersebut secara otomatis akan mengurangi besaran laba yang diperoleh sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan. Benarkah dengan adanya sejumlah biaya lingkungan yang dikeluarkan serta merta menurunkan kinerja keuangan perusahaan?

Continue reading